Beberapa usulan revisi diantaranya pelonggaran syarat pembangunan PLTU batu bara baru dengan tujuan menjaga keandalan sistem. Selain itu, terdapat penambahan dengan memasukkan pengaturan pembangkit listrik tenaga hibrida (PLT hibrida) yang memungkinkan kombinasi energi fosil dengan energi terbarukan.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai dua usulan perubahan tersebut berpotensi meningkatkan harga tenaga listrik, melemahkan daya saing, dan menambah risiko aset fosil yang mangkrak (stranded), serta mengancam transisi energi .

Alasan membangun PLTU batu bara baru demi menjaga keandalan sistem juga bertentangan dengan ambisi dan perintah Presiden Prabowo yang menargetkan penggunaan 100% energi terbarukan dalam sepuluh tahun ke depan.

IESR menegaskan bahwa keandalan sistem dapat dipertahankan tanpa menambah PLTU batu bara. Ekspansi jaringan dan transmisi serta pengembangan panas bumi, hidro, dan energi terbarukan yang variabel seperti energi surya, dan angin yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi (energy storage), dapat menggantikan peran PLTU untuk menjaga keandalan.

Selain itu, berbagai bukti menunjukkan bahwa keberadaan PLTU batu bara tidak selalu menjamin keandalan sistem. Salah satunya terlihat dari pemadaman listrik di Pulau Timor pada November 2025 yang disebabkan gangguan pada unit PLTU Timor, meskipun PLTU 2 x 50 MW ini beroperasi pada 2023.

Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa mengungkapkan, dengan derasnya laju transisi energi global, revisi Perpres ini seharusnya memperkuat ketentuan pengakhiran operasi PLTU di 2050 dan juga melarang pembangunan PLTU batu bara baru termasuk diperluas untuk PLTU yang terintegrasi dengan industri, mulai 2025.

“Indonesia telah menyepakati Just Energy Transition Partnership (JETP) yang menargetkan 34 persen bauran energi terbarukan pada 2030 oleh pemerintah sebelumnya. Di berbagai kesempatan Presiden Prabowo kerap menyebutkan komitmennya untuk mengakhiri PLTU batu bara dalam 10-15 tahun ke depan. Adanya rencana kebijakan yang permisif terhadap pembangunan PLTU akan menurunkan kredibilitas Indonesia dan memberikan sinyal negatif investasi karena tidak konsisten dengan aspirasi transisi energinya,” jelas Fabby, belum lama ini.

Skema mencampurkan energi terbarukan dengan energi fosil dalam PLT hibrida berisiko memperpanjang penggunaan energi fosil dan meningkatkan emisi gas rumah kaca (GRK). IESR mendesak agar PLT hibrida seharusnya hanya digunakan untuk menggabungkan sesama energi terbarukan.

Manajer Program Transformasi Sistem Energi IESR, Deon Arinaldo menyebut bahwa PLT hibrida antara pembangkit fosil dengan energi terbarukan akan membuat Indonesia semakin terjebak pada aset fosil dan risiko aset terlantar. Emisi ketenagalistrikan juga berpotensi melonjak dari rata-rata saat ini (0,85–0,87 kgCO₂e/kWh) jika pembangunan PLTU batu bara dilonggarkan.

The post Revisi Aturan Bangun PLTU Berisiko Hambat Pertumbuhan Ekonomi appeared first on SuaraBaru.id.

”Alhamdulillah, PP IPHI sudah dua kali dilibatkan dalam rapat dengan Komisi VIII DPR RI, membahas revisi Undang-undang Haji,” kata Erman didampingi Sekjen H Bambang Irianto, usai mengikuti kegiatan Halaqah Ulama dengan tema ‘Urun Rembug Revisi Undang-Undang Haji’, di Ballroom Masjid Raya Baiturrahman, Semarang, baru-baru ini.

Menurut Erman Suparno, yang juga mantan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) di era Presiden KH Abdurrahman Wahid mengatakan, persoalan haji sangat multikompleks.

BACA JUGA: 1.256 Mahasiswa USM Laksanakan KKN dan Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat

”Persoalan di tiap-tiap tahun berganti-ganti dan berubah-ubah. Tahun ini diatasi, tahun depan muncul persoalan yang baru lagi. Karena itu, pemerintah butuh masukan dan saran partisipasi aktif dari masyarakat,” kata dia dalam acara itu.

