Ketiga anak tersebut mendapatkan putusan pidana pembinaan dalam lembaga selama 9 bulan. Sentra Antasena yang seharusnya sebagai tempat pembinaan, karena dalam kondisi penuh, maka mereka ditempatkan sementara di Sentra Kartini.

Dalam pendampingan dihadiri dari berbagai pihak termasuk kejaksaan, penasehat hukum, serta orang tua ABH.

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Semarang, Arif Agung Prasetya dan Firdaus Adi Kurnia hadir untuk memastikan pelaksanaan putusan pengadilan berjalan sesuai prinsip keadilan restoratif.

“Kami hadir untuk memastikan ABH mendapatkan hak-hak mereka dalam pembinaan. Pendampingan ini bertujuan agar proses rehabilitasi mereka berjalan lancar dan sesuai, sehingga mereka dapat memperbaiki diri dan siap kembali ke masyarakat setelah menjalani masa pembinaan,” ujar Arif.

Selain memastikan pelaksanaan putusan, PK Bapas Semarang memberikan dukungan moral kepada keluarga ABH. PK Bapas Semarang juga memberikan pemahaman kepada orang tua terkait pentingnya peran keluarga dalam mendukung proses rehabilitasi anak. Sinergi antara Bapas dan keluarga ini dianggap krusial untuk kesuksesan proses pembinaan.

Sarwaningsih, Ketua Kelompok Kerja Asesmen dan Identifikasi (Penerimaan) di Sentra Kartini menekankan pentingnya pendampingan yang berfokus pada kebutuhan psikososial dan keterampilan ABH.

“Kami ingin memastikan bahwa anak-anak ini mendapatkan pembinaan yang benar-benar berguna untuk masa depan mereka, bukan hanya sekadar menjalani hukuman,” ujarnya.

Proses pemindahan ABH ke Sentra Antasena akan terus dipantau oleh PK Bapas Semarang, sembari memastikan bahwa selama berada di Sentra Kartini, ketiga anak tersebut menerima pembinaan yang optimal.

Pendampingan ini merupakan langkah nyata dalam mewujudkan keadilan restoratif bagi ABH, sehingga mereka dapat kembali menjadi individu yang mandiri dan bermanfaat bagi masyarakat.

Ning S

The post Dampingi Putusan Pengadilan Kasus Gengster Karanggunung, PK Bapas Semarang Hadir di Sentra Kartini Temanggung appeared first on SuaraBaru.id.

Ke 40 ruko tersebut diketahui, dbangun di atas tanah milik KAI seluas 3.060 meter persegi.

Eksekusi ini dilaksanakan berdasarkan adanya 3 putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Putusan pertama dengan Nomor: 882 PK/Pdt/2022 jo. 1880 K/Pdt/2021 jo. Nomor 227/Pdt/2020/PT.Smg jo. Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Smg yang intinya menghukum para tergugat (penghuni ruko) untuk membayar ganti rugi kepada penggugat (PT KAI) dan menghukum para tergugat untuk mengosongkan objek sengketa serta menyerahkan objek sengketa dalam keadaan baik ke penggugat.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 15/Pdt.Eks/2022/PN.Smg jo. Nomor: 18/Pdt.G/2019/ PN.Smg jo. Nomor: 227/Pdt/2020/PT.Smg jo. Nomor: 1880 K/Pdt/2021 tanggal 12 April 2023, yang pada intinya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang dengan diikuti dan dibantu 2 (dua) orang saksi untuk melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap obyek eksekusi.

Serta Surat Panitera Pengadilan Negeri Semarang Nomor: W12-U1/425/HK.2.4/IX/2023 Tanggal 26 September 2023 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Perkara Nomor: 15/Pdt.Eks/2022/PN.Smg, pada intinya eksekusi pengosongan akan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2023.

Manager Humasda KAI Daop 4 Semarang, Franoto Wibowo meyakini bahwa eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Semarang tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku. “Dari 40 ruko tersebut, sebagian besar penghuni ruko telah melaksanakan isi putusan secara sukarela dan bersikap kooperatif, sisanya dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Semarang,” jelas Franoto.

Diketahui, PT KAI (Persero) memiliki lahan seluas lebih kurang 3.060 m2 di Ex Emplasemen Stasiun Jurnatan, Semarang (objek perkara). Tanggal 2 September 1975, PT KAI melakukan perjanjian dengan PT Equartorial untuk melakukan pembangunan 30 ruko di lahan tersebut, dan setelah ruko dibangun, PT Equartorial berhak menyewakan selama 15 tahun dan setelahnya diserahkan kepada PT KAI.

Setelah perjanjian dengan PT Equatorial berakhir, para penghuni ruko melakukan persewaan kepada PT KAI, dan pada tahun 2008 para penghuni Ruko tidak melakukan persewaan kembali kepada PT KAI.

Para Penghuni ruko melakukan permohonan penerbitan SHGB kepada BPN Kota Semarang, namun BPN Kota Semarang menolak permohonan penerbitan SHGB.

Selanjutnya PT KAI mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Semarang. Berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap objek perkara dinyatakan milik PT KAI, dan para penghuni dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara kepada PT KAI.

“Pengembalian aset KAI berupa ruko di eks Stasiun Jurnatan itu sebagai wujud menjaga aset perusahaan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. KAI akan terus mengupayakan berbagai langkah hukum demi menjaga aset negara yang diamanahkan kepada KAI. KAI berkomitmen selalu menjaga seluruh aset yang dimiliki perusahaan, agar dapat terus memberikan manfaat bagi KAI dan masyarakat luas,” tandas Franoto.

Ning S

The post PN Semarang Eksekusi 40 Ruko di Pertokoan Central Jurnatan Semarang  appeared first on SuaraBaru.id.