Penghargaan itu diterimanya, pada acara Pemberian Apresiasi Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Tahun 2024 Lingkup Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jateng, yang digelar di Gedung Keuangan Negara Semarang I, pada Selasa (26/8/2025).

Tak hanya itu, Kanwil Kemenag Jateng juga menerima penghargaan kedua, sebagai Koordinator Wilayah Kementerian/Lembaga Terbaik Lingkup Jateng, dalam menjaga akuntabilitas penyusunan laporan keuangan.

BACA JUGA: Mifrohul Hana dan Herawati Suyatno Puteri, Terbaik di Ajang Penais Award 2025

Dua piagam penghargaan itu diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jateng Bayu Andy Prasetya, kepada Kakanwil Saiful Mujab.

”Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim, yang telah menjaga akurasi dan transparansi laporan keuangan. Kami berharap, prestasi ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan yang akuntabel,” kata Saiful, dalam keterangan tertulisnya.

Sementara itu, Bayu Andy Prasetya menyampaikan, secara umum laporan keuangan di seluruh instansi yang ada di Jateng, sudah dinilai akurat. Khusus Kanwil Kemenag Jateng, dia menilai, mampu memenuhi 11 kriteria telaah, yang menjadi tolok ukur penilaian.

BACA JUGA: Di Tangan Insan Bhayangkara, Borgol Dapat Difungsikan Ganda

Adapun 11 telaah kriteria itu meliputi:
1. Kelengkapan laporan keuangan
2. Kesesuaian laporan keuangan dengan aplikasi SAKTI/MONSAKTI
3. Kesesuaian dengan persamaan dasar akuntansi
4. Pengecekan melalui MONSAKTI
5. Pengecekan neraca percobaan kas dan akrual
6. Pengecekan neraca
7. Pengecekan laporan operasional
8. Pengecekan laporan perubahan ekuitas
9. Pengecekan laporan realisasi anggaran, belanja, dan pendapatan
10. Telaah antar-laporan keuangan
11. Telaah laporan keuangan BLU

”Seluruh laporan di Jateng telah menunjukkan kualitas yang baik. Dan Kanwil Kemenag Jateng menjadi salah satu yang terbaik, karena berhasil memenuhi semua indikator telaah itu,” tukas Bayu Andy.

Riyan

The post Kemenag Jateng Terima Dua Penghargaan dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo. “Momen ini bukan hanya perayaan, tetapi juga pengingat bahwa sinergi dan kolaborasi adalah kunci keberhasilan. Kita tidak bisa berjalan sendiri, komunikasi dan koordinasi menjadi fondasi yang harus terus diperkuat,” ujarnya.

Heni berharap Balai Diklat dapat terus menunjukkan prestasi, terutama dalam menghadapi kontestasi penilaian Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Di bawah kepemimpinan yang kuat, saya yakin Balai Diklat mampu mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya,” katanya.

Dengan mengusung tema “Sinergi dan Kolaborasi Bersatu dalam Semangat Bergerak dalam Sehat”, senam diikuti oleh ratusan pegawai dari berbagai unit kerja di lingkungan Kanwil Kemenkum, HAM, termasuk jajaran Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah Kota Semarang.

Tidak hanya menjadi ajang olahraga, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dan semangat kebersamaan antarpegawai lintas satuan kerja.

Sementara Kepala Balai Diklat Hukum Jateng, Rinto Gunawan menyampaikan, kegiatan ini menjadi ajang memperkuat kembali sinergitas dan kolaborasi antar pemangku kepentingan yang telah mendukung program pengembangan kompetensi ASN.

“Selama tujuh tahun, Balai Diklat telah mencetak lebih dari 38.000 ASN yang mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi. Kami mohon dukungan dan bimbingan agar dapat menjalankan fungsi kami secara optimal,” terang Rinto.

Dalam kegiatan juga dilakukan pemberian tali asih kepada Panti Asuhan Safinatun Najaah, sebagai bentuk kepedulian sosial dalam momen peringatan ulang tahun ini.

Ning S

The post HUT Balai Diklat Ke-7 Jadi Momentum Kemenkum Jateng Perkuat Kolaborasi Antarsatuan Kerja appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng Tejo Harwanto melalui Kepala Divisi Administrasi Anton Edward Wardhana menegaskan, urgensi penyusunan pagu indikatif untuk melihat sejauh mana efektivitas perencanaan dan penganggaran Satuan Kerja di tahun 2025.

“Keterlibatan pimpinan sangat penting dalam penyusunan anggaran ini,” ujar Anton dalam arahannya pada kegiatan Supervisi RKA-KL Pagu Indikatif Satuan Kerja Tahun Anggaran 2025 jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah untuk Eks Karesidenan Pekalongan, di Rutan Kelas IIA Pekalongan, Jum’at (14/6/2024).

“Pimpinan harus terlibat langsung. Harus ikut serta memetakan kebutuhan organisasi, agar perencanaan anggaran yang disusun sesuai dengan target-target yang ingin dicapai di tahun mendatang,” sambungnya.

Dalam penyusunan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025, kata Kadivmin, harus mereview terlebih dahulu pelaksanaan anggaran tahun 2024 dan 2023.

Menurutnya, permasalahan yang sering ditemukan oleh auditor Inspektorat Jenderal maupun Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan anggaran, khusus yang terkait dengan perencanaan anggaran harus menjadi perhatian.

“Misalnya, pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan. Jadi, pengadaan barang dan jasa harus sesuai perencanaan awal. Jika memerlukan revisi dikarenakan perubahan kebijakan dan kebutuhan, harus disertakan TOR/KAK dan dilaporkan kepada Kantor Wilayah,” terangnya.

“Kemudian oenggunaan Belanja 52 atau Belanja Barang direalisasikan dalam bentuk 53 Belanja Modal,” tambahnya.

Menurut mantan Kadivmin NTB itu, kebutuhan Belanja Modal pada tahun berjalan dapat dipenuhi melalui mekanisme Anggaran Biaya Tambahan (ABT). Ia mengarahkan agar Satuan Kerja senantiasa melakukan pengecekkan terhadap ketersediaan kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) di RKBMN dan usulkan anggarannya ke Kantor Wilayah.

Fakta lain yang sering menjadi temuan hasil pemeriksaan menurut Kadivmin adalah masih belum tertibnya penatausahaan dan pengelolaan BMN. “Ingat, penyusunan anggaran harus berpedoman pada Rencana Kebutuhan BMN atau RKBMN. Dan jangan lupa untuk mengalokasikan anggaran tahun 2025 dalam rangka mendukung pengamanan aset,” imbuhnya.

Anton mengatakan, perencanaan merupakan salah satu kunci dari keberhasilan Unit pelaksana Teknis dalam mencapai output yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja serta menghasilkan pelaksanaan kinerja yang efektif dan efisien.

Perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang.

Diketahui, peserta kegiatan merupakan operator penyusunan anggaran dari seluruh UPT Eks Karesidenan Pekalongan.

Ning S

The post Kegiatan Supervisi RKA-KL Pagu Indikatif Satker Jajaran Kanwil Kementerian Hukum appeared first on SuaraBaru.id.