Dugaan adanya pungutan tersebut disampaikan oleh peserta reses Anggota DPRD Kota Tegal, M Muslim di kediamannya Kelurahan Sumurpanggang, Kecamatan Margadana Kota Tegal, pada Minggu (3/8/2025) sore.

Dalam sesi tanya jawab peserta reses An melaporkan adanya paguyuban wali murid SD Negeri yang menarik iuran tiap bulan. “Minta tolong Pak Dewan praktek seperti itu agar bisa ditertibkan dan dihentikan,” kata peserta reses An di hadapan ratusan peserta lain.

Menanggapi hal tersebut anggota DPRD Kota Tegal yang juga Ketua Komisi I DPRD Kota Tegal M Muslim menyampaikan akan menindaklanjuti laporan tersebut.

“Kami Komisi I DPRD Kota Tegal akan mengundang pihak Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal dan pihak terkait untuk klarifikasi,” ujar M Muslim.

Bahkan, saat ini bentuk pungli dalam satuan pendidikan semakin berkembang dengan memanfaatkan paguyuban wali murid sebagai inisiatior dan koordinator pungutan.

Modus yang digunakan juga bermacam-macam seperti pembayaran seragam sekolah, biaya operasional, upah tenaga kebersihan, uang kas, uang buku LKS dan lain sebagainya.

Peraturan terkait pungutan liar dalam satuan pendidikan telah tertuang dalam Pasal 181 dan 198 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa baik pendidik, tenaga kependidikan maupun komite sekolah dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.

Selain itu, mereka juga dilarang melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik dan melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ironisnya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pungutan tetap dilakukan dengan alasan telah mendapatkan persetujuan atas hasil musyawarah atau kesepakatan bersama dari wali murid. Dan yang menjadi koordinator pengumpulan uang pungutan tersebut bukan pendidik, tenaga kependidikan maupun komite sekolah melainkan paguyuban wali murid.

Yang harus dipahami adalah komite sekolah hanya diperbolehkan untuk menggalang sumbangan bukan pungutan. Penggalangan dana dilakukan dengan cara komite sekolah mengajukan proposal yang diketahui oleh sekolah kemudian hasilnya dibukukan dalam rekening bersama dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan. Sumbangan tersebut juga harus dilakukan melalui upaya yang kreatif dan inovatif.

“Hal ini dijelaskan pada Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah. Diluar hal tersebut, segala bentuk pungutan yang dilakukan oleh komite sekolah tidak dapat dibenarkan,” pungkas M Muslim.

Sutrisno

The post Warga Keluhkan Pungutan Paguyuban Wali Murid SDN di Kota Tegal appeared first on SuaraBaru.id.

Arahan ini disampaikan via daring untuk memastikan proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 berjalan bersih dan transparan.

Mengikuti kegiatan Pimpinan Tinggi Madya Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Kepala Kantor Wilayah, Tejo Harwanto, Kepala Divisi Administrasi Anton Edward Wardhana, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan, dan Kepala Bagian Program dan Humas Toni Sugiarto.

Dalam arahannya, Nico menekankan adanya instruksi langsung dari Menteri Supratman Andi Agtas terkait larangan pungutan dalam bentuk apa pun selama proses penerimaan CPNS.

“Ada perintah tegas dari menteri agar tidak ada pungutan yang dilakukan oleh jajaran kita dalam proses penerimaan CPNS,” ungkap Nico.

“Saya tegaskan, seluruh pimpinan harus memerintahkan jajarannya untuk tidak memungut uang dari peserta CPNS maupun orang tua mereka,” lanjutnya.

Ia mengatakan, Kemenkumham berkomitmen penuh untuk menjalankan prinsip integritas dan akuntabilitas. Nico juga mengingatkan bahwa setiap bentuk pelanggaran, termasuk pungutan liar, akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.

Arahan ini menjadi salah satu langkah preventif untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi CPNS di Kemenkumham.

Pimpinan tinggi madya diharapkan segera menyampaikan instruksi ini ke seluruh jajaran di wilayah masing-masing agar pelaksanaan penerimaan CPNS dapat berjalan sesuai dengan aturan dan nilai-nilai profesionalisme.

Ning S

The post Sekjen Kemenkum Nico Afinta Tegaskan Larangan Pungutan dalam Proses Penerimaan CPNS appeared first on SuaraBaru.id.

Jaksa Penuntut Umum Sri Heryono dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa, juga menuntut terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50 juta, jika tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 3 bulan.

“Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,” katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Arkanu tersebut.

Dalam uraiannya, katanya, terdakwa terbukti mengetahui dan memerintahkan untuk meminta sejumlah uang kepada calon pegawai yang ingin diangkat dengan besaran Rp75 juta per orang.

Adanya pungutan dalam proses rekrutmen pegawai tersebut bermula ketika terdakwa meminjam uang sebesar Rp600 juta kepada seorang pengusaha bernama Sukma Oni yang juga diadili dalam perkara ini..

Uang tersebut, kata jaksa, digunakan oleh terdakwa untuk mencalonkan diri dalam seleksi Dirut PDAM Kudus pada 2018.

Terdakwa membayar uang Rp600 juta kepada dua anggota tim pemenangan Bupati M.Tamzil pada saat itu agar diangkat menjadi direktur utama.

Atas pinjaman itu, terdakwa akan mengganti dengan cara memungut sejumlah uang dari calon pegawai PDAM serta memberi proyek kepada Sukma Oni di PDAM.

Jaksa menjelaskan dalam proses penerimaan pegawai tersebut, Sukma Oni yang bertugas menerima uang pungutan telah mengumpulkan total Rp720 juta dari sejumlah calon pegawai.

Dari uang itu, lanjutnya, sebanyak Rp77 juta di antaranya dinikmati langsung oleh terdakwa, sementara Rp643 juta sisanya untuk melunasi utang kepada Sukma Oni.

Dalam pertimbangan besaran tuntutan yang diajukan, jaksa menilai terdakwa pernah menjalani hukuman atas kasus pidana yang dijalaninya.

“Terdakwa tidak pernah merasa bersalah dan tidak mengakui perbuatannya,” katanya dalam sidang yang digelar secara daring itu.

Atas tuntutan tersebut, hakim memberi kesempatan terdakwa untuk mengajukan pembelaan pada sidang pekan depan.

Selain Ayatulah Humaini, dua terdakwa lain dalam perkara itu, masing-masing Sukma Oni dan Kepala Bagian Kepegawaian PDAM Kudus, Toni Yulantoro, masing-masing dituntut hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp50 juta.

Ant-Tm

The post Dirut PDAM Kudus Dituntut 4 Tahun Penjara appeared first on SuaraBaru.id.