Sementara itu, Sekretaris Umum MUI Jawa Tengah, Drs KH Muhyiddin MAg menjelaskan, Halaqah Ulama yang digelar itu merupakan kerja sama MUI Provinsi Jateng dengan PW IPHI Jateng, dan diikuti pengurus MUI Kabupaten/Kota se-Jateng, Pengurus PD IPHI Kabupaten/Kota se-Jateng, dan Pengurus MUI-IPHI Jateng.

Adapun narasumber terdiri dari Ketua Umum PP IPHI H Erman Suparno, Ketua Umum MUI Jateng Dr KH Ahmad Darodji MSi, Kepala Kanwil Kemenag Jateng Dr H Saiful Mujab MA, Ketua PW IPHI Jateng Prof Dr KH Imam Taufiq MAg.

BACA JUGA: Babinsa Bantu Petani Membangun Talud Pengaman Saluran Irigasi

Selain itu hadir pula, Ketua DPW FK KBIHU Jateng Dr (HC) KH Shodiq Hamzah dan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jateng Prof Dr H Ahmad Rofiq MA. Sebagai moderator Dr H Andi Purwono (Dosen FISIP Unwahas Semarang).

Di kesempatan yang sama, Prof Ahmad Rofiq menyampaikan rasa syukurnya, karena pelaksanaan haji tahun ini, dia bersama-sama jamaah haji KBIH Ashodiqiyyah Semarang, bisa merasakan jalan kaki dari Muzdalifah menuju Mina. ”Alhamdulillah semuanya sehat dan selamat,” ungkapnya.

Diterangkan dia, berbagai persoalan haji yang muncul, salah satunya dari keterlambatan penetapan BPIH oleh Komisi VIII DPR-RI. Disebutkan dia, mepetnya waktu pelunasan pada 25 April 2025, padahal jamaah calon haji sudah harus masuk ke asrama pada 1 Mei 2025, jadi salah satu penyebab munculnya persoalan haji.

BACA JUGA: Aparat Gabungan Amankan Pengesahan Massal Warga Baru Pesilat

Dampak ikutannya, kemungkinan ketidaksinkronan antara pra-manifes, manifes penerbangan, dan manifes yang diterima syarikah, yang konon ada delapan syarikah.

”Selain itu, banyaknya syarikah yang belum tersistem, dan berdampak pada banyak kasus terpisahnya jamaah antara suami dan istri, jamaah lansia dengan pendampingnya, dan antara petugas dengan jamaah yang seharusnya dilayaninya. Kasus-kasus ini relatif banyak, di atas 1.300 kasus,” papar Guru Besar UIN Walisongo Semarang itu.

Pada kesempatan itu dia mengusulkan, agar penetapan BPIH dilakukan lebih awal, sehingga jamaah calon haji bisa segera melunasinya. Siskohat pun dapat jeda waktu cukup longgar, untuk pengurusan dan penerbitan visa jamaah calon haji.

BACA JUGA: Kemenag Kota Semarang Berbagi Kebahagiaan dengan Yatim Piatu dan Difabel

”Pengurusan jamaah oleh syarikah, idealnya berbasis kloter dan zona embarkasi. Sebisa mungkin, jamaah calon haji satu kloter ditempatkan dalam satu hotel. Cerita jamaah satu kloter ditempatkan di 13 hotel, tentu sangat memprihatinkan. Menyulitkan bagi petugas, jamaah susah berkoordinasi, dan bagi petugas PPIH, juga pasti sangat merepotkan,” jelas dia lagi.

Di bagian lain, Dr Ahmad Darodji menyatakan, multisyarikah yang diberlakukan saat ini, diharapkan berbasis pada database manifes jamaah calon haji, melalui penyamaan dan integrasi database jamaah antar-Kemenag, penerbangan dan syarikah.

”Satu syarikah sebaiknya hanya melayani satu zona wilayah, dan berbasis embarkasi atau daerah,” saran dia.

BACA JUGA: Sebanyak 60 Keluarga Menerima Bantuan Dana Revitalisasi Rutilahu

Sedangkan Dr Saiful Mujab menyebutkan, tantangan dan solusi petugas haji Indonesia antara lain, keragaman tingkat pemahaman agama dan pendidikan jamaah. Para petugas haji harus menggunakan metode penyampaian yang sederhana, dan mudah dipahami.

”Kondisi fisik jamaah calon haji yang tidak seragam, seperti lansia dan jamaah dengan kebutuhan khusus. Dinamika dan situasi lapangan, seperti cuaca ekstrem atau kepadatan di
lokasi ibadah, juga harus mendapat perhatian khusus, untuk jamaah yang memerlukan bantuan tambahan,” tukas dia.

Riyan

The post Sumbang Saran Terkait Persoalan Haji Dibahas dalam Kegiatan ‘Halaqah Ulama’ appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang dijelaskannya saat hadir di rapat koordinasi dalam rangka pengarahan Ketua Umum KONI Pusat dan Kadisporapar Jawa Tengah, tentang pelaksanaan Permenpora No 14 Tahun 2024, di Hotel Front One HK, Kosambi, Semarang, Rabu (23/4/2025).

”Saya langsung bikin surat kepada Menpora RI Dito Ariotejo, dan saya antar sendiri. Secara empat mata, saya minta kepada Menpora untuk merevisi beberapa pasal atau membatalkan sama sekali, peraturan itu,” ungkapnya.

BACA JUGA: Yuldi Yusman Gantikan Saffar M Godam Jadi Plt Dirjen Imigrasi

Rapat koordinasi itu diikuti 70 orang utusan dari 35 kabupaten/kota di Jateng, yakni Ketua KONI dan Kepala Dinas Olahraga. Adapun KONI Jateng hadir Ketua Umum Bona Ventura Sulistiana, para wakil ketua, sekretaris umum, bendahara umum, BAI dan para ketua bidang.

Dari KONI Pusat hadir Wakil Ketua Umum I Mayjen TNI Purn Dr Suwarno, Wakil Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) Puang Samsudin, Sekjen Tb Lukman Djajadikusuma, Wakabid Media dan Humas Tirto Prima Putra.

Disampaikan juga oleh Norman, pihaknya kemudian menyampaikan permohonan yang sama pada Rapat Dengar Pendapat (RDP), dengan Komisi X DPR RI. Dipaparkannya, loyalitas KONI beserta anggotanya tidak perlu diragukan. Bahkan apa yang dilakukan KONI Pusat merupakan upaya menyelamatkan pemerintah.

BACA JUGA: Kecewa Tidak Pakai Jasanya, Sopir di Tegal Bunuh Tetangga Sendiri

”Pemerintah itu tidak boleh salah, dan tidak boleh kalah. Kita tidak mau pemerintah salah dan kalah. Oleh karena itu, kita meminta pemerintah merevisi atau mencabut Permenpora Nomor 14 Tahun 2024,” tegas Marciano.

Atas sikap itu, para Ketua KONI Kabupaten/Kota di Jateng, mendukung langkah KONI Pusat. Pasalnya, Permenpora itu meresahkan para pembina olahraga, bahkan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, tentang Keolahragaan.

Salah satu keresahan dalam Permenpora itu ada di Pasal 16, yang intinya pengurus dan staf KONI tidak boleh memakai dana APBD/APBN di wilayah masing-masing. Anggaraan hanya boleh untuk pembinaan, sedangkan untuk organisasi pengurus harus menggali dana dari pihak ketiga atau sponsor.

BACA JUGA: Seorang Wanita Tipu 32 Orang di Pemalang, Kerugian Rp 1 M Lebih

”Kami selanjutnya akan menghadap Mendagri. Karena Kementerian inilah yang mengatur anggaran dari pusat hingga daerah. Maka di daerah, bekerja samalah dengan gubernur atau bupati/walikota,” paparnya.

Setelah ditandatangani pada 18 Oktober 2024, Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 berlaku efektif setelah setahun diundangkan, yakni 24 Oktober 2025. Dengan demikian, kini tinggal enam bulan pelaksanaan.

”Untuk berbuat baik saja, halangannya banyak. Oleh karena itu, jangan pernah kecewa yang membuat saudara-saudara ingin meninggalkan komunitas olahraga. Karena kehadiran kita dalam kondisi yang sulit ini, justru sangat dibutuhkan,” pinta Marciano.

Menjawab pertanyaan, jika tidak ada revisi dan Permenpora diterapkan setelah Oktober 2025, Marciano menyatakan, pembinaan akan jalan terus. ”Didukung atau tidak didukung, pembinaan olahraga prestasi selama ini tetap berjalan,” ulasnya.

Riyan

The post KONI Kabupaten/Kota di Jateng Dukung Revisi Permenpora No 14 Tahun 2024 appeared first on SuaraBaru.id.