Isu tersebut mencuat dalam forum silaturahmi  Sekretaris Desa (Sekdes) se Jateng yang digelar belum lama ini di Kabupaten Kudus. Para Sekdes menyoroti perubahan mendasar dalam aturan terbaru, khususnya terkait penghitungan Siltap.

Dalam Pasal 90 PP 16/2026 disebutkan bahwa penghasilan kepala desa ditetapkan sebesar 120 persen, sekretaris desa 110 persen, dan perangkat desa 100 persen dari gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II/a dengan masa kerja nol tahun.

Mengacu pada penyesuaian terbaru dalam PP Nomor 5 Tahun 2024, gaji PNS golongan II/a dengan masa kerja nol tahun berada di angka Rp2.184.000. Meski terdapat kenaikan berkala sebesar 2 persen setiap dua tahun, skema ini dinilai tetap berpotensi menurunkan Siltap yang selama ini diterima perangkat desa di Kudus.

Sekretaris Desa Undaan Kidul, Kecamatan Undaan, Teguh Santosa mengungkapkan, jika ketentuan PP tersebut diterapkan, maka penghasilan tetap kepala desa dan perangkatnya bisa lebih rendah dibandingkan saat ini.

“Kalau mengacu pada aturan baru, Siltap berpotensi turun. Padahal, selama ini besarannya sudah diatur dalam Keputusan Bupati Kudus,” ujarnya, Senin (27/4/2026).

Berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/301/2022, Siltap di desa yang memiliki tanah bengkok saat ini cukup kompetitif. Kepala desa menerima Rp4.500.000 per bulan, sekretaris desa Rp3.200.000, dan perangkat desa Rp2.550.000.

Selain itu, dalam PP 16/2026 juga disebutkan bahwa bupati atau wali kota memiliki kewenangan untuk menyesuaikan besaran Siltap, baik menaikkan maupun menurunkan, apabila alokasi dana desa (ADD) tidak mencukupi.

Teguh menyebutkan, sejauh ini keresahan masih sebatas pembahasan internal di tingkat Forum Sekdes. Belum ada sikap resmi dari kepala desa maupun perangkat desa lainnya.

“Baru Forum Sekdes yang membahas. Dari pihak lain belum ada perkembangan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus, Famny Dwi Arfana, menyatakan pihaknya masih menunggu regulasi turunan berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) sebagai acuan teknis.

“Kami masih menunggu Permendagri untuk penyesuaian Perda dan Perbup,” jelasnya.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Kudus memastikan akan berupaya agar Siltap kepala desa dan perangkat desa tidak mengalami penurunan.

“Kami akan kaji dan upayakan agar Siltap tetap bisa dipertahankan seperti saat ini,” tandasnya.

Ali Bustomi

The post Dampak PP 16/2026: Perangkat Desa di Kudus Resah, Siltap Terancam Turun appeared first on SuaraBaru.id.

Dia harus menghadapi pasal berlapis lantaran mengambil uang Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga terdampak Covid-19 senilai kurang lebih Rp 231 juta.

“Kita akan koordinasi dengan Tipikor, untuk penanganan kasus ini. Kita akan kenakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara,” ujar Kapolres Brebes AKBP Gatot Yulianto, Senin (3/8) saat gelar perkara di halaman Satreskrim Polres Brebes.

Pelaku diringkus saat bersembunyi di sebuah rumah kos, di Kota Tegal. Aksi pencurian itu dilakukan pelaku pada 28 Juli 2020 lalu, sekitar pukul 12.00 WIB. Pelaku mencuri tas berisi uang dana desa yang disimpan di bawah laci meja bendahara desa. Kejadian ini kemudian dilaporkan, dan pelaku berhasil ditangkap kurang dari 1x 24 jam.

Uang dana desa yang dicuri pelaku itu, jelas Kapolres, merupakan uang BLT Covid-19 tahap ketiga senilai Rp 231 juta. Dari laporan yang diterima, petugasnya langsung melakukan penyelidikan dan pengembangan.

Dari hasil pemeriksaan sementara, lanjut Kapolres, pelaku melakukan aksi pencurian uang BLT itu karena sakit hati dengan Kepala Desa (Kades) Petunjungan, dan terbelit hutang. Selain itu, pelaku juga sudah memakai uang BLT Covid-19 tahap kedua.

“Jadi, motif pelaku ini karena sakit hati sama Kadesnya, kemudian terbelit hutang dan telah memakai uang BLT tahap kedua. Karena itu dia nekad membawa kabur uang BLT tahap tiga ini,” tandasnya.

Menurut dia, pelaku itu telah memakai sebagian uang hasil curiannya untuk kepentingan pribadi. Dari tangan pelaku, pihaknya hanya berhasil mengamankan uang sekitar Rp 122 juta sebagai barang bukti. Selain itu, pihaknya juga mengamankan sebuah tas punggung warna coklat yang digunakan untuk tempat uang.

Tersangka di depan polisi mengaku, uang BLT yang dibawa kabur itu digunakan untuk kepentingan pribadinya. Tersangka juga mengaku menyesali perbuatannya. “Ya, saya menyesal atas kejadian ini,” katanya singkat.

Harviyanto

The post Terbelit Utang, Sekdes Petunjungan Curi Uang BLT Covid-19 appeared first on SuaraBaru.id.