Peresmian ini menandai tercapainya 100 persen pembentukan Posbankum di seluruh desa dan kelurahan di NTT dengan total 3.442 Posbankum yang menjangkau 22 kabupaten/kota. Kehadiran Posbankum diharapkan mampu memperluas akses keadilan hingga wilayah kepulauan, mulai dari Flores, Sumba, Timor, hingga Alor.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menyampaikan apresiasi kepada Gubernur NTT dan jajaran bupati serta wali kota atas sinergi pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan hukum yang mudah dijangkau masyarakat hingga ke pelosok desa dan kelurahan. Menurutnya, pembentukan Posbankum ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Posbankum hadir sebagai wajah keadilan yang dekat dan membumi. Keadilan tidak boleh hanya dinikmati oleh mereka yang mampu atau memahami hukum, tetapi juga harus dirasakan oleh masyarakat miskin dan kelompok rentan,” ujar Menkum.

Ia menegaskan, Posbankum merupakan instrumen strategis negara untuk memastikan setiap warga memperoleh perlindungan dan pendampingan hukum sejak dari tingkat desa dan kelurahan. Penyelesaian sengketa secara damai di luar pengadilan juga dinilai mampu mendorong keadilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, sekaligus memperkuat harmoni sosial di tengah masyarakat.

Disampaikan, pembentukan Posbankum ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan akses keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum yang berkeadilan, menurut Menteri Hukum, bukan hanya hukum yang menjamin kepastian dan kemanfaatan, tetapi hukum yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Secara nasional, hingga saat ini telah terbentuk 83.409 Posbankum Desa dan Kelurahan atau 99,37 persen dari total desa dan kelurahan di Indonesia, dengan 37 provinsi telah mencapai cakupan pembentukan 100 persen. Selain memberikan layanan bantuan hukum dan penyelesaian sengketa non-litigasi, Posbankum juga memperkuat kesadaran hukum masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor, dengan kepala desa dan lurah didorong berperan sebagai juru damai melalui musyawarah dan keadilan restoratif.

Wakil Menteri Desa, Ahmad Riza Patria, menyampaikan bahwa Pos Bantuan Hukum (Posbankum) hadir untuk membantu masyarakat dan aparatur desa memperoleh layanan hukum yang mudah diakses dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama melalui penyelesaian persoalan secara musyawarah, mediasi, dan konsiliasi.

Ia berharap Posbankum dapat berjalan selaras dengan program desa lainnya sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya. “Kami ingin Posbankum menjadi tempat masyarakat desa mencari solusi hukum dengan tenang dan tanpa rasa takut, sekaligus memperkuat budaya sadar hukum dan memperluas akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat di NTT,” pungkas Riza.

Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyebut kehadiran Posbankum sebagai terobosan penting untuk memperluas akses keadilan di NTT. Menurutnya, Posbankum memudahkan penyelesaian persoalan hukum secara sederhana dan sesuai karakter masyarakat, terutama melalui mekanisme di luar pengadilan. “Lewat Posbankum, masalah bisa diselesaikan tanpa konflik,” ujarnya.

The post Posbankum Hadir di Seluruh Desa NTT, Menkum: Keadilan Harus Dekat dengan Masyarakat appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini untuk memastikan Posbankum Desa berjalan optimal sebagai sarana layanan dan penyelesaian permasalahan hukum di tingkat desa.

Pembinaan dilaksanakan oleh Tim Posbankum Kanwil Kemenkum Jawa Tengah yang terdiri dari Penyuluh Hukum Madya Lily Mufidah, Agus Winoto, Siti Yulianingsih, beserta tim Posbankum lainnya. Kegiatan dilakukan melalui kunjungan langsung ke enam desa, yakni Desa Tambakrejo, Bojongnangka, Wanamulya, Sewaka, Pegongsoran, dan Surajaya.

Dalam pembinaan tersebut, tim meninjau perkembangan pembentukan Posbankum Desa, hasil pelatihan paralegal, serta jenis permasalahan hukum yang sering dihadapi masyarakat di masing-masing desa. Selain itu, dilakukan sosialisasi aplikasi pelaporan layanan Posbankum untuk mendukung tertib administrasi dan evaluasi program.

