Ia menjelaskan, meskipun Presiden memiliki hak untuk memberikan pengampunan kepada koruptor, namun tetap melalui proses pengawasan oleh Mahkamah Agung (MA) terkait grasi, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam hal pemberian amnesti.

“Kalau melakukan grasi wajib minta pertimbangan ke MA. Sedangkan untuk amnesti, itu ke DPR. Artinya, perlu ada yang mengawasi, sehingga ada pertimbangan dari kedua institusi,” kata Supratman di kantor Kementerian Hukum (Kemenkum) Jakarta pada Senin (23/12/2024).

Mantan Ketua Badan Legislasi DPR ini menerangkan kalau pemerintah Indonesia akan mengupayakan hukuman yang maksimal bagi koruptor. Di samping itu, pemerintah juga menekankan aspek pemulihan aset dalam kasus tindak pidana korupsi.

“Pemberian pengampunan bukan dalam rangka membiarkan pelaku tindak pidana korupsi bisa terbebas. Sama sekali tidak. Karena yang paling penting, bagi pemerintah dan rakyat Indonesia, adalah bagaimana asset recovery itu bisa berjalan. Kemudian kalau asset recovery-nya bisa baik, pengembalian kerugian negara itu bisa maksimal. Presiden sama sekali tidak menganggap (pengampunan koruptor) dilakukan serta merta,” ujar Supratman.

Menteri Supratman mengungkapkan, pemberian pengampunan kepada koruptor maupun pelaku kejahatan lainnya adalah hak kekuasaan yudikatif, namun Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) memberikan hak konstitusional kepada Presiden untuk memiliki kekuasaan yudisial tersebut. Sebelum perubahan UUD 1945, kewenangan yudisial yang melekat kepada Presiden sebagai kepala negara itu bersifat absolut. Kemudian pasca amandemen UUD 1945, kekuasaan Presiden tidak absolut. Presiden perlu meminta pertimbangan kepada MA dan DPR.

“Karena itu supaya keputusan yang diambil, apa itu grasi, amnesti, atau abolisi, ada aspek pengawasannya. Tidak serta-merta Presiden mengeluarkan tanpa pertimbangan kedua institusi tersebut,” tegas Supratman.

Selain Presiden, kewenangan memberikan pengampunan kepada koruptor dan pelaku kejahatan lainnya juga diberikan kepada Kejaksaan Agung melalui denda damai. Sehingga, baik Presiden maupun Kejaksaan Agung diberikan ruang untuk memberikan pengampunan.

“Tanpa lewat Presiden pun memungkinkan untuk memberikan pengampunan karena Undang-undang Kejaksaan yang baru memberi ruang kepada Jaksa Agung untuk melakukan upaya denda damai bagi perkara tindak pidana korupsi,” tutur Supratman.

Supratman juga menyebut bahwa proses pemberian pengampunan kepada koruptor masih menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo.

Ning S

The post Menkum Supratman: Koruptor Tidak Serta Merta Mendapat Amnesti – Grasi, Ada Proses Pengawasan! appeared first on SuaraBaru.id.

Para pengawas pemilu di tingkat Provinsi hingga jajaran di kabupaten/kota terus melakukan pengawasan secara serius dalam tahap pengadaan dan distribusi logistik.

Rofiuddin, Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Jawa Tengah mengatakan, pihaknya menilai bahwa logistik pemilu sangat penting sekali karena pemungutan suara pada 14 Pebruari 2024 nanti tak akan bisa dilaksanakan jika tidak ada logistik pemilu. Berbagai perlengkapan pemungutan suara harus benar-benar ada sesuai ketentuan yang ada. Untuk itu, para pengawas pemilu di Jawa Tengah bekerja keras terus mengawasi pengadaan dan distribusi logistik.

“Apalagi, pemilu kali ini dilaksanakan dengan tahapan kampanye yang hanya 75 hari. Sehingga proses pengadaan logistik pemilu juga terbilang tak lama. Di tambah lagi, saat ini hingga Pebruari 2024 juga sedang musim hujan,” ungkap Rofiuddin, Jumat (1/12/2023).

Menurutnya, KPU sebagai penyelenggara pemilu diharapkan terus melakukan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan dan distribusi logistik secara baik dan sesuai dengan ketentuan.

“Saat ini, proses pengadaan logistik atau perlengkapan pemilu masih terus berlangsung. Beberapa perlengkapan pemilu seperti kotak suara, bilik suara, tinta, kabel ties dan lainnya sudah dicetak dan didistribusikan di masing-masing kabupaten/kota. Beberapa kabupaten/kota juga sudah menerima surat suara untuk pemilu 2024. Pencetakan akan terus berjalan. Sedangkan distribusinya ke kabupaten/kota juga akan terus berjalan hingga nanti pertengahan Januari 2024,” terangnya.

Ia menyebut para pengawas pemilu akan terus melakukan pengawasan pengadaan dan distribusi logistik pemilu.

“Pengawas pemilu melakukan pengawasan secara langsung ke perusahaan atau penyedia maupun pemenang lelang, pengawasan langsung saat kedatangan logistik di gudang KPU kabupaten/kota, melakukan pengecekan kualitas dan standar logistic, dan lain-lain. Bawaslu kabupaten/kota juga sudah melakukan pencegahan malalui imbauan maupun saran perbaikan.

Ning S

The post Bawaslu Jawa Tengah Awasi Serius Proses Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu appeared first on SuaraBaru.id.