Dua Pondok Pesantren (Ponpes) tersebut adalah Ponpes Salafiyah Ar Roudloh di Desa Babadan, Limpung, Batang dengan memasang PLTS 3 kiloWatt (kW). Sedangkan Ponpes Raudhatul Huffadh Al Malikiyah di Banyurip Ageng, Kota Pekalongan memasang PLTS 2,5 kW.

Diketahui, program Eco-Pesantren ini merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah Provinsi Jateng dalam mewujudkan pesantren sebagai pusat pembelajaran dalam aspek kemandirian energi berbasis energi baru terbarukan (EBT).

Sehubungan dengan implementasi program Eco-Pesantren, Dinas ESDM bersama Institute for Essential Services Reform (IESR) menyelenggaeakan pelatihan teknis PLTS Atap kepada pengurus dan santri Ponpes yang mengelola PLTS Atap.

Muhammad Ulil Huda, Wakil Pimpinan Pengasuh Ponpes Salafiah Ar Raoudloh Batang, menyampaikan, sekitar tahun 2020–2021 Ponpes Salafiah Ar Raoudloh sudah berencana mengubah jaringan kelistrikan dari PLN ke PLTS (bersinergi dengan tenaga surya).

“Namun saat itu belum berhasil, dan pada tahun 2022 kami sempat membeli genset, kemudian pada 2023 memasang jaringan PLN baru dengan daya 11.000 VA (Volt Ampere). Dan Alhamdulillah pada tahun 2025 ini bisa terealisasi terapasang,” kata Ulil saat disambangi Suarabaru.id pada Senin (6/10/2025).

“Awalnya dulu wilayah pesantren sering mati lampu. Padahal kita butuh daya yang banyak untuk kebutuhan di pesantren ini. Kemudian ada teman yang menginformasikan agar mengajukan bantuan kepada pemerintah terkait,” sambung Ulil.

Meski PLTS kini sudah terpasang dan berfungsi sejak Mei 2025, Ulil mengaku dampaknya belum signifikan. Pihaknya saat ini terus mencari cara agar PLTS bisa berfungsi secara maksimal.

Menurut Ulil, pelatihan ini sangat penting. Apalagi ke depan tenaga surya sangat dibutuhkan. “Rencana gedung yang masih dalam tahap pembangunan akan kami pasang PLTS juga. Tentu kami berharap pengurus pondok pesantren khususnya bagian perlengkapan dan kelistrikan ke depan mampu mengelola PLTS dengan maksimal. Apalagi alumni di sini ada yang sudah memasang PLTS untuk kebutuhan sawahnya,” jelas Ulil.

Ulil mengatakan, dengan pemakaian PLTS Atap ini dapat meringankan beban para santri. “Agar para santri bisa terbebas dari iuran-iuran. Kami juga akan melatih para santri agar bisa merawat PLTS dengan baik,” tambahnya.

Terpisah, Ahmad Ridho Syakirin, Lurah Pondok Pesantren Raudhatul Huffadh Al Malikiyah mengungkapkan, PLTS yang sudah terpasang sejak awal tahun 2025 ini sangat membantu menekan biaya listrik di pesantrennya yang selama ini dinilai cukup tinggi.

“Alhamdulillah tahun 2025 terealisasi, setelah dulu sempat tertunda karena Covid-19. Dengan PLTS, Pesantren ini bisa menghemat hingga 40 persen dari tagihan PLN. Yang semula 100 persen memakai PLN, kini hanya sekitar 60 persen. Selain efisiensi, dengan adanya PLTS juga menumbuhkan kesadaran lingkungan santri dan juga bagi masyarakat sekitar,” tuturnya.

EPC PLTS Atap (Bethari), Muhammad Harun Jihad mengatakan, pelatihan Operation and Maintenance (O&M) ini sangat penting diberikan kepada para santri di Ponpes, agar para santri dapat mengelola PLTS dengan baik secara mandiri.

Harun menyebut, kedua pesantren tersebut menggunakan sistem on-grid. “Keduanya secara teknis sudah baik. Pelatihan seperti ini sangat penting untuk pengguna PLTS agar manfaatnya bisa maksimal,” katanya.

Dalam perawatan sendiri menurut Harun tidaklah sulit. Cukup menjaga kebersihan panel dengan air dan sabun sesuai standar K3, supaya produksi bisa optimal untuk mensubsidi tagihan PLN. Dirinya berharap pelatihan seperti ini dapat diperluas ke pesantren lainnya di Jawa Tengah.

Sementara itu Koordinator Subnasional, Program Akses Energi Berkelanjutan, IESR, Rizqi M. Prasdtyo menyampaikan, pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pesantren dalam pengelolaan energi terbarukan, serta memastikan keberlanjutan dari instalasi yang telah dibangun.