Penyuluh Hukum Madya Lily Mufidah menegaskan, fokus utama penguatan Posbankum saat ini adalah peningkatan kompetensi paralegal desa sebagai ujung tombak layanan hukum masyarakat.

“Pembentukan Posbankum Desa di Jawa Tengah telah mencapai 100 persen. Tantangan berikutnya adalah memastikan paralegal benar-benar berfungsi, khususnya dalam penyelesaian permasalahan melalui mediasi,” ujar Lily.

Ia juga menekankan pentingnya pencatatan dan pelaporan setiap layanan yang diberikan Posbankum, termasuk kegiatan mediasi yang selama ini kerap dilakukan secara informal oleh aparatur desa.

“Selama ini banyak upaya mediasi yang sudah dilakukan di desa, namun belum terdokumentasi dengan baik. Ke depan, setiap kegiatan layanan dan mediasi perlu dilaporkan melalui aplikasi agar dapat menjadi dasar evaluasi dan penguatan program Posbankum,” tambahnya.

Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Tengah Heni Susila Wardoyo berharap Posbankum Desa di Kecamatan Pemalang dapat berjalan optimal.

“Kami berharap keberadaan Posbankum semakin aktif, akuntabel, dan mampu memperluas akses keadilan bagi masyarakat desa secara berkelanjutan,” katanya.

Ning S

The post Pastikan Posbankum Berjalan Optimal, Kemenkum Jateng Lakukan Pembinaan di Kecamatan Pemalang appeared first on SuaraBaru.id.

Dengan peresmian tersebut, DIY resmi mencapai 100 persen pembentukan Posbankum sebagai bagian dari upaya memperluas akses keadilan yang dekat, mudah, dan berpihak kepada masyarakat.

Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Wakil Gubernur, serta seluruh Bupati dan Wali Kota atas sinergi yang terbangun bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY dalam mewujudkan layanan hukum yang merata hingga tingkat kelurahan dan kalurahan.

“Keberadaan 438 Posbankum yang didukung 26 Organisasi Pemberi Bantuan Hukum terakreditasi di DIY bukan sekadar angka, tetapi harus dipandang sebagai ekosistem gotong royong untuk menyelesaikan sengketa masyarakat secara damai di luar pengadilan,” tegas Menkum, Selasa (20/1/2026).

Secara nasional, Menkum menyampaikan bahwa hingga saat ini telah terbentuk 80.298 Posbankum Desa dan Kelurahan atau 95,66 persen dari total 83.946 desa dan kelurahan di Indonesia, dengan 31 provinsi telah mencapai cakupan 100 persen pembentukan Posbankum.

Menteri Hukum juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas aparatur desa dan kelurahan melalui Peacemaker Training. Dari 802 Kepala Desa dan Lurah yang mengikuti pelatihan pada 2025, terpilih 130 peserta untuk mengikuti audisi di Jakarta, termasuk tiga Lurah dari DIY yang turut ambil bagian dalam ajang Peacemaker Justice Award.

Lebih lanjut, Menkum mengingatkan agar layanan Posbankum dikelola secara akuntabel dan berbasis data melalui aplikasi pelaporan yang disiapkan BPHN. Berdasarkan data yang masuk, permasalahan yang paling banyak ditangani Posbankum meliputi sengketa tanah, gangguan kamtibmas, penganiayaan ringan, pencurian, utang-piutang, kekerasan dalam rumah tangga, waris, perjanjian, hingga persoalan anak.

“Posbankum harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tidak boleh ada warga negara yang merasa sendirian di hadapan hukum, Posbankum telah hadir di 80.298 Desa/Kelurahan, Akses hukum semakin luas di Indonesia”. ujar Menteri Hukum.

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, berharap peresmian Posbankum tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, melainkan menjadi langkah awal yang berkelanjutan dalam membangun sistem keadilan yang inklusif dan berkeadilan hingga ke tingkat akar rumput. “Peresmian ini diharapkan menjadi titik awal penguatan akses keadilan yang berkelanjutan bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan bahwa hukum harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke tingkat paling bawah. Ia memandang Pos Bantuan Hukum sebagai bagian penting dari reformasi kalurahan yang berfungsi sebagai ruang perlindungan dan pembelajaran hukum bagi warga. “Posbankum bukan sekadar program, tetapi ruang perlindungan bagi masyarakat,” ujarnya.

The post Posbankum Hadir di 80.298 Desa Seluruh Indonesia, Menkum Supratman: Akses Keadilan Semakin Luas appeared first on SuaraBaru.id.

Menkum Supratman menyebut, Posbankum merupakan salah satu program andalan Kementerian Hukum untuk mewujudkan pemerataan keadilan dan bantuan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum Jateng akan terus memperkuat kehadiran Posbankum yang ada di Desa/Kelurahan di Jawa Tengah terutama untuk tahun 2026 mendatang.

Pos Bantuan Hukum tidak hanya sekedar tempat konsultasi, tetapi sarana edukasi dan pencegahan agar masyarakat terhindar dari persoalan hukum sejak dini. Posbankum menjadi instrumen penting dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat desa.

“Keberadaan Posbankum sangat strategis dalam mencegah munculnya persoalan hukum di desa,” ujar Kakanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo, Senin (29/12/2025).

“Posbankum adalah simpul edukasi yang penting untuk membangun kesadaran hukum masyarakat. Jika dimanfaatkan secara optimal, banyak persoalan di desa dapat diselesaikan secara cepat dan damai tanpa harus menempuh proses peradilan,” jelas Heni.

Disamping itu peran sentral paralegal dalam mendukung implementasi layanan bantuan hukum berbasis masyarakat.

“Paralegal adalah motor literasi hukum di desa. Pemahaman yang tepat akan membantu mereka menjadi pendamping, fasilitator, sekaligus penghubung masyarakat dengan lembaga hukum,” tandasnya.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jateng Targetkan Perkuat Kehadiran Posbankum di Jawa Tengah appeared first on SuaraBaru.id.

Sebagai bagian dari langkah percepatan tersebut, Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) melalui Tim Penyuluh Hukum, yang terdiri dari Masnur Tiurmaida Malau, Nurwita Kusumaningrum, dan Moh. Kurniawan, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pati dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Pati.

Dalam pertemuan tersebut, Masnur menyampaikan pentingnya kehadiran Posbankum sebagai sarana layanan hukum bagi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

“Setiap desa dan kelurahan diharapkan dapat segera membentuk Pos Bantuan Hukum sebagai bagian dari upaya menghadirkan akses keadilan yang merata. Posbankum berperan penting dalam membantu masyarakat menyelesaikan persoalan hukum di luar pengadilan secara musyawarah dan damai,” jelas Masnur, Selasa (30/9/2025).

Ia menambahkan, pembentukan Posbankum harus dilakukan secara formal melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa atau Lurah, dengan menunjuk paralegal yang telah mengikuti diklat paralegal.

“Dengan adanya SK tersebut, Posbankum memiliki legitimasi dan dasar hukum yang kuat dalam memberikan layanan bantuan hukum, konsultasi hukum, serta mediasi kepada masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu Nurwita menegaskan, percepatan pembentukan Posbankum memperkuat reformasi hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. “Posbankum merupakan wujud pelaksanaan reformasi hukum yang berpihak kepada masyarakat, terutama dalam memberikan akses terhadap keadilan yang lebih dekat, cepat, dan terjangkau,” kata Nurwita.

Langkah koordinasi ini juga menjadi bagian dari implementasi target kinerja Kementerian Hukum tahun 2025 yang menitikberatkan pada pemerataan akses keadilan melalui Posbankum desa.

Selain dengan Pemerintah Kabupaten Pati, Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Jawa Tengah juga melanjutkan koordinasi dengan bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus.

Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Kudus menyatakan komitmennya untuk segera membentuk Posbankum di seluruh 132 desa dan kelurahan yang ada di wilayahnya.

Kanwil Kemenkum Jawa Tengah mendorong agar kolaborasi dengan pemerintah daerah semakin diperkuat, mengingat keberadaan Posbankum tidak hanya menjadi sarana edukasi hukum, tetapi juga wadah penyelesaian sengketa secara damai di tingkat desa.

Ning S

The post Percepat Posbankum, Kemenkum Jateng Perkuat Paralegal di Pati dan Kudus appeared first on SuaraBaru.id.