SISTEM Peradilan Pidana di Indonesia menghadapi krisis efektivitas dan kepercayaan publik. Hal ini dapat dilihat bahwa persoalannya bukan semata hukum positif tetapi pada paradigma penegakan hukum itu sendiri.

Sistem pemidanaan kita terlalu lama berada dibawah bayang-bayang paradigma retributif, yaitu hukum pidana kita berorientasi pada pembalasan, bukan pemulihan; pada hukum, bukan menata ulang hubungan sosial yang rusak, disinilah hukum kehilangan maknanya.

Sebuah tindak pidana memang dapat menyalahkan prosedur hukum, tetapi dibalik prosedur itu terdapat manusia, dengan rasa sakit, penyesalan dan harapan untuk menebus kesalahan, dan manusia sebagaimana ditegaskan para filosuf hukum klasik tidak dapat dipulihkan hanya dengan menghukumnya.

Kegelisahan tersebut untuk menelusuri kembali akar keadilan, bukan keadilan yang lahir dari pasal-pasal tetapi keadilan yang tumbuh dari kesadaran sosial, restorative justice atau keadilan restoratif.

Konsep ini bukan produk baru dari Barat yang diimpor ke dalam hukum nasional, ia justru berakar dari nilai-nilai keadilan lokal yang sudah lama hidup dalam kebudayaan kita. Hukum adat, musyawarah, perdamaian dan pemulihan hubungan adalah bentuk-bentuk keadilan restoratif yang telah lama di praktikkan di tengah masyarakat nusantara.

Namun dalam sistem hukum modern yang formalistik, nilai-nilai ini lama tersingkir digantikan oleh logika penjaraan dan supremasi prosedur.
Sebagai upaya untuk mengembalikan ruh keadilan itu ke dalam sistem hukum pidana nasional, fokus utamanya bukan sekedar menganalisis keadilan restoratif sebagai teori atau kebijakan melainkan menegaskan posisi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai otoritas hukum dalam penerapannya.

Sebagai lembaga yang memegang azas dominus litis pengendali perkara, Kejaksaan memiliki kewenangan, tanggung jawab dan kapasitas struktural untuk memastikan keadilan restoratif diterapkan secara konsisten, adil dan berorientasi pada pemulihan bukan sekedar penghentian perkara.

Hal ini seringkali ditemukan bahwa perbedaan tafsir antara lembaga penegak hukum justru menjadi sumber ketidakadilan baru. Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung masing-masing memiliki peraturan sendiri mengenai mengenai penerapan keadilan restoratif.

Seharusnya memperkuat koordinasi, tetapi justru melahirkan conflict of norms, benturan norma antar lembaga penegak hukum. Suatu tindak pidana yang secara sosial dapat diselesaikan melalui perdamaian di tingkat penyidikan di kepolisian bisa tetap berlanjut ke penuntutan dan proses pengadilan, di daerah lain karena adanya perbedaan tafsir prosedural.

Ketidak sinkronan semacam ini memperlihatkan bahwa hukum kita belum menjadi satu sistem melainkan tiga ruang kedaulatan kecil yang berjalan sendiri-sendiri.

The post Konflik Norma Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia appeared first on SuaraBaru.id.

DIPONEGORO Center for Criminal Law (Decrim) Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Ika FH Undip), mengusung penguatan diinternalisasinya dengan nilai-nilai keadilan restoratif dan hak asasi manusia (HAM), dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).

Decrim belum lama berselang (Kamis, 26 Juni 2025) mengadakan Seminar Nasional dengan tema, ‘Masa Depan Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional dalam Menyongsong Berlakunya KUHP Nasional’.

Hadir sebagai pembicara dalam seminar yang dilakukan secara daring, antara lain Keynote Speaker, Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Prof Edward Omar Sharif Hiariej SH MHum.

Berbicara sekitar 25 menit, Prof Eddy Hiariej (akrab dipanggil), menjelaskan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) adalah suatu keharusan, karena KUHP Nasional yang baru akan berlaku pada 2 Januari 2026.

KUHP Nasional berorientasi pada keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif, berbeda dengan paradigma retributif sebelumnya. Maka dari itu, untuk melaksanakan KUHP Nasional, diperlukan hukum formil (KUHAP), yang disesuaikan.

Terlebih, KUHAP yang berlaku saat ini (UU No 8 Tahun 1981), sudah berusia lebih dari 47 tahun, dan dianggap belum berorientasi pada due process of law, serta perlindungan HAM yang masih minim.

* * * * *

Perubahan paradigma dalam RKUHAP bertujuan menyeimbangkan kewenangan aparat penegak hukum dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Filosofi hukum acara pidana adalah, melindungi individu dari kesewenang-wenangan negara, sehingga kontrol terhadap kewenangan aparat penegak hukum menjadi wajib.

Senada disampaikan Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum Undip (Ika FH Undip), Asep Ridwan SH MH. Dalam sambutannya menegaskan, spirit dalam rumusan ketentuan RKUHAP harus sejalan dengan spirit dan prinsip dalam KUHP Nasional, yang dilandaskan pada penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dan terpenting adalah keseimbangan kewenangan antaraparat penegak hukum dalam bangunan sistim peradilan pidana.

Dalam rangka perlindungan terhadap HAM, Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung, Dr Achmad Setyo Pudjoharsoyo SH MHum menyatakan, salah satu terobosan besar yang diperlukan dalam pembaharuan KUHAP adalah, pembentukan Lembaga Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP), sebagai upaya preventif, untuk memperkuat perlindungan HAM melalui kontrol yudisial yang lebih awal dan efektif, terhadap tindakan upaya paksa dalam proses pidana.

Lebih lanjut, Prof Dr Pujiyono SH MHum (Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro) mengemukakan, pembaharuan hukum pidana formil harus bertumpu pada ide dasar hukum pidana materiil (KUHP Nasional). Ide-ide dalam KUHP Nasional telah mengubah bangunan dan bentuk sistim peradilan pidana Indonesia.

Paradigma penuntutan ke depan harus berubah, dari mandatory prosecution ke arah volunetery prosecution, yang memungkinkan adanya elastisitas dalam menentukan menuntut atau tidak menuntut, terhadap setiap perkara pidana.

Cara menuntut dengan menempatkan tuntutan pidana sebagai upaya terakhir (the last resourt), mengedepankan pengembalian kerugian (denda damai), dan penundaan penuntutan (suspended prosecution).

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof Dr Suparji SH MH menyampaikan, pembahasan KUHAP harus mampu mengimplementasikan substansi KUHP Nasional, dan mengatasi masalah penegakan hukum pidana.

Misalnya, KUHP Nasional memperkenalkan penghentian penuntutan secara sukarela (misalnya karena pelaku sudah membayar denda), yang merupakan kemajuan signifikan dan memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam KUHAP, mengenai hukum acara dan teknisnya.

* * * * *

Ketua Decrim IKA FH Undip yang juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Dr Ira Alia Maerani SH MH menjelaskan, KUHAP di masa depan perlu mengoptimalkan konsep dan proses keadilan restoratif, dan mekanisme alternatif penyelesaian perkara di luar persidangan (afdoening buiten process).

Secara filosofis, hal ini dilandasi nilai keadilan, keseimbangan dan permaafan, yang pada akhirnya bertujuan menekan kelebihan beban perkara (overloaded criminal justice).

Sebagai bentuk implementasi nilai sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, maka nilai keadilan mengadopsi dari Alquran surat An Nisa Ayat 135, nilai keseimbangan dari surat Al Mulk Ayat 3 dan Al Qasas Ayat 77. Sementara nilai permaafan berdasarkan Alquran surat Al Imron Ayat 159.

Pembicara pamungkas, Dr Ade Adhari SH MH selaku Direktur Eksekutif Decrim/Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara mengingatkan, proses pembaharuan KUHAP harus dibangun atas konsepsi intelektual, yang memenuhi standar pendekatan kebijakan hukum pidana yang berbasis nilai, rasional dan bukti.

Selain itu, asas legalitas dalam Pasal 2 RKUHAP harus diperbaharui. Tidak hanya menegaskan undang-undang sebagai satu-satunya sumber hukum dalam peradilan pidana, melainkan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, KUHAP, undang-undang lain yang relevan, dan prinsip atau norma hukum internasional, dan perjanjian internasional yang diakui secara umum.

— Dr Hj Ira Alia Maerani SH MH; Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula)/Ketua Diponegoro Center for Criminal Law (Decrim) Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Ika FH Undip) —

The post Decrim Mengusung Penguatan Keadilan Restoratif dan Hak Asasi Manusia dalam RKUHAP appeared first on SuaraBaru.id.