“Kami berharap ke depan dapat mengintegrasikan program-program pemerintah daerah dengan inisiatif eco-pesantren yang menjadi salah satu program strategis gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Dengan demikian, pesantren tidak hanya menjadi penerima dan pengguna teknologi energi bersih, tetapi juga aktor strategis dalam mendorong transformasi pembangunan rendah karbon sekaligus pelestarian lingkungan berbasis komunitas,” imbuh Rizqi.

Ning S

The post PLTS Atap di Dua Ponpes Hemat Tagihan PLN, Ringankan Beban Iuran para Santri appeared first on SuaraBaru.id.

Institute for Essential Services Reform (IESR) melalui rilisnya menyambut positif inisiatif ini, dan melihat sebagai langkah progresif untuk mendorong kemandirian energi berbasis sumber daya lokal sekaligus mempercepat transisi menuju sistem energi bersih dan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan Bali Net Zero Emission 2045, yang diluncurkan oleh Gubernur Koster dan IESR pada Juli 2023.

Bali memiliki potensi energi surya yang sangat besar, mencapai 22 GW berdasar analisis IESR, dengan potensi PLTS Atap mencapai 3,3 – 10,9 GW. Namun, hingga saat ini pemanfaatannya masih sangat terbatas, kurang dari 1% dari potensi yang ada. Di sisi lain, ketergantungan Bali pada pasokan listrik berbasis fosil, termasuk ketergantungan kabel laut Jawa – Bali sebesar 400 MW, menunjukkan kerentanan sistem energi yang ada saat ini.

PLTS Atap dinilai sebagai solusi cepat, fleksibel, dan cocok dengan kondisi geografis serta struktur sosial-ekonomi Bali yang tersebar untuk meningkatkan keamanan pasokan energi di Bali.

Gubernur Bali, I Wayan Koster menyampaikan pengarahan percepatan pemanfaatan PLTS Atap khususnya di bangunan pemerintah, fasilitas publik, dan sektor bisnis di Bali pada Kamis (15/5/2025). Hal ini merupakan satu dari 3 arah kebijakan Gubernur untuk mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan energi bersih. “Semua kantor pemerintah provinsi, kabupaten, kota harus pakai PLTS Atap. Juga semua hotel, vila, sekolah-sekolah, kampus, dan pasar,” ujar Wayan Koster.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan menegaskan, percepatan ini akan berkontribusi pada peningkatan bauran energi terbarukan di Bali dan komitmen aksi untuk Bali NZE 2045.

“Jika percepatan pemanfaatan PLTS Atap dilakukan secara masif, maka bauran energi terbarukan akan meningkat secara signifikan. Dengan demikian, target Bali NZE 2045 bukan sekadar wacana, tetapi menjadi tujuan yang benar-benar dapat dicapai,” kata Ida Bagus Setiawan.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa menyatakan, pembangunan pembangkit tersebar dalam jumlah besar seperti PLTS Atap yang dilengkapi dengan battery energy storage system (BESS) merupakan cara yang cepat dan termurah untuk meningkatkan sumber pasokan energi listrik di pulau Bali dalam meningkatkan keamanan pasokan energi, mengurangi risiko gagal pasok listrik dari Jawa akibat terganggunya kabel interkoneksi yang saat ini memasok 25 hingga 30 persen listrik di Bali.

“PLTS Atap dan BESS juga dapat menjadi solusi untuk mengelola laju permintaan listrik yang tinggi pasca pandemi, dan mengurangi tekanan kepada PLN untuk menambah pasokan baru untuk memenuhi kecukupan pasokan listrik,” kata Fabby.

The post IESR Dukung Program Unggulan Gubernur “Bali Mandiri Energi” Melalui Percepatan Pemanfaatan PLTS Atap appeared first on SuaraBaru.id.

Perubahan ini untuk menjawab kendala-kendala pemasangan PLTS atap yang terjadi dalam setahun terakhir sejak peraturan menteri tersebut resmi dikeluarkan.

Dalam public hearing yang dilakukan Jumat (6/1/2023), Kementerian ESDM memaparkan usulan perubahan substansi di antaranya, tidak ada pembatasan kapasitas PLTS atap maksimum 100% daya terpasang, melainkan berdasar kuota sistem, ekspor listrik ditiadakan (tidak lagi dihitung sebagai pengurang tagihan), biaya kapasitas untuk pelanggan industri dihapuskan (tidak lagi 5 jam), dan aturan peralihan untuk pelanggan eksisting diberlakukan dalam jangka waktu tertentu.

