Public Hearing tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus III DPRD Kudus, Budiyono S. Sos serta sejumlah anggota Pansus. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Kemenag, Disnaker Prinkop UKM, Dinas Perdagangan, MUI, akademisi, hingga pelaku UMKM dan juru sembelih ternak.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Pansus III DPRD Kudus Budiyono, S. Sos menyebut Ranperda Produk Halal bertujuan melindungi hak warga sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal. Oleh karena itu, pembahasan Ranperda akan terus dimatangkan dengan menggali aspirasi masyarakat melalui public hearing.

“Perda bukan hanya untuk menegakkan aturan, tetapi juga memberi kepastian dan kepercayaan kepada konsumen. Aspirasi masyarakat, terutama UMKM, akan kita akomodasi dalam pembahasan,” ujarnya.

Ia menegaskan Ranperda ini akan memberi payung hukum bagi Pemkab Kudus untuk memfasilitasi penyelenggaraan produk halal, termasuk pendampingan anggaran. Karena itu, Pansus III membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan.

Dalam forum, muncul sejumlah persoalan, mulai dari sanksi bagi produk yang belum tersertifikasi halal hingga mekanisme pengawasan. Budiyono, S. Sos menegaskan regulasi tidak hanya soal sanksi, tetapi juga keberpihakan pada pelaku usaha kecil.

“UMKM menjadi prioritas. Fasilitasi pembinaan, kemudahan sertifikasi hingga akses pendanaan akan kita akomodasi. Dengan begitu, mereka bisa berkembang tanpa terbebani,” tegasnya.

Data mencatat tren sertifikasi halal di Kudus terus meningkat. Pada 2023 ada 5.358 pendaftar, dan hingga kini 4.899 produk telah mengantongi sertifikat dari total 9.013 produk. Artinya, masih ada ribuan produk yang belum bersertifikat. Nantinya, pemerintah daerah akan diberi kewenangan melakukan pengawasan terpadu bersama BPJPH, sementara setiap produk tersertifikasi wajib menempelkan logo halal.

Keluhan UMKM

Sejumlah pelaku usaha menyoroti biaya sertifikasi yang dinilai memberatkan. “Bagi usaha mikro seperti saya, biaya Rp7 juta cukup berat,” keluh Nur Hidayah, pengusaha olahan unggas.

Inai, pengusaha kerupuk kulit kerbau, juga mengaku produknya ditolak masuk pasar modern karena belum memiliki sertifikat halal. “Selain sulit, biayanya juga cukup memberatkan,” ujarnya.

Ketua Halal Center UIN Sunan Kudus, Muhaiman, menilai lambannya proses sertifikasi halal sejak regulasi nasional terbit pada 2014 harus segera diatasi. Ia mengusulkan pembentukan Satgas Halal yang melibatkan kampus, MUI, dan BPJPH.

“Satgas ini bertugas mulai dari sosialisasi, pendampingan, hingga pengawasan produk halal secara sistematis,” jelasnya.

Mendesak, Kudus Perlu Perda Produk Halal

Anggota Pansus III, H Ali Ihsan S.Ag., MH, menegaskan Ranperda Produk Halal diinisiasi DPRD Kudus sebagai bentuk keprihatinan atas minimnya jaminan halal di daerah dengan mayoritas penduduk muslim ini.

“Daerah lain sudah punya perda produk halal. Tapi Kudus yang notabene kota santri justru belum memiliki,” katanya.

Ia menambahkan regulasi ini mendesak diwujudkan karena masih banyak produk makanan yang menimbulkan keraguan dalam proses penyembelihannya.

“Kalau beli ayam goreng kita yakin halal. Tapi kalau lihat potongan leher ayam yang tidak sesuai syariat, tentu menimbulkan pertanyaan,” tandasnya.

Dengan hadirnya Perda Produk Halal, DPRD Kudus berharap masyarakat semakin terlindungi, sementara UMKM mendapat kepastian hukum sekaligus dorongan untuk naik kelas.

Ads-Ali Bustomi

The post DPRD Kudus Matangkan Pembahasan Ranperda Produk Halal untuk Lindungi Konsumen appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam rapat paripurna yang digelar secara internal tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Hj Tri Erna Sulistyowati serta para wakil Ketua dan sejumlah anggota DPRD Kudus.

Salah satu usulan diantaranya muncul dari Anggota Fraksi PKB Ali Ihsan. Ali Ihsan yang juga merupakan Ketua Komisi D DPRD Kudus tersebut mengusulkan tambahan Ranperda tentang Produk Halal dan harmonisasi Ranperda tentang Pemulasaraan Jenazah. Menurutnya, dua Ranperda tersebut dinilai urgent untuk segera dibahas karena diperlukan di masyarakat.

“Fenomena di masyarakat, saat ini kebanyakan tenaga pemulasaraan jenazah adalah laki-laki. Butuh tenaga pemulasaraan perempuan untuk menangani jenazah perempuan. Tinggal merevisi saja peraturan daerah yang sudah ada,” terangnya.

Dengan mayoritas penduduk muslim, menurut Ali Ihsan Kudus memerlukan dukungan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten agar sumber daya manusia (SDM) dalam pemulasaran jenazah selaras dengan kebutuhan di masyarakat sesuai kaidah syariat Islam.

“Kami harap dua Ranperda usulan kami bisa ditambahkan dan diakomodir di tahun 2024 ini. Supaya bisa segera dibahas,” tambahnya.

Dukungan atas munculnya Ranperda tentang Produk Halal juga disampaikan Anggota Fraksi PKS. Umi Bariroh. Menurutnya, Ranperda tersebut dinilai sangat penting agar produk makanan dan minuman yang ada di Kudus terjamin kehalalannya.

“Kita tahu banyak toko roti atau produk makanan yang dijual saudara kita nonmuslim di Kabupaten Kudus. Oleh karena itu, jaminan kehalalan produk tersebut kami rasa sangat penting,”tandasnya.

Oleh karena itu, kata Umi, pihaknya berharap agar Paripurna DPRD Kudus selaku forum pengambil kebijakan tertinggi di tingkat DPRD Kudus menambahkan usulan dua Ranperda tersebut bisa masuk dalam Program Pembentukan Perda tahun 2024.

Sebagaimana diketahui, pada Program Pembentukan Perda tahun 2024 terdapat 12 Ranperda yang akan dibahas. Dari jumlah tersebut, enam Ranperda diantaranya merupakan inisiatif DPRD Kudus sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan DPRD Kudus nomor 100.3.1.2/10 Tahun 2023.

Keenam Ranperda inisiatif tersebut yakni Ranperda Keterbukaan Informasi Publik, Ranperda Perlindungan dan Pengembangan Pasar Rakyat, Perlindungan dan Pemberdayaan usaha Mikro dan Koperasi, Ranperda Prasarana, Sarana dan utilitas Umum.

Dua ranperda sisanya yakni Ranperda Fasilitasi dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Ranperda penataan dan Pengelolaan Parkir.

Ketua Bapemperda DPRD Kudus, Sutriyono menegaskan, Ranperda tentang Pemulasaraan Jenazah dihasilkan dari pihak eksekutif.

Selanjutnya, Bapemperda bakal bersurat ke Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kudus untuk membahas tentang harmonisasi atau revisi isi Perda yang dinilai sudah tidak relevan lagi.

Pihaknya juga mengakomodir Ranperda tentang Produk Halal yang diusulkan Anggota DPRD agar bisa dimasukkan dalam pembahasan 2024 ini.

“Ini Ranperda prakarsa DPRD. Ada sekitar 12 Ranperda usulan komisi dan fraksi, kami diskusikan dan skala prioritas ada enam. Ada tambahan usulan dua Ranperda lagi dalam proses berjalannya paripurna. Masih ada waktu untuk dilakukan pembahasan, sebelum nantinya dibahas di Pansus,” ucapnya

Ads-Ali Bustomi

The post DPRD Kudus Usulkan Tambahan Ranperda Pemulasaraan Jenazah dan Produk Halal appeared first on SuaraBaru.id.