Target kali ini adalah MPD Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kedu Utara dan Kedu Selatan. Kegiatan yang berlangsung di Aula Lapas Kelas IIA Magelang tersebut merupakan penutup rangkaian Rapat Rekonsiliasi Data Notaris di wilayah Jawa Tengah untuk tahun ini.

Sebelumnya, Kemenkumham Jateng telah melakukan kegiatan yang sama di beberapa MPD Kabupaten Kota. Hal ini didasari atas adanya deviasi antara data notaris yang tercatat di Direktorat Jenderal AHU dan data yang dimiliki oleh Kemenkumham Jateng.

Kegiatan rekonsiliasi merupakan satu rencana aksi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah adalah sinkronisasi data notaris.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto yang diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdinan kembali memimpin Tim Kemenkumham Jateng. Ia hadir bersama Kepala Bidang Pelayanan Hukum Agustinus Yosi dan Kepala Sub Bidang Administrasi Hukum Umum Widya Pratiwi Asmara beserta tim.

Sebagai bekal kepada MPD, Anggiat mengungkapkan bahwa dari keempat MPD tersebut ditemukan banyak Notaris yang belum mendapatkan pemegang protokolnya, baik Notaris yang sudah meninggal ataupun pensiun. Ia berharap hal itu akan menjadi consern dari MPD untuk menunjuk Notaris pemegang protokol.

Dikatakan, kegiatan ini sangatlah efektif untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan permasalahn di MPD. Tidak hanya untuk sinkronisasi data Notaris saja, tetapi juga berdampak positif karena dapat menampung semua permasalahan permasalahan yang ada di daerah. “Kami sebagai perwakilan di wilayah dapat meneruskan permasalahan tersebut ke Ditjen AHU,” ujar Anggiat.

Output lain dari kegiatan ini, guna memudahkan komunikasi dan pertukaran informasi dari dan untuk notaris di daerah, masing masing MPD diwajibkan untuk membuat group WhatsApp. Kemenkumham Jateng telah memberikan data notaris dari Ditjen AHU yang nantinya akan divalidasi oleh masing-masing MPD.

Kemenkumham Jateng juga akan menganalisa hasil pemeriksaan data Notaris dari masing-masing MPD untuk dilakukan perbaikan dalam rangka mewujudkan data notaris yang sinkron.

Langkah ini merupakan pengejawantahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kegiatan ini diharapkan bisa memperoleh data notaris yang lebih akurat sehingga sikronisasi data tercapai dengan optimal.

Ning S

The post Akhiri Rekonsiliasi Data Notaris, Kemenkumham Jateng Rapat Bersama MPD  appeared first on SuaraBaru.id.

Hal ini didasari atas adanya deviasi antara data notaris yang tercatat di Direktorat Jenderal AHU dan data yang dimiliki oleh Kemenkumham Jateng.

Sebagai solusi, Kemenkumham Jateng mengadakan Rapat Rekonsiliasi Data Notaris bersama Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kabupaten Rembang, Pati dan Blora di Rutan Kelas IIB Rembang, Rabu (3/7/2024).

Tim Kemenkumham Jateng, yang dipimpin Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdinan mewakili Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah, Tejo Harwanto bersama Kepala Bidang Pelayanan Hukum Agustinus Yosi Setyawan dan Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU Widya Pratiwi Asmara, memberikan arahan terkait pentingnya keakuratan data notaris

Rekonsiliasi Data Notaris ini, kata Anggiat, untuk mensinkronkan data notaris yang terdapat pada Ditjen AHU dengan data pada MPD Kabupaten Rembang Blora dan MPD Kabupaten Pati.

Fakta di lapangan, kata Anggiat, memperlihatkan adanya dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut. “Contohnya, ada akun dari seorang notaris yang telah meninggal, ternyata masih bisa dipergunakan oleh ahli waris ataupun pegawai kantor notaris tersebut. Dan mereka tidak melaporkan peristiwa kematian notaris kepada MPD setempat,” ungkapnya.

Menurut Anggiat, rekonsiliasi ini sebagai langkah mitigasi risiko untuk meminimalisir penyimpangan akibat tidak sinkronnya data notaris. Rekonsiliasi ini meliputi penghimpunan data yang tepat mengenai notaris aktif , tidak aktif, pensiun dan meninggal.

Kemenkumham Jateng akan memberikan data notaris dari seluruh Kabupaten/Kota yang harus diperiksa kebenarannya oleh MPD Kabupaten/Kota setempat.

Selain itu, nantinya Kemenkumham Jateng akan menganalisa hasil pemeriksaan data notaris dari masing-masing MPD, untuk dilakukan perbaikan dalam rangka mewujudkan data notaris yang sinkron.

Langkah ini merupakan pengejawantahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kegiatan ini diharapkan bisa memperoleh data notaris yang lebih akurat sehingga sikronisasi data tercapai dengan optimal.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Gelar Rapat Rekonsiliasi Data Notaris Bersama MPD Kabupaten Rembang appeared first on SuaraBaru.id.