“Sejak diundangkan pada Agustus 2021 lalu, Permen ESDM No. 26/2021 praktis tidak berjalan karena PLN menolak pelaksanaannya. Akibatnya target pemerintah mencapai 450 MWp tambahan kapasitas PLTS di 2022 tidak tercapai,” kata Fabby Tumiwa, Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI).

Menurutnya, revisi ini merupakan titik temu kepentingan pemerintah dengan PLN, dan sangat mengakomodasi kepentingan PLN untuk menurunkan potensi ekspor listrik dari pengguna PLTS akibat regulasi net-metering karena kondisi overcapacity. Namun AESI menyayangkan bahwa akomodasi ini justru berpotensi memangkas keekonomian dan minat PLTS Atap golongan residensial, yang berpotensi tumbuh.

Ia menyampaikan, sejak Januari 2022, pembatasan kapasitas PLTS atap 10-15% terjadi di berbagai wilayah di Indonesia untuk beragam pelanggan, baik residensial dalam skala kilowatt hingga ke pelanggan industri dengan kapasitas dalam skala megawatt.

“Pembatasan kapasitas ini tidak sesuai dengan ketentuan Permen ESDM No. 26/2021 (maksimum 100%) dan menurunkan minat calon pelanggan untuk menggunakan PLTS atap. Dalam usulan perubahan substansi Permen tersebut, pembatasan kapasitas hingga 100% tidak akan diberlakukan kembali melainkan didasarkan pada sistem kuota per sistem dan bersifat first come, first serve,” ungkapnya.

Perubahan ini menjawab langsung pembatasan kapasitas yang terjadi di lapangan, namun teknis penentuan kuota sistem perlu diperjelas terutama dalam kaitannya dengan rencana pengembangan energi terbarukan di daerah, serta periode waktu penetapan kuota per 5 tahun yang terlalu lama karena dinamika penyediaan listrik.

“Peniadaan net-metering dengan penghapusan ekspor listrik ke jaringan PLN yang berlaku untuk semua kategori pelanggan tanpa terkecuali akan berdampak besar pada pasar residensial (rumah tangga). Tingkat keekonomian PLTS atap saat ini masih dipengaruhi oleh net-metering karena profil beban rumah tangga yang kebanyakan di malam hari,” terang Fabby.

Tidak adanya ekspor akan menurunkan pengurangan tagihan listrik rumah tangga dan memperpanjang masa balik modal (payback period) pembelian sistem PLTS atap.

“Survei pasar yang dilakukan Institute for Essential Services Reform (IESR) di 7 Provinsi di Indonesia pada 2019 – 2021 menunjukkan bahwa keekonomian menjadi salah satu faktor penting dan penentu bagi pelanggan residensial untuk menggunakan PLTS atap. Mayoritas responden juga ingin mendapatkan penghematan minimal 50% dan prosedur pemasangan yang jelas serta cepat,” tambah Marlistya Citraningrum, selaku Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan IESR.

Marlistya menjelaskan, Proyek Strategis Nasional (PSN) PLTS atap dengan target 3,6 GW pada tahun 2025 dan pencapaian target energi terbarukan 23% justru mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat. Dengan pangsa pasar 20% saja untuk pelanggan golongan R2 dan R3 (3.500 VA ke atas), terdapat potensi 400.000 rumah tangga di seluruh Indonesia – setara dengan 1,2 GWp PLTS atap jika masing-masing memasang minimal 3 kWp.

Dengan potensi penggunaan tersebar di berbagai kota di Indonesia, pasar PLTS atap residensial juga berkontribusi pada terbukanya lapangan kerja hijau, misalnya teknisi dan pemasang, dan tumbuhnya UMKM pemasang PLTS atap.

“Jika revisi Permen terbaru disahkan dengan klausul usulan saat ini, pertumbuhan dan peluang usaha hijau ini tentunya akan terhambat. AESI dan IESR merekomendasikan net-metering tetap diberlakukan untuk pelanggan residensial dengan perhitungan ekspor-impor yang dapat didiskusikan kemudian,” sambungnya.

Dalam public hearing tersebut, ada banyak pertanyaan yang disampaikan oleh pengembang energi surya (developer), pemasang (perusahaan EPC), pemerintah daerah, hingga pengguna PLTS atap – tidak hanya terkait teknis implementasi, juga masukan untuk penyempurnaan revisi Permen. Kementerian ESDM membuka kanal penyampaian masukan untuk proses ini hingga13 Januari 2023 mendatang.

Ning Suparningsih

The post Usulan Perubahan Permen ESDM PLTS Atap Berpotensi Melemahkan Minat Pasar Residensial appeared first on SuaraBaru.id.