Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, masih menunjukkan komitmen tinggi mengikuti kegiatan tersebut.

Hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Tjasdirin serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Delmawati. Selain itu, tampak juga Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Toni Sugiarto serta Plt Kepala BHP Semarang Deni Kristiawan.

Pada sesi kali ini, Pimti Kemenkum Jateng mendengar pengarahan dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani.

Pada kesempatan tersebut, Gusti Ayu menegaskan komitmen jajarannya dalam mendukung agenda pembangunan nasional melalui penguatan sumber daya manusia hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Komitmen tersebut, tegas Kepala BPSDM Hukum, sejalan dengan Asta Cita Presiden, khususnya Asta Cita 1 dan Asta Cita 4, yang menekankan pentingnya memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, serta HAM, sekaligus memperkuat pembangunan SDM di bidang pendidikan, sains, dan teknologi.

Dalam kerangka ini, BPSDM Hukum berperan strategis sebagai motor penggerak peningkatan kualitas aparatur hukum yang profesional dan berintegritas.

Sebagai wujud konkret penguatan ideologi Pancasila, Kementerian Hukum telah menetapkan Kampus Pengayoman Pancasila melalui Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-3.PR.01.04 Tahun 2025.

Kampus ini dirancang sebagai pusat pembelajaran dan internalisasi nilai-nilai Pancasila bagi aparatur di lingkungan Kementerian Hukum, sekaligus menjadi wadah pengembangan karakter dan kompetensi SDM hukum yang berorientasi pada pelayanan publik dan keadilan sosial.

Dalam mendukung Asta Cita 4, BPSDM Hukum juga memfokuskan programnya pada penguatan pembangunan SDM, khususnya melalui penyelenggaraan pelatihan di bidang hukum dan pendidikan vokasi.

Program pelatihan tersebut, papar Gusti Ayu mencakup peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural, guna menjawab tantangan reformasi hukum serta kebutuhan masyarakat akan layanan hukum yang berkualitas.

Gusti Ayu juga mengungkapkan, sepanjang Tahun 2025, kinerja BPSDM Hukum menunjukkan capaian yang signifikan. Tercatat realisasi pengembangan kompetensi mencapai lebih dari 62 ribu orang dengan tingkat capaian kinerja sebesar 98,7 persen dan predikat A.

Selain itu, BPSDM Hukum berhasil meraih nilai 98,75 (Istimewa) dalam reakreditasi Assessment Center oleh BKN serta mencatat capaian 100 persen dalam penilaian kompetensi.

Dengan berbagai capaian tersebut, BPSDM Hukum menegaskan posisinya sebagai penggerak utama peningkatan kualitas SDM hukum nasional.

Ke depan, BPSDM Hukum diarahkan untuk berkembang sebagai Corporate University Bidang Hukum, yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat pelatihan, tetapi juga sebagai pusat pengetahuan dan pembelajaran hukum dalam mewujudkan SDM hukum yang produktif, kompeten, dan profesional.

Ning S

The post Ikuti Rakordal Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2025, Kemenkum Jateng Serap Materi Kepala BPSDM appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini menjadi forum strategi konsolidasi nasional dalam rangka evaluasi kinerja tahun berjalan sekaligus penguatan arah kebijakan dan program prioritas Kementerian Hukum menuju Tahun Anggaran 2026.

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, menyampaikan, Rakor ini dirancang sebagai sarana penguatan tata kelola kinerja, peningkatan akuntabilitas, serta penyelarasan perencanaan strategi antara unit kerja pusat dan Kantor Wilayah.

Ia menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan Rakor meliputi pengarahan pimpinan, evaluasi kinerja Kantor Wilayah, pembahasan komisi, hingga refleksi akhir tahun yang diakhiri dengan pemberian penghargaan atas capaian kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum.

Dalam sambutannya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pengendalian kinerja merupakan kunci untuk memastikan setiap program dan kebijakan Kementerian Hukum berjalan efektif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Rapat koordinasi ini bukan sekedar agenda rutin, namun momentum strategi untuk melakukan refleksi atas capaian kinerja sekaligus memperkuat komitmen kita dalam meningkatkan kualitas layanan hukum dan akses keadilan bagi masyarakat,” tegas Supratman.

Menteri Hukum juga menekankan pentingnya sinergi antara unit kerja pusat dan Kantor Wilayah dalam mengimplementasikan program prioritas kementerian.

“Keberhasilan Kementerian Hukum sangat ditentukan oleh soliditas dan kolaborasi seluruh jajaran, serta kesungguhan dalam mengomunikasikan hasil evaluasi dan pengawasan. Setiap kebijakan harus mampu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” terangnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin, Kepala Divisi P3H Delmawati dan Kabag TU dan Umum, Toni Sugiarto, serta Kepala UPT Badiklat dan BHP Semarang.

Ning S

The post Menteri Hukum Buka Rakor Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2025 appeared first on SuaraBaru.id.