Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terulangnya tragedi ambruknya bangunan seperti yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo, beberapa waktu lalu.

Mukhasiron menilai, banyak pesantren di Kudus yang sudah berusia tua dan berpotensi membahayakan keselamatan para santri. Karena itu, ia mendorong agar Pemerintah Daerah turut mengalokasikan anggaran untuk melakukan revitalisasi dan perbaikan bangunan pesantren yang sudah tidak layak.

“Di Kudus banyak sekali gedung pesantren yang berusia puluhan hingga lebih dari seratus tahun. Instruksi Presiden untuk melakukan audit bangunan ini menjadi angin segar bagi dunia pesantren, khususnya di Kudus,” ujar Mukhasiron, Kamis (9/10/2025).

Menurutnya, langkah audit yang diinstruksikan Presiden akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama bersama Kementerian PUPR. Pemerintah juga akan mewajibkan pesantren untuk mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) guna memastikan seluruh bangunan memenuhi standar keamanan—tanpa biaya tambahan bagi pengelola pesantren.

Selain itu, Mukhasiron menegaskan perlunya evaluasi ketat terhadap pendirian pesantren baru, terutama dalam hal perizinan dan kelayakan bangunan. Pemerintah juga diharapkan memberikan bantuan teknis dan konsultasi bagi pesantren yang membutuhkan pendampingan dalam pengurusan perizinan.

“Kami di DPRD Kudus akan ikut mengawal agar instruksi Presiden ini benar-benar terealisasi di tingkat daerah. Kami juga akan mendorong Pemkab Kudus untuk menyiapkan anggaran fasilitasi audit serta untuk merevitalisasi bangunan pesantren yang sudah tua,” tegasnya.

Mukhasiron menambahkan, Kudus sudah memiliki Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pesantren, dan kebijakan tersebut juga masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030.

“Fasilitasi pesantren merupakan bagian dari visi-misi Bupati Kudus Sam’ani Intakoris yang sudah tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kudus 2025–2030,” jelasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pesantren di Kabupaten Kudus saat ini mencapai 113 lembaga, dengan total 23.548 santri yang tersebar di sembilan kecamatan.

Ali Bustomi

The post PKB Minta Bupati Kudus Alokasikan Dana APBD untuk Revitalisasi Pesantren Tua appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini melibatkan 80 pengurus pondok pesantren dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Acara yang juga merupakan bagian dari persiapan Operasi Mantap Praja Candi 2024 terkait pengamanan Pilkada Serentak di Jawa Tengah ini berlangsung di Hotel Candi Indah, Kota Semarang.

Dalam paparannya, Dirbinmas Polda Jateng, Kombes Pol Lafri Prasetyono menyoroti dua ancaman utama yang dapat membahayakan santri saat menimba ilmu di pesantren. Ancaman pertama adalah penyebaran paham radikal melalui kegiatan pengajian yang mengarahkan para santri pada radikalisme. “Radikalisme merupakan cikal bakal terorisme, yang bermula dari intoleransi. Santri yang terpapar radikalisme cenderung tertutup, bahkan menjauh dari keluarganya,” ujar Lafri, baru-baru ini.

Menurutnya, penyebab radikalisme antara lain kemiskinan, kurangnya pendidikan, marginalisasi, dan adanya standar ganda dari negara maju.

Untuk melindungi santri, Lafri menekankan pentingnya pesantren berpegang pada empat konsensus dasar yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Kerja sama dengan berbagai pihak juga diperlukan guna mencegah penyebaran paham radikal di lingkungan pesantren.

Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto memberikan apresiasi atas terselenggaranya halaqah. Dirinya berharap para santri dapat tumbuh menjadi generasi penerus yang cinta NKRI dan mampu menghindari paham radikal.

“Diharapkan kegiatan ini memperkuat sinergi Polri, Kyai, dan pengurus pesantren untuk bersama-sama menangkal radikalisme menjelang Pilkada 2024. Melalui kerja sama ini, diharapkan para santri tumbuh menjadi generasi penerus yang cinta NKRI dan mampu menghindari paham radikal,” tandasnya.

Ning S

The post Polda Jateng Gelar Halaqah Revitalisasi Pesantren, Tangkal Radikalisme Jelang Pilkada 2024 appeared first on SuaraBaru.id.