Dalam pelaksanaan IRH, kata Ambeg, Kantor Wilayah memiliki peran untuk melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah dan memberikan pendampingan dalam penilaian mandiri, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan.sampaika

Poin ini secara tegas ia sampaikan saat memberikan arahan tugas terkait Indeks Reformasi Hukum dan Reformasi Birokrasi kepada jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah bertempat di Aula Kresna Basudewa, Kamis (28/3/2024). 

“Kemenkumham mendapatkan mandat bertindak sebagai leading sector dalam penilaian IRH tersebut,” terang Ambeg.

Ambeg menyebut IRH merupakan salah satu instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.

Penilaian IRH terbagi dalam empat yaitu aspek koordinasi Kemenkumham untuk harmonisasi regulasi, kompetensi aparatur sipil negara sebagai perancang peraturan perundang-undangan, kualitas re-regulasi atau deregulasi peraturan perundang-undangan, dan penataan database peraturan perundang-undangan. “Penilaian IRH terbagi dalam 4 variabel, 9 indikator dan 11 kuisoner,” jelas Ambeg.

Ambeg juga menjelaskan data dukung harus dilengkapi pemerintah daerah pada setiap indikator, serta mekanisme penilaian mandiri IRH.

Menurutnya, penilaian tersebut dilaksanakan oleh unit organisasi yang menangani bidang hukum, dan pembentukan tim kerja asesor.

“Ada 2 mekanisme penilaian IRH, yaitu penilaian mandiri oleh kementrian atau lembaga dan pemerintah daerah serta penilaian oleh tim penilai nasional,” sambungnya.

Ambeg menegaskan, tim kerja memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan dan penginputan data dukung ke dalam aplikasi penilaian IRH. Sementara tim asesor bertugas untuk melakukan verifikasi dan penilaian atas pemenuhan data dukung tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Tejo Harwanto menyebut telah memberikan pendampingan secara intens kepada pemerintah daerah terkait penyusunan IRH.

“Telah diberikan juga informasi terkait tahapan, persiapan, data dukung dan pembentukan tim kerja kepada pemerintah daerah,” jelas Tejo.

Tejo juga melaporkan pada tahun 2023 yang lalu, Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah telah menghantarkan 12 Unit Pelaksana Teknis (UPT) meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Bahkan Pemenuhan Data Dukung Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Periode Triwulan I (B-03) Tahun 2024 telah mencapai 100%.

“Kami berharap capaian yang cukup membanggakan ini dapat terus dipertahankan, bahkan dapat ditingkatkan lagi hingga periode-periode selanjutnya,” kata Tejo.

Hadir pada kesempatan itu, Kepala Divisi Administrator Hajrianor, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kadiyono, Kepala Divisi Keimigrasian Is Eddy Ekoputranto, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan.

Ning S

The post Kepala Badan Strategis Kebijakan Kemenkumham Beri Arahan Indeks Reformasi Hukum dan RB appeared first on SuaraBaru.id.

Assessment kali ini dilaksanakan secara bersamaan oleh lima Pimpinan Tinggi Pratama selaku Asesor bertempat di Aula Kresna Basudewa.

Setiap Asesor melaksanakan penilaian terhadap masing-masing 10 orang pegawai yang nanti dipilih menjadi anggota Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dan Tim Kerja Reformasi Birokrasi.

Secara umum, para Asesor melihat rekam jejak, serta melakukan wawancara untuk mengetahui kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural, dedikasi, serta memastikan pegawai tidak melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin.

“Tujuan assessment, kita mencari ibaratnya the right man on the right place. Jadi menempatkan seseorang pada posisi yang tepat di dalam tim kerja,” ujar Tejo.

Tejo berharap para pegawai dapat berkinerja dengan sungguh-sungguh tanpa adanya keterpaksaan ketika mereka ditempatkan pada Pokja yang sesuai.

“Pegawai terlebih dahulu harus memiliki pemahaman tentang zona integritas sebagai miniatur dari reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” jelas Tejo.

Menurut Tejo, pengetahuan umum tentang zona integritas tersebut menjadi “modal” awal pegawai untuk bisa masuk ke dalam Tim Kerja sebelum menggali pemahaman pegawai terhadap 6 area perubahan.

Minat pegawai terhadap Pokja yang sesuai dengan kompetensinya, secara umum tampak saat mereka menjadi pemerhati salah satu dari 6 area perubahan tersebut.

Ning S

The post Kanwil Kemenkumham Jateng Gelar Assesment Tim ZI dan Reformasi Birokrasi appeared first on SuaraBaru.id.