Adapun pinjol itu telah terbukti melakukan praktik kartel suku bunga pinjaman, dan menjatuhkan sanksi denda hingga sebesar Rp 755 miliar.

Menurut Ferry, putusan itu merupakan langkah penting dalam melindungi masyarakat dari praktik bisnis yang merugikan konsumen. Khususnya kelompok masyarakat rentan, yang selama ini banyak terjerat pinjaman online dengan bunga tinggi.

BACA JUGA: Halah Bihalal Jegeg Membahas Kegiatan Lingkungan

”Keputusan KPPU ini menunjukkan keberpihakan yang jelas, kepada konsumen. Praktik kartel bunga dalam layanan pinjaman online, tidak hanya melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat, tetapi juga telah menimbulkan penderitaan sosial yang nyata bagi masyarakat,” ujar dosen Fakultas Teknik Universita Semarang (USM) itu, dalam keterangan tertulisnya, belum lama ini.

Dia juga memberikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh jajaran KPPU, atas keberanian dan ketegasannya dalam mengungkap praktik kartel itu. ”Ini bukan perkara kecil, karena menyangkut kepentingan jutaan konsumen di Indonesia,” tambahnya.

Ferry menilai, fenomena pinjol dalam beberapa tahun terakhir, telah berkembang jauh dari tujuan awalnya, sebagai layanan inklusi keuangan. Dalam praktiknya, banyak masyarakat justru terjebak dalam siklus utang, akibat bunga tinggi, biaya tambahan, serta metode penagihan yang seringkali menimbulkan tekanan psikologis.

BACA JUGA: Jemaat Gereja ST Ignatius Danan, Menggelar Prosesi Minggu Palma

Karena itu, dia mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan industri pinjol di Indonesia. Pihaknya juga memandang perlu, adanya langkah tegas dari pemerintah, untuk menata ulang bahkan mengevaluasi secara serius, keberadaan pinjol di Indonesia.

”Jika keberadaannya justru lebih banyak menyengsarakan rakyat, maka negara harus hadir untuk melindungi masyarakat,” tegasnya.

Ferry juga menyinggung, beberapa negara telah mengambil langkah drastis terhadap praktik pinjaman berbunga tinggi berbasis digital ini, termasuk di Cina, yang memperketat bahkan menutup banyak layanan pinjol yang dinilai merugikan masyarakat.

BACA JUGA: Hari Terakhir Libur Lebaran, KAI Daop 4 Semarang Catat Lonjakan Penumpang di Grobogan

”Pengalaman negara lain bisa menjadi pelajaran penting bagi kita. Negara tidak boleh membiarkan sistIm keuangan digital berkembang tanpa kontrol yang kuat, apalagi jika dampaknya merugikan rakyat,” terang dia.

Disampaikan pula, perlindungan konsumen harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan ekonomi digital. Oleh karena itu dia berharap, momentum putusan KPPU ini dapat menjadi titik awal reformasi yang lebih luas, dalam pengawasan sektor pinjaman digital di Indonesia.

”Negara harus memastikan, inovasi keuangan tidak berubah menjadi instrumen eksploitasi terhadap masyarakat,” pungkasnya.

Riyan

The post Ketegasan KPPU Bongkar Kartel Bunga Pinjol Mendapat Apresiasi appeared first on SuaraBaru.id.