Sebanyak 658 paralegal Posbankum dari tiga kabupaten/kota tersebut mengikuti pelatihan angkatan I yang akan berlangsung selama tiga hari, mulai 3 hingga 5 Februari 2026.

Pelatihan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas paralegal dalam memberikan layanan bantuan hukum dan mediasi permasalahan hukum di tingkat desa dan kelurahan.

Heni yang didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Delmawati, menyampaikan harapan agar para peserta dapat memanfaatkan kesempatan pelatihan ini dengan sebaik-baiknya.

“Saya berharap kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya. Saya percaya para narasumber, dalam hal ini Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi, memiliki kapasitas dan kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya,” ujar Kakanwil, Selasa (3/2/2026).

Kakanwil menegaskan bahwa peningkatan kemampuan paralegal, khususnya dalam memediasi permasalahan hukum yang muncul di masyarakat, merupakan bagian dari tugas Kementerian Hukum.

“Dalam upaya meningkatkan kapasitas paralegal, sangat penting asistensi oleh OBH terakreditasi. Dengan demikian, pelatihan ini akan memberikan pemahaman, pengalaman, dan keahlian baru bagi para paralegal,” jelasnya.

Heni juga menyampaikan, pelatihan ini merupakan tahap awal dari rangkaian pelatihan paralegal Posbankum di Jawa Tengah. Mengingat Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah Posbankum terbanyak secara nasional, yakni mencapai 8.563 Posbankum, percepatan pelatihan menjadi hal yang mutlak dilakukan.

“Setidaknya janji kami telah dipenuhi melalui pelatihan tahap pertama ini. Karena jumlah Posbankum di Jawa Tengah sangat besar, maka pelatihan paralegal harus segera disegerakan agar seluruhnya memperoleh pelatihan,” tegasnya.

Menurutnya keberadaan Posbankum tidak hanya sebatas pembentukan kelembagaan, tetapi juga harus mampu menunjukkan kinerja nyata melalui layanan kepada masyarakat.

The post Kakanwil Kemenkum Jateng Buka Pelatihan Paralegal Posbankum Desa appeared first on SuaraBaru.id.

Melalui keberadaan Posbankum di setiap desa, permasalahan hukum yang muncul di masyarakat diharapkan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat di tingkat desa.

Capaian tersebut disampaikan Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo kepada Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas dan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Min Usihen dalam pertemuan pada Selasa (11/11/2025).

“Pembentukan Posbankum ini merupakan hasil kerja tim dan wujud sinergi dari berbagai pihak. Dengan jumlah desa dan kelurahan terbanyak di Indonesia, capaian Jawa Tengah ini patut diapresiasi,” ujar Mien Usihen.

Sementara itu, Menkum Supratman Andi Agtas, juga menyampaikan apresiasinya. “Alhamdulillah, seluruh 8.563 desa di Jawa Tengah telah memiliki Posbankum. Ini awal yang baik agar masyarakat semakin mengenal dan memahami hukum,” ungkapnya.

Supratman menekankan pentingnya keberlanjutan program ini sebagai upaya membangun kesadaran hukum di masyarakat.

“Pembentukan Posbankum diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang sadar hukum, menjunjung musyawarah, dan mengutamakan kepentingan bersama dalam menyelesaikan permasalahan hukum,” terang Menkum.

Dalam kesempatan yang sama, juga dibahas rencana peresmian Posbankum desa se-Jawa Tengah yang dijadwalkan akan dilakukan dalam waktu dekat.

Mendampingi Kakanwil Heni diantaranya, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Delmawati, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Toni Sugiarto, serta Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Agustinus Yosi Setyawan.

Ning S

The post 8.563 Posbankum Desa di Jawa Tengah Bakal Diresmikan appeared first on SuaraBaru.id.