Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo yang diwakili Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Delmawati mengikuti secara virtual melalui platform zoom dari ruang Yudhistira Kantor Wilayah Hukum Jawa Tengah, Kamis (9/1/2025).

Agenda utama rapat yakni membahas penguatan penilaian/verifikasi serta teknis pemenuhan data dukung berdasarkan indikator desa/kelurahan sadar hukum. Rapat yang dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk kepala kantor wilayah, divisi peraturan perundang-undangan, serta pejabat fungsional dan struktural di pemerintah daerah.

Tujuannya untuk memastikan pelaksanaan program desa/kelurahan sadar hukum berjalan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Dalam sambutannya, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum, Constantinus Kristomo, menegaskan pentingnya peningkatan kesadaran hukum di masyarakat sebagai bagian dari pembangunan budaya hukum. Salah satu caranya ialah dengan membangun pos bantuan hukum desa di seluruh Indonesia.

“Pos bantuan hukum yang berada di tiap Desa Sadar Hukum menjadi tempat bagi warga desa yang memiliki masalah hukum. Jadi ketika mereka memiliki masalah hukum, mereka tahu harus kemana untuk mendapat pencerahan,” ujar Kristomo.

Ia menekankan, pos bantuan hukum akan memberikan empat layanan utama, meliputi informasi hukum, konsultasi hukum, mediasi, serta memberikan rujukan kepada masyarakat atas permasalahan yang mereka alami.

Secara teknis, guna mewujudkan layanan tersebut, BPHN perlu melakukan proses verifikasi dan penilaian terhadap desa/kelurahan sadar hukum. Terkait hal itu, Penyuluh Hukum Madya Heni Indrawati menjelaskan seputar teknis penilaian dan verifikasi desa/kelurahan sadar hukum. Pemaparan kemudian dilanjutkan oleh Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Muda Claudia Valeriana perihal kebijakan pengelolaan JDIH.

Hadir mengikuti rapat secara virtual Kepala Bidang Hukum, Deni Kristiawan bersama pejabat fungsional Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Hukum Jawa Tengah.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jateng Ikuti Rapat Virtual, Bahas Penilaian Desa Sadar Hukum appeared first on SuaraBaru.id.

Kehadiran Kakanwil dan rombongan disambut Kepala BPHN, Widodo Ekatjahjana yang didampingi Sekretaris BPHN I Gusti Putu Milawati dan Plt. Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Sofyan.

“Audiensi dan koordinasi ini untuk membahas peresmian dan pengukuhan desa/kelurahan sadar hukum di wilayah Jawa Tengah tahun 2024,” ujar Tejo.

Kakanwil mengatakan jika saat ini terdapat 8.563 desa/kelurahan yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Namun baru 221 desa/kelurahan yang diresmikan sebagai desa/kelurahan sadar hukum. “Oleh karena itu, percepatan pembinaan desa sadar hukum menjadi sangat penting,” tegasnya.

Tejo meminta arahan lebih lanjut kepada Kepala BPHN terkait agenda peresmian 109 desa/kelurahan sadar hukum di Jawa Tengah.

Kepala BPHN menyebut, dengan adanya perubahan situasi dan kondisi di lingkungan pemerintah maupun organisasi baru-baru ini, tentunya sedikit banyak berdampak dalam kegiatan instansi ke depannya. Ia menyarankan agar agenda peresmian desa/kelurahan sadar hukum digelar menjelang akhir triwulan IV tahun ini.

“Selama menunggu jadwal peresmian, segera lakukan persiapan, koordinasi dengan baik dengan Pemerintah Daerah, dan mitigasi risiko atau kendala yang akan terjadi,” jelasnya.

Dengan koordinasi yang baik dan langkah-langkah strategis yang telah dirancang, diharapkan program-program hukum di wilayah Jawa Tengah dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Ning S

The post Koordinasi Kemenkumham Jateng dan BPHN: Percepatan Peresmian 109 Desa-Kelurahan Sadar Hukum appeared first on SuaraBaru.id.