Hal tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Kudus dengan agenda Pandangan Umum Fraksi atas tujuh Ranperda Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2026 dan Pendapat Bupati atas empat Ranperda Prakarsa DPRD.

Catatan kritis dan strategis ini diambil guna memastikan bahwa setiap pasal yang disahkan nantinya benar-benar berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kudus.

Wakil Ketua DPRD Kudus, H. Mukhasiron, S.Ag menjelaskan bahwa jalannya rapat paripurna ini merupakan bagian dari mekanisme resmi pembicaraan tingkat satu sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD.

Sebelum menyampaikan sikap resmi di mimbar paripurna, seluruh fraksi diketahui telah menggelar rapat internal yang matang pada 10 Juni 2026 untuk membedah poin-poin krusial dari regulasi yang diajukan.

“Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kudus telah mengadakan rapat internal pada 10 Juni, dan hasilnya disepakati serta disampaikan dalam rapat paripurna hari ini,” ujar Mukhasiron saat memimpin jalannya sidang.

Setelah tahapan pandangan umum ini selesai, DPRD Kudus akan bergerak cepat. Melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), legislatif akan menyusun tanggapan atas pendapat Bupati terkait empat ranperda prakarsa DPRD.

Setelah itu, DPRD Kudus akan secara simultan memulai proses pembahasan atas Ranperda usulan Bupati maupun Ranperda Prakarsa. Menurut H. Mukhasiron, S.Ag akan ada tiga Panitia Khusus (Pansus) untuk dibahas secara lebih mendalam sebelum dikembalikan ke rapat paripurna berikutnya untuk persetujuan akhir.

Catatan Kritis Fraksi

Dalam penyampaian pandangan umumnya, Fraksi Partai Gerindra yang diwakili oleh Valerie Yudistira Pramudya selaku juru bicara, memberikan lima catatan penting yang mencakup berbagai sektor pelayanan

Terkait perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gerindra mendesak pengelolaan yang lebih profesional dan transparan. Tujuannya agar aset daerah dapat dioptimalkan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penertiban aset bermasalah dan digitalisasi sistem pendataan menjadi hal yang wajib dilakukan.

Menanggapi Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jalan, Gerindra meminta batas kewenangan yang tegas antara jalan kabupaten dan jalan desa. Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih anggaran pembangunan maupun pemeliharaan.

Pada sektor perumahan, pemerintah diminta hadir menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, sekaligus menangani kawasan kumuh secara terintegrasi.

Terkait regulasi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Gerindra menekankan pentingnya proses pengisian jabatan yang jujur, adil, dan transparan yang berbasis kompetensi (merit system) guna menghindari praktik nepotisme.

Dorong Kemudahan Akses Ekonomi dan Sinergi Program Nasional

Senada dengan Gerindra, Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Irwan Syah,M. Kom menyoroti aspek konektivitas dan penyelarasan kebijakan daerah dengan program strategis yang digagas oleh pemerintah pusat.
Pada Ranperda Perubahan Perda Penyelenggaraan Jalan, Perubahan status jalan (desa ke kabupaten atau sebaliknya) wajib berpihak pada kepentingan masyarakat luas, terutama dalam membuka konektivitas dan mempercepat akses ekonomi warga.

Di bidang Penyelenggaraan Perumahan & Permukiman, regulasi alih fungsi lahan di Kudus harus bersinergi tegak lurus dengan Program Strategis Tiga Juta Perumahan Rakyat yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Sebagai penutup dari dinamika sidang paripurna tersebut, legislatif juga memberikan rambu-rambu tegas mengenai rencana perubahan susunan perangkat daerah. DPRD mengingatkan agar penataan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dilakukan berdasarkan kebutuhan riil dan efektivitas kinerja organisasi, bukan sekadar memperbanyak struktur birokrasi yang berpotensi membebani anggaran.

Dengan selesainya penyampaian pandangan umum ini, seluruh dokumen ranperda kini siap digodok di tingkat Pansus guna melahirkan produk hukum yang berkualitas bagi masa depan Kabupaten Kudus.

Ads-Ali Bustomi

The post Tujuh Fraksi DPRD Kudus Berikan Catatan Kritis atas Tujuh Ranperda Usulan Eksekutif appeared first on SuaraBaru.id.

Pembahasan belasan regulasi penting itu ditandai dengan rapat paripurna DPRD Kudus yang digelar di ruang Paripurna DPRD Kudus, Rabu (10/6/2026). Agenda rapat meliputi penyampaian penjelasan Bupati Kudus terhadap Ranperda usulan Pemerintah Kabupaten Kudus serta penjelasan DPRD terkait Ranperda prakarsa DPRD.

Ketua DPRD Kudus, Masan SE MM, menegaskan bahwa seluruh Ranperda yang akan dibahas harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga.

Menurutnya, pembentukan perda tidak sekadar memenuhi kebutuhan administratif pemerintahan, tetapi harus menjadi instrumen yang mampu mendorong kemajuan daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

DPRD Kudus Libatkan Masyarakat dalam Pembahasan Ranperda

Masan memastikan proses penyusunan dan pembahasan Ranperda tidak dilakukan secara tertutup. DPRD Kudus berkomitmen membuka ruang partisipasi publik melalui forum public hearing guna menyerap aspirasi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. Langkah tersebut dinilai penting agar regulasi yang dihasilkan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi riil di lapangan.

“Kami akan meminta masukan dari stakeholder dan masyarakat. Harapannya, Perda yang lahir nanti sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan tidak membebani masyarakat,” katanya.

Dalam paripurna tersebut, disampaikan bahwa terdapat empat Ranperda yang menjadi prakarsa DPRD Kudus yakni Ranperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Ranperda Kabupaten Layak Anak, Ranperda Riset dan Inovasi Daerah serta Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Salah satu Ranperda prakarsa DPRD yang mendapat perhatian khusus adalah regulasi mengenai perlindungan lahan pertanian. DPRD menilai keberadaan lahan pertanian produktif harus dijaga untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan daerah.

Masan mengungkapkan, pesatnya pembangunan di Kudus telah mendorong alih fungsi sejumlah lahan pertanian menjadi kawasan permukiman maupun sektor lainnya. Meski merupakan konsekuensi perkembangan daerah, ia menilai pengurangan lahan pertanian tidak boleh terjadi secara terus-menerus tanpa solusi.

“Kalau ada lahan pertanian yang beralih fungsi karena kebutuhan pembangunan, tentunya harus ada lahan pengganti. Jangan sampai luas lahan pertanian kita terus berkurang,” tegasnya.

Selain menjaga lahan yang ada, DPRD juga mendorong pemerintah daerah memanfaatkan lahan tidur yang selama ini belum produktif. Dengan dukungan anggaran dan program yang tepat, lahan tersebut dapat diubah menjadi kawasan pertanian baru yang produktif.

Keberadaan Bendungan Logung juga dinilai menjadi peluang besar untuk membuka dan mengembangkan area pertanian baru. Infrastruktur tersebut diyakini mampu meningkatkan produktivitas lahan yang sebelumnya kurang optimal.

Meski menekankan pentingnya perlindungan lahan pertanian, DPRD Kudus juga menyadari bahwa daerah ini merupakan salah satu pusat industri yang membutuhkan ruang untuk berkembang. Karena itu, Masan menilai pemerintah daerah harus mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan lahan pertanian.

“Industri menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Maka kita juga harus pro-investasi. Jangan sampai masyarakat kekurangan lapangan pekerjaan karena keterbatasan lahan industri. Yang terpenting adalah keseimbangan antara ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkapnya.

Tujuh Ranperda Usulan Pemkab Kudus

Dalam rapat paripurna tersebut, DPRD Kudus juga menerima penjelasan dari Bupati Kudus terkait tujuh Ranperda usulan Pemerintah Kabupaten Kudus.

Ketujuh ranperda tersebut meliputi: Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa, Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Kemudian Ranperda Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus, Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Ranperda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bupati Kudus, Dr. Ars. Sam’ani Intakoris ST MT , berharap seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan lancar sehingga menghasilkan regulasi yang mampu mendukung pembangunan daerah dan menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kita usulkan tujuh Ranperda dan ada empat Ranperda inisiatif DPRD. Semoga seluruh proses pembahasannya berjalan baik dan lancar,” pungkasnya.

Ads-Ali Bustomi

The post Pemkab dan DPRD Kudus Siapkan 11 Ranperda Baru untuk Dorong Pembangunan Daerah appeared first on SuaraBaru.id.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kudus H. Masan dan dihadiri langsung oleh Bupati Kudus Sam’ani Intakoris tersebut menyepakati pengesahan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Pengarusutamaan Gender, Pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 1992 tentang Tanaman Kapuk Randu, Ranperda tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama, serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

Sementara itu, Ranperda Penyelenggaraan Produk Halal bersama dua Ranperda lain, yakni Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Ranperda tentang Drainase, belum dapat disahkan karena masih membutuhkan pembahasan lanjutan.

Juru Bicara Pansus III DPRD Kudus, KH Zainuddin Rusydan, menjelaskan bahwa Ranperda Produk Halal belum rampung dibahas akibat adanya berbagai dinamika dan pendalaman substansi yang dinilai krusial. Menurutnya, regulasi ini membutuhkan kehati-hatian mengingat dampaknya yang luas terhadap pelaku usaha, khususnya UMKM.

“Masih ada sejumlah poin yang perlu disepakati bersama, sehingga Ranperda Penyelenggaraan Produk Halal belum bisa diputuskan pada rapat paripurna kali ini,” ujar Zainuddin.

Sebagaimana diketahui, DPRD Kudus dan Pemerintah Kabupaten Kudus
membahas sembilan Ranperda strategis. Dari jumlah tersebut, tujuh Ranperda merupakan usulan Pemkab Kudus dan dua lainnya merupakan inisiatif DPRD Kudus. Adapun Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2025–2029 telah disahkan lebih awal.

Bupati Kudus Sam’ani Intakoris mengapresiasi kinerja DPRD Kudus atas pengesahan lima Ranperda yang dinilai memiliki peran strategis bagi pembangunan daerah. Namun demikian, ia menegaskan bahwa Ranperda yang belum disahkan, termasuk Ranperda Produk Halal, akan tetap menjadi perhatian untuk segera diselesaikan.

Sam’ani juga menyoroti pentingnya Ranperda Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Ranperda BUMDes dan BUMDes Bersama yang telah disahkan. Kedua regulasi tersebut diharapkan mampu mendorong iklim investasi yang kondusif sekaligus memperkuat ekonomi desa di Kabupaten Kudus.

Sebagai tindak lanjut, Bupati Sam’ani akan menginstruksikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera menyusun peraturan teknis sebagai turunan dari Ranperda yang telah disahkan, sembari melanjutkan pembahasan Ranperda Produk Halal agar dapat segera diparipurnakan pada agenda berikutnya.

Ali Bustomi

The post Ranperda Produk Halal Batal Disahkan, DPRD Kudus Akui Masih Ada Dinamika appeared first on SuaraBaru.id.