Audiensi ini dihadiri oleh Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris, dan Wakil Bupati Bellinda Birton.

Dalam forum tersebut, para sopir terlibat perdebatan sengit dengan pihak berwenang terkait penerapan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), khususnya soal pelanggaran ODOL.

Keluhkan Aturan Overload dan Overdimensi

Sejumlah sopir menyuarakan keberatannya terhadap aturan pembatasan tonase dan dimensi kendaraan yang dinilai menyulitkan mata pencaharian mereka. Susanto, sopir colt diesel asal Kudus, menyoroti larangan penggunaan terpal tajuk (berbentuk segitiga) yang justru berguna untuk menjaga kualitas muatan seperti sayur dan buah.

“Terpal tajuk dianggap pelanggaran dimensi, padahal itu untuk menjaga sirkulasi udara agar barang tidak cepat busuk,” ujarnya.

Baca juga: Batal Demo, Truk-Truk ODOL Tetap Macetkan Jalanan Kota Kudus

Ia juga mencontohkan ketentuan pembatasan muatan beras hanya hingga 3,5–4 ton. Jika melebihi, pengemudi berisiko ditilang karena dianggap overload.

“Keuntungan dari beras itu kecil. Kalau muat sedikit, kami rugi. Lalu, kami bisa makan dari mana?” keluhnya.

Pungli dan Ancaman Pidana

Persoalan lain yang mencuat adalah praktik pungutan liar (pungli) yang masih marak di lapangan. Susanto mengaku pernah dimintai uang hingga Rp500 ribu oleh oknum petugas.

Tidak hanya itu, ancaman hukuman penjara maksimal 10 bulan bagi sopir yang melanggar ketentuan ODOL juga dinilai sangat tidak manusiawi.

“Masak kami yang cuma kerja nyopir demi keluarga bisa masuk penjara? Dimensi truk itu bukan kami yang bikin, tapi pabrik atau pemilik,” cetus salah satu peserta audiensi.

Sanksi Keterlambatan Uji KIR

Keluhan lain datang dari para sopir terkait denda keterlambatan uji KIR yang dinilai sangat tinggi. Menurut mereka, keterlambatan satu hari saja bisa dikenai denda hingga Rp3 juta.

“Kadang kami telat pulang dari luar kota karena pengiriman barang. Masa langsung kena denda segitu?” ujar seorang sopir lainnya.

Pemkab Kudus Janji Teruskan Aspirasi

Menanggapi curahan hati para sopir, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menyatakan akan menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat. Menurutnya, kewenangan pengaturan ODOL berada di level nasional.

“Tolong bersabar, aspirasi ini butuh proses. Tapi kami dengar dan akan tindak lanjuti,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemkab Kudus telah mengalokasikan anggaran BPJS gratis bagi para sopir, baik untuk kesehatan maupun ketenagakerjaan.

Namun, sopir menilai jaminan bisa bekerja dengan aman dan bebas pungli jauh lebih penting.

“BPJS itu nomor dua. Yang utama kami bisa kerja tanpa harus takut dipidana,” tegas Anggit Iswandaru, Koordinator Gerakan Sopir Jawa Tengah (GSJT).

The post Audiensi Panas Sopir Truk ODOL di Kudus: Tuntut Hapus Sanksi Pidana dan Pungli appeared first on SuaraBaru.id.