Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/119 Tahun 2026 tentang Tim Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Provinsi Jawa Tengah.

Dari Kanwil Kemenkum Jawa Tengah hadir Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum, yakni R. Danang Agung Nugroho, Toto Kuncoro, dan Clara Petra Prathita yang merupakan anggota Bidang Layanan Pendampingan dan Penegakan Hukum dalam tim pelayanan terpadu tersebut.

Rapat koordinasi dibuka oleh Kepala DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Ema Rachmawati. Ema menyoroti tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

“Kasus kekerasan perempuan dan anak jumlahnya terus meningkat tiap tahunnya. Oleh karenanya kita perlu bersinergi terutama dalam hal penanganan korban,” ujar Ema.

Ia menyampaikan, jenis kekerasan terhadap perempuan dewasa yang paling banyak terjadi adalah kekerasan psikis, sedangkan pada anak didominasi oleh kasus kekerasan seksual.

Sebagai instansi vertikal yang membidangi urusan hukum di daerah, Kanwil Kemenkum Jawa Tengah memiliki salah satu tugas dalam mewujudkan budaya hukum masyarakat melalui kegiatan penyuluhan hukum. Upaya tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam kesempatan tersebut, Danang menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Jawa Tengah juga terus memperkuat layanan pendampingan hukum bagi masyarakat melalui kerja sama dengan berbagai lembaga bantuan hukum di Jawa Tengah.

“Terkait dengan layanan pendampingan dan penegakan hukum, saat ini Kanwil Kemenkum Jawa Tengah telah bekerja sama dengan 58 Lembaga Bantuan Hukum yang tersebar di kabupaten/kota di Jawa Tengah yang dapat memberikan pendampingan hukum bagi korban,” ujar Danang.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan sinergi antarinstansi dalam Tim Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Provinsi Jawa Tengah semakin kuat sehingga penanganan korban dapat dilakukan secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan.

Ning S

The post Kemenkum Jateng Hadiri Rakor Tim Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan appeared first on SuaraBaru.id.

Rakor FKPP Grobogan ini juga menjadi momentum strategis untuk mendorong revitalisasi peran operator Ponpes sekaligus meningkatkan validitas kelembagaan agar data pesantren semakin akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Grobogan bersama Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Grobogan menggelar rapat koordinasi pada Senin (5/5/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kankemenag Grobogan dengan melibatkan berbagai unsur pengelola pesantren.

BACA JUGA : Polres Wonosobo Ungkap Dugaan Penyalahgunaan Pertalite Subsidi, Satu Orang Diamankan

Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren), Purwadi, memimpin langsung jalannya kegiatan bersama Ketua FKPP Grobogan, Gus Syaidun.

Peserta rakor terdiri atas ketua, sekretaris, serta operator FKPP dari tingkat kabupaten hingga kecamatan.

Mereka hadir untuk memperkuat koordinasi dan menyatukan langkah dalam pengelolaan data kelembagaan pesantren.

Purwadi menekankan pentingnya memahami arah kebijakan baru pendidikan diniyah dan pondok pesantren.

Ia menjelaskan perubahan tersebut tidak lepas dari pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren yang membawa dampak signifikan terhadap sistem pengelolaan data.

Menurutnya, pembenahan data kelembagaan menjadi prioritas utama yang harus segera dilakukan secara menyeluruh.

Ia menilai data yang tertib dan akurat akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah.

“Validitas data menjadi perhatian saat ini. Data yang valid akan menjadi modal penting dalam perumusan kebijakan, yang manfaatnya juga akan dirasakan pesantren itu sendiri.

BACA JUGA : Resmi! Taufan Hapsoro Putro Jadi Plt Ketua PSSI Kudus, Siap Bangkitkan Sepak Bola Kota Kretek

Untuk itu, komunikasi di antara kita harus terjalin baik. Jika ada saran atau masukan silakan dapat disampaikan kepada kami,” jelas Purwadi.

Purwadi juga meminta seluruh pihak untuk aktif membangun komunikasi yang efektif. Ia membuka ruang bagi peserta untuk menyampaikan masukan demi perbaikan sistem yang lebih baik.

Sementara itu, Ketua FKPP Grobogan, Gus Syaidun, menyoroti posisi penting operator pesantren.

Ia menyebut operator memiliki peran strategis dalam mengelola administrasi dan memastikan sinkronisasi data berjalan optimal.

Menurutnya, keberadaan operator menjadi kunci dalam menjaga kualitas data pesantren. Gus Syaidun juga mendorong adanya penguatan kapasitas operator di setiap kecamatan.

BACA JUGA : Bekali Siswa Masuk SLTA, SMP Muhammadiyah Keling  Gelar PSAJ 2026

Ia menilai peran tersebut harus terus diperbarui agar mampu mengikuti perkembangan sistem pendataan.

Selain itu, ia mengusulkan forum komunikasi rutin antara Kemenag, FKPP, operator, dan pengasuh pesantren.

Forum tersebut diharapkan mampu menyatukan persepsi terkait kebijakan dan pengelolaan data.

“Perlu adanya penguatan dan revitalisasi peran operator pondok pesantren di tiap kecamatan. Selain itu, komunikasi dan koordinasi antara Kemenag, FKPP, operator, serta pengasuh pesantren perlu terus dibangun agar tercipta kesamaan persepsi dan sinergi bersama,” ungkap Gus Syaidun.

Peserta rakor menyambut positif usulan tersebut karena dinilai mampu meningkatkan koordinasi lintas pihak. Mereka berharap forum semacam ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Rakor FKPP Grobogan ini menjadi langkah konkret dalam memperbaiki sistem administrasi pesantren yang lebih modern dan terintegrasi.

BACA JUGA : Terima Bantuan RTLH dari Pemkab Brebes Rodiyah Menangis Haru

Pemerintah melalui Kemenag juga berkomitmen untuk terus mendampingi proses pembenahan data tersebut.

Sinergi antara lembaga diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas layanan terhadap pesantren.

Rakor FKPP Grobogan sekaligus mempertegas arah kebijakan revitalisasi peran operator Ponpes dan pentingnya validitas kelembagaan sebagai fondasi pengambilan keputusan.

Melalui Rakor FKPP Grobogan, upaya revitalisasi peran operator Ponpes dan penguatan validitas kelembagaan diharapkan berjalan berkelanjutan demi kemajuan pesantren di Kabupaten Grobogan.

TYA WIDYA

The post Rakor FKPP Grobogan Tekankan Revitalisasi Operator dan Validitas Kelembagaan Pesantren appeared first on SuaraBaru.id.

Rakor tersebut diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Jawa Tengah, termasuk Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono, bersama jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Tengah.

Dalam arahannya, Gubernur menekankan pentingnya kehadiran kepala daerah di wilayah masing-masing sesuai surat edaran Mendagri, mulai H-7 hingga H+7 Idul Fitri, mengingat Jawa Tengah menjadi sentral arus mudik dan balik dengan potensi kedatangan sekitar 17,7 juta pemudik.

“Sebagai tuan rumah, pelayanan kita harus ditingkatkan minimal 40 persen. Infrastruktur jalan provinsi sudah 95 persen mantap, namun jalur mudik di kabupaten/kota harus segera dimantapkan. Selain itu, ketersediaan bahan pokok juga harus dijaga agar tidak terjadi kenaikan harga. Para bupati dan wali kota harus rutin melakukan cek ricek di pasar tradisional,” tegas Ahmad Lutfi.

Nur Muktiadi

The post Walikota Tegal Dedy Yon Hadiri Rakor Jaga Kondusivitas Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin. Ia hadir didampingi Kepala Bidang AHU, Deni Kristiawan, serta Analis Hukum Muda, Widya Pratiwi Asmara.

Tjasdirin menyampaikan, keberadaan Perseroan Perorangan menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong formalitas usaha bagi pelaku UMKM. Menurutnya, kemudahan pendirian badan hukum ini diharapkan mampu memperluas akses pelaku usaha terhadap berbagai peluang ekonomi.

“Perseroan Perorangan merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha mikro dan kecil agar dapat memiliki badan hukum secara mudah, cepat, dan terjangkau. Dengan legalitas yang jelas, pelaku usaha juga memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan mengakses pembiayaan,” ujar Tjasdirin.

Ia juga memaparkan tren pendirian Perseroan Perorangan di Jawa Tengah yang menunjukkan perkembangan positif. Pada tahun 2025 tercatat sebanyak 5.186 pendirian Perseroan Perorangan di wilayah Jawa Tengah, sementara pada periode Januari hingga Februari 2026 telah tercatat sebanyak 871 pendirian.

Sementara itu, Direktur Badan Usaha Direktorat Jenderal AHU, Andi Taletting Langi menekankan, Perseroan Perorangan merupakan salah satu inovasi regulasi yang dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam memperoleh status badan hukum.

“Perseroan Perorangan hadir sebagai solusi agar pelaku usaha mikro dan kecil dapat memiliki badan hukum tanpa prosedur yang rumit. Dengan demikian, mereka dapat menjalankan usaha secara lebih profesional sekaligus memperoleh perlindungan hukum,” jelas Andi.

Ia menambahkan, secara nasional jumlah Perseroan Perorangan terus mengalami peningkatan. Hingga Februari 2026 tercatat sebanyak 308.680 Perseroan Perorangan telah terdaftar di Indonesia, dengan 23.283 diantaranya berasal dari Jawa Tengah. Namun demikian, tingkat kepatuhan pelaporan keuangan masih perlu ditingkatkan.

Melalui rapat koordinasi ini, Kanwil Kemenkum Jawa Tengah berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan dalam mendorong peningkatan jumlah Perseroan Perorangan sekaligus meningkatkan kualitas pelaku usaha mikro dan kecil di daerah.

Dengan dukungan tersebut, Perseroan Perorangan diharapkan tidak hanya menjadi sarana legalitas usaha, tetapi juga menjadi fondasi bagi pelaku UMKM untuk tumbuh lebih kuat dan berdaya saing dalam perekonomian nasional.

Ning S

The post Dorong Peningkatan Perseroan Perorangan, Kanwil Kemenkum Jateng Gelar Rakor Bersama Ditjen AHU appeared first on SuaraBaru.id.

Rapat dipimpin Bupati Batang M Faiz Kurniawan dan dihadiri unsur Forkopimda, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, serta perwakilan instansi terkait.

Dalam arahannya, Faiz menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas, keamanan masyarakat, serta stabilitas ekonomi selama masa libur akhir tahun.

“Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan Batang Nusantara Expo yang akan digelar pada 27 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026 di sepanjang Jalan Veteran hingga Alun-alun Batang,” jelasnya.

Dishub dan Disperindagkop saya minta berkoordinasi dengan kepolisian terkait rekayasa lalu lintas, pengaturan parkir, dan mobilisasi pengunjung agar tidak menimbulkan kemacetan.

Faiz juga meminta penertiban parkir liar, terutama kendaraan besar seperti truk, bus, dan mobil yang parkir di bahu jalan, khususnya di jalur Pantura. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kemacetan dan menekan risiko kecelakaan menjelang pergantian tahun.

“Titik rawan kemacetan seperti rest area dan kawasan Kembanglangit harus menjadi fokus pengamanan,” tuturnya.

Selain lalu lintas, Faiz menyoroti perlunya kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam selama musim hujan. Seluruh tim siaga terhadap kemungkinan longsor kecil yang dapat menutup badan jalan dan memicu antrean kendaraan panjang.

“Respon cepat sangat dibutuhkan agar gangguan kecil tidak berkembang menjadi kemacetan panjang,” tegasnya.

Ia juga menginstruksikan personel Dishub, Satpol PP, dan Pemadam Kebakaran hingga BPBD Batang untuk menerapkan sistem Work From Any (WFA) dengan lebih banyak melakukan patroli lapangan pada 2831 Desember 2025. “Bukan bekerja dari rumah, tetapi bekerja di lapangan,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya pelaporan cepat melalui sistem informasi yang ada, serta peran aktif masyarakat dan perangkat pemerintahan hingga tingkat RT dalam menyampaikan kondisi di lapangan.

“Para camat, khususnya di wilayah Blado, Reban, Bawang, Tersono, dan Batang Kota, diminta terus memantau kondisi wilayah masing-masing selama masa libur Nataru,” ujar dia.

Selain aspek keamanan dan kelancaran lalu lintas, Pemkab Batang turut memberi perhatian pada stabilitas ekonomi. Pemerintah daerah akan memantau stok barang, laju inflasi, serta potensi kelangkaan bahan pokok agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama periode Nataru.

“Dengan koordinasi lintas sektoral tersebut, Pemkab Batang berharap perayaan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Batang dapat berlangsung aman, lancar, dan kondusif,” pungkasnya.

Nur Muktiadi

The post Amankan Nataru, Bupati Batang Fokus Lalu Lintas Hingga WFA appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut MenPAN-RB, penyederhanaan birokrasi bukan sekadar perampingan struktur, tetapi wujud transformasi pelayanan publik yang menghadirkan kesejahteraan rakyat.

Dalam kesempatan tersebut Rini Widyantini mengimbau agar Pemerintah Daerah melaksanakan penyusunan rencana aksi instansi dengan fokus pada pemetaan jabatan dan proses kerja untuk memastikan kesesuaian peran paska-penyederhanaan serta mencegah tumpang tindih fungsi antarunit.

Akselerasi transformasi digital pemerintah termasuk integrasi aplikasi perencanaan, kinerja, dan layanan publik untuk mendorong efisiensi dan transparan. Peningkatan kompetensi ASN, melalui pelatihan berbasis kebutuhan jabatan dan pembinaan kinerja yang berkelanjutan.

Wakil Wali Kota Tegal, Tazkiyatul Muthmainnah didampingi Asisten Administrasi Umum Sekda, Sartono Eko Saputro dan Kepala Bagian Organisasi Setda, Rita Marlianawati menyampaikan untuk Kota Tegal saat ini sedang dan terus berproses dalam rangka penyederhanaan birokrasi.

Bahwa dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintahan khususnya tata laksana organisasi di daerah maka Pemerintah Kota Tegal telah melaksanakan berbagai langkah diantaranya penyederhanaan organisasi, perbaikan sistem kerja untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Wakil Wali Kota menjelaskan upaya-upaya yang dilaksanakan antara lain memotret kesesuaian tugas pokok dan fungsi dengan rumpun organisasi. Perubahan dan perbaikan sistem kerja dengan tujuan menyelaraskan dengan Standar Operasi Prosedur (SOP) yang sudah di tetapkan sebelumnya.

Tazkiyyatul Muthmainnah berharap tujuan pembangunan yang dilaksanakan dapat segera diwujudkan dan meningkatkan indeks reformasi secara keseluruhan.

Nur Muktiadi

The post Rakor Penyederhanaan Birokrasi dengan Menpan RB, Pemkot Tegal Terus Berproses appeared first on SuaraBaru.id.

Rakor dihadiri Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Constantinus Kristomo, Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo, serta Kepala Divisi (Kadiv) Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Delmawati, beserta tim penyuluh hukum.

Sementara itu, peserta rakor meliputi perwakilan Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten/kota, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades), Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta para camat, lurah, dan kepala desa se-Jawa Tengah.

Kakanwil Heni menegaskan pentingnya pembentukan Posbankum desa sebagai bagian dari implementasi Asta Cita Presiden, khususnya poin ke-7 mengenai reformasi hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

“Pembentukan Posbankum merupakan langkah dalam menghadirkan layanan hukum yang berkeadilan di tingkat paling bawah. Posbankum dapat menjadi ruang penyelesaian masalah hukum secara damai serta sarana konsultasi dan rujukan ke OBH terakreditasi,” jelas Heni.

“Posbankum menjadi salah satu target kinerja Kementerian Hukum tahun 2025. Karena itu, kami mendorong sinergi dengan pemerintah daerah agar kelembagaan Posbankum dapat terbentuk di seluruh desa dan kelurahan, dengan paralegal yang siap berperan aktif membantu masyarakat,” sambungnya.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Bagian Hukum, dan Dispermades yang telah berperan aktif mengkoordinasikan pembentukan Posbankum di seluruh wilayah.

“Semoga langkah ini menjadi wujud nyata pelayanan publik yang berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat Jawa Tengah,” tambah Heni.

Sementara itu Kristomo menjelaskan peran strategis Posbankum di tingkat desa/kelurahan. Ia menyebutkan bahwa terdapat dua penggerak utama Posbankum, yaitu kepala desa atau lurah sebagai juru damai, dan Paralegal sebagai garda terdepan dalam penyelesaian masalah hukum secara musyawarah.

“Posbankum harus menjadi ruang penyelesaian hukum di tingkat akar rumput. Paralegal dan kepala desa harus bersinergi menjadi juru damai agar persoalan hukum dapat selesai di tingkat mediasi,” ujar Kristomo.

The post Kanwil Kemenkum Jateng Gelar Rakor Pembentukan Posbankum Desa appeared first on SuaraBaru.id.

Rapat dihadiri Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda Tri Junianto, CPNS Wulan dan Fita. Sementara dari Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Jateng dihadiri oleh Aipda Heri Gunawan, Ipda Agung Priwardoyo, dan AKP Agus Hartanto.

Koordinasi ini dilaksanakan untuk mendata jumlah PPNS Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, jumlah perkara yang telah dilaksanakan, dan kendala yang dilalui ketika melaksanakan gelar perkara.

Diketahui, pelanggaran kekayaan intelektual di Jawa Tengah paling banyak terjadi pada bidang hak cipta dan merek terutama pada e-commerce. Kendala yang sering dihadapi oleh PPNS Kanwil Jawa Tengah adalah tidak sebandingnya jumlah antara PPNS dengan jumlah aduan.

Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo yang diwakili Tri Junianto menegaskan, jumlah kasus pelanggaran Kekayaan Intelektual di Jawa Tengah sangat tinggi. Namun, hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah PPNS Kanwil Jawa Tengah yang sedikit.

“Perlu adanya kerjasama dan kolaborasi antara PPNS Kanwil Jawa Tengah dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah,” ujarnya.

Dalam Rakor disepakati kerja sama antara PPNS Kanwil Jateng dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam menangani aduan-aduan pelanggaran KI, serta melakukan sosialisasi ke UPTD, untuk mengurangi jumlah pengaduan pelanggaran Kekayaan Intelektual.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jateng Rakor Penegakan Hukum Bersama Korwas PPNS Polda  appeared first on SuaraBaru.id.

Bergabung pada rapat ini Ketua dan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Provinsi Jawa Tengah serta Ketua dan Anggota Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Jawa Tengah.

Kegiatan ini untuk memperkuat sinergi antar pihak dalam mempercepat pendirian dan pengesahan koperasi berdasarkan Instruksi Presiden dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.02.04-40 Tahun 2025.

Kepala Kanwil Kemenkum Jateng Heni Susila Wardoyo yang diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin, menerangkan, koordinasi ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan berbagai langkah strategis demi percepatan Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Merah Putih.

“Kami menghimbau para notaris untuk memfasilitasi, memberikan dukungan percepatan dan kemudahan pengesahan pendirian dan perubahan anggaran dasar Desa Merah Putih” kata Tjasdirin.

“Dan tetap memedomani Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Daerah Merah Putih,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Deni Kristiawan memaparkan, dalam proses pendirian Koperasi Desa Merah Putih, hasil musyawarah desa khusus yang diserahkan kepada Notaris dapat langsung diusulkan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).

Kegiatan dilanjutkan diskusi dengan para partisipan dan dilakukan inventarisasi permasalahan di daerah masing-masing untuk kemudian dikoordinasikan untuk ditemukan solusi permasalahannya.

Diharapkan, melalui rapat koordinasi ini, proses pembentukan Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan di wilayah Provinsi Jawa Tengah dapat berjalan lebih cepat dan terstruktur dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pemerataan ekonomi.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jateng Gelar Rakor Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kemenkum Jateng, Delmawati mengatakan, kegiatan ini upaya untuk memastikan terlaksananya pembangunan hukum di wilayah.

Delmawati menjelaskan, salah satu fokus program pembinaan hukum nasional di tahun 2025 adalah pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa/kelurahan, sebagai salah satu persyaratan dibentuknya desa/kelurahan Sadar Hukum.

Delmawati mengungkapkan, di wilayah Provinsi Jawa Tengah terdapat 551 desa/kelurahan Sadar Hukum dan Binaan Sadar Hukum.

“Dan terhadap 551 desa/kelurahan tersebut akan diprioritaskan untuk pembentukan Posbankum yang akan dijalankan atau melibatkan paralegal bersertifikat atau anggota kelompok keluarga sadar hukum (kadarkum) Desa/Kelurahan,” terang Delmawati.

“Saat ini pembentukan Posbankum di desa/kelurahan wilayah Jawa Tengah sebarannya belum merata. Kami mengundang agar pemerintah daerah duduk bersama, menyamakan persepsi serta berdiskusi dalam mendukung program pembentukan Posbankum,” terangnya.

Sementara, Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo memaparkan, pembentukan Posbankum desa/kelurahan sebagai upaya perluasan akses keadilan bagi masyarakat seluruh Indonesia.

“Peran nyata Paralegal dan Kelompok Kadarkum dalam Posbankum desa dalam menyelesaikan permasalahan hukum pada tingkat desa dilakukan melalui pemberian informasi hukum, layanan konsultasi hukum, tersedianya balai penyelesaian konflik/perkara,” papar Heni.

Untuk memastikan pemerataan layanan, ditargetkan sebagai pilot project sekurangnya satu Posbankum tersedia di setiap Kecamatan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan akses ke layanan hukum yang mereka butuhkan.

Heni menekankan, agar program Posbankum dapat terlaksana dengan baik, dibutuhkan paralegal kompeten yang akan ditempatkan di Posbankum desa.

The post Kemenkum Jateng Gelar Rakor Pembentukan Posbankum Desa dan Kelurahan appeared first on SuaraBaru.id.