Bertempat di Pendopo Kabupaten, Kamis (21/1), penghargaan diberikan kepada lima perangkat daerah terbaik yakni Dinas Dukcapil dengan nilai 63,19, RSUD dr Loekmono Hadi dengan nilai 62,83, BAPPEDA dengan nilai 60,62, BPPKAD dengan nilai 59,25, dan Inspektorat Daerah dengan nilai 59,01.

Hartopo menyampaikan apresiasi kepada perangkat daerah yang meraih nilai kinerja terbaik tahun 2020. Sedangkan untuk perangkat daerah berkinerja kurang, diimbau agar di tahun ini dapat melakukan introspeksi diri dengan bercermin pada evaluasi program kegiatan tahun lalu. Menurut Hartopo, komitmen dan kekompakan perangkat daerah adalah kunci dalam mewujudkan pelayanan yang maksimal.

“Semua (perangkat daerah) sudah lihat nilai rapornya, maka harus bisa bercermin atau introspeksi diri, terutama yang berkinerja kurang baik kekurangan tahun 2020 harus diperbaiki. Dalam tahun 2021 ini, agar terus meningkatkan kinerja dan kekompakan internal organisasi, sehingga kinerja perangkat daerah dapat semaksimal mungkin,” tuturnya.

Acara tersebut juga dilangsungkan dengan Penandatanganan Perjanjian Kinerja, Pakta Integritas dan Penyerahan DPA APBD Tahun anggaran 2021 kepada seluruh pimpinan perangkat daerah. Plt Bupati meminta supaya penandatanganan pakta integritas tidak hanya sebagai seremonial semata, namun sebagai pemacu untuk mencetuskan suatu inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Inovasi Pelayanan

“Jangan hanya sebagai seremonial saja, pakta integritas harus bisa dipertanggungjawabkan. Mari singsingkan lengan baju, saatnya bekerja keras, lari untuk mengejar target,” pesannya.

Menurut Hartopo suatu inovasi dalam pelayanan publik tidak akan muncul apabila perangkat daerah bekerja secara monoton. Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan mampu mengikuti perkