The post Grobogan Raih Sertifikat Menuju Kabupaten/Kota Bersih, Bukti Komitmen Tata Kelola Sampah appeared first on SuaraBaru.id.
]]>Penghargaan tersebut mempertegas komitmen Pemerintah Kabupaten Grobogan bersama Dinas Lingkungan Hidup dalam membangun sistem kebersihan yang terarah dan berkelanjutan.
Sertifikat Menuju Kabupaten/Kota Bersih itu menempatkan Kabupaten Grobogan sebagai salah satu daerah yang dinilai berhasil meningkatkan tata kelola persampahan secara signifikan.
Pengakuan ini menjadi pijakan penting bagi Kabupaten Grobogan untuk terus memperkuat peran Dinas Lingkungan Hidup dalam menjaga kualitas lingkungan.
Pemerintah pusat mengumumkan penghargaan tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Forum nasional itu mengusung tema “Kolaborasi untuk Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah)”. Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, membuka secara resmi kegiatan tersebut.
Sejumlah pejabat tinggi turut hadir, termasuk Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, serta perwakilan pemerintah daerah dari berbagai provinsi di Indonesia.
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup memberikan sertifikat tersebut setelah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pengelolaan sampah kabupaten/kota sepanjang 2025.
Secara nasional, hanya 35 kabupaten/kota yang berhasil meraih Sertifikat Menuju Kabupaten/Kota Bersih. Sebanyak 253 daerah lainnya masuk kategori pembinaan.
Sementara 132 daerah berada pada kategori pengawasan karena capaian pengelolaan yang dinilai masih rendah atau praktiknya belum memadai.
Tahun ini, pemerintah tidak menetapkan penerima Adipura Kencana maupun Adipura. Pengetatan standar penilaian mendorong daerah untuk memperkuat sistem secara menyeluruh, bukan sekadar memenuhi indikator administratif.
Kabupaten Grobogan juga menerima tambahan dukungan berupa tiga unit motor pengangkut sampah. Bantuan tersebut akan memperkuat operasional layanan kebersihan, khususnya pada wilayah padat penduduk dan akses terbatas.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Grobogan, Heru Dwi Cahyono, menyambut capaian tersebut dengan optimistis.
“Se-Indonesia hanya 35 kabupaten/kota. Dari Jawa Tengah hanya dua, yakni Banyumas dan Grobogan,” ujarnya.
Ia menegaskan, pencapaian itu tidak datang secara instan. Tim Dinas Lingkungan Hidup membangun sinergi lintas sektor dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah.
Heru menjelaskan, tim penilai menggunakan tiga instrumen utama dalam proses evaluasi. Aspek tersebut meliputi anggaran dan kebijakan, ketersediaan sumber daya manusia serta fasilitas pengelolaan, dan capaian kinerja kebersihan di lapangan.
Menurutnya, penguatan regulasi dan konsistensi implementasi menjadi kunci keberhasilan. Pemerintah daerah terus mendorong kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika persoalan persampahan.
Dalam arahannya pada Rakornas, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menekankan perlunya perubahan paradigma dalam menangani sampah. Ia mengingatkan bahwa tantangan persampahan tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan konvensional semata.
Ia memaparkan bahwa hingga akhir 2025, capaian sampah terkelola secara nasional baru mencapai sekitar 25 persen. Sisanya masih berpotensi mencemari lingkungan apabila tidak ditangani secara sistematis.
Pemerintah pusat mendorong pengurangan sampah dari sumber melalui prinsip 3R dan pengembangan ekonomi sirkular. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mengurangi beban tempat pemrosesan akhir sekaligus menciptakan nilai tambah.
Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) menitikberatkan pada pengurangan timbulan sampah sejak dari rumah tangga, pemanfaatan kembali barang yang masih layak, serta proses daur ulang menjadi produk baru. Implementasi prinsip ini menuntut partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha.
Rakornas tersebut menjadi bagian dari konsolidasi nasional untuk mempercepat transformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.
Pemerintah menargetkan capaian pengelolaan sebesar 63,41 persen pada 2026 dan 100 persen pada 2029 sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan nasional.
Predikat yang diraih Kabupaten Grobogan menjadi pemicu semangat untuk terus memperbaiki sistem layanan kebersihan. Pemerintah daerah berkomitmen menjaga konsistensi kebijakan dan meningkatkan efektivitas operasional di lapangan.
Dengan perolehan sertifikat Menuju Kabupaten/Kota Bersih tersebut, Pemerintah Kabupaten Grobogan menegaskan keseriusannya dalam membangun tata kelola persampahan yang terintegrasi.
Dinas Lingkungan Hidup akan terus memperluas edukasi 3R agar budaya bersih semakin mengakar di tengah masyarakat.
TYA WIDYA
The post Grobogan Raih Sertifikat Menuju Kabupaten/Kota Bersih, Bukti Komitmen Tata Kelola Sampah appeared first on SuaraBaru.id.
]]>