Dalam kesempatan itu, Gubernur menegaskan bahwa percepatan program FLPP sangat mendesak untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat. Pasalnya, Jawa Tengah masih memiliki backlog atau kekurangan rumah sekitar 1,357 juta unit.

“Program pemerintah 3 juta rumah yang harus kita akselerasi di Jawa Tengah tentu menyesuaikan dengan kebutuhan backlog. Kita masih kekurangan hampir 1,357 juta rumah yang harus segera disiapkan,” ujar Ahmad Luthfi dalam arahannya.

Dorong Pemangkasan Birokrasi dan Percepatan Perizinan

Dalam rakor, bupati dan wali kota diminta memastikan sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya dinas perizinan, dinas perumahan, serta badan pengelola pendapatan. Tujuannya agar birokrasi dipangkas dan proses perizinan berjalan lebih cepat.

Selain itu, OPD di tingkat provinsi juga didorong menjalin kerja sama strategis dengan Bank Jateng, PT PLN, dan PDAM, guna memastikan kelancaran kredit perumahan rakyat (KPR) serta kesiapan utilitas dasar bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Perizinan baik PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) maupun pemecahan sertifikat di BPN, maksimal harus selesai dalam 10 hari kerja. Tidak boleh lebih lama. Dengan percepatan ini, pengembang bisa bergerak cepat, rumah segera terbangun, dan masyarakat bisa menerima manfaatnya,” tegas Gubernur.

Program FLPP merupakan fasilitas pembiayaan KPR bersubsidi dengan bunga tetap 5% yang dikelola BP Tapera. MBR dapat memperoleh subsidi uang muka Rp4 juta, bebas PPN dan premi asuransi, serta cicilan ringan mulai Rp1 juta per bulan.

Adapun sasaran program ini adalah MBR dengan penghasilan maksimal Rp8,5 juta bagi lajang dan Rp10 juta bagi yang sudah menikah. Harga rumah subsidi ditetapkan maksimal Rp166 juta dengan tenor cicilan hingga 20 tahun.

Untuk tahun 2025, Bank Jateng menyiapkan kuota 20.000 unit rumah dalam skema FLPP. Para pengembang didorong memanfaatkan alokasi dana tersebut secara optimal dengan menjaga kualitas bangunan.

Gubernur Ahmad Luthfi menekankan bahwa penyelesaian backlog perumahan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah provinsi. Butuh keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, perbankan, hingga pengembang.

“Dari sisi pengembang, bank, bupati, wali kota, dan DPRD, semua harus bergerak bersama. Mengurus rumah rakyat bukan hanya soal teknis, tetapi menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegasnya.

Dukungan Pemkab Kudus

Pemerintah Kabupaten Kudus menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan program FLPP. Bupati Sam’ani Intakoris menegaskan bahwa program ini sejalan dengan komitmen Pemkab dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.

“FLPP ini bukan hanya soal membangun rumah, tetapi memberikan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya MBR. Kami siap bersinergi dengan semua pihak agar program ini berjalan lancar,” kata Sam’ani.

Menurutnya, komitmen dukungan ini salah satunya sudah diimplementasikan melalui kemudahan perizinan. Pemkab Kudus bahkan sudah meluncurkan kedai PBG dan SLF di Dinas PUPR sebagai upaya membantu pelayanan percepatan perizinan.

Ads-Ali Bustomi

The post Kudus Dukung Percepatan Program FLPP, Gubernur Jateng Tekankan Pemangkasan Birokrasi Perumahan appeared first on SuaraBaru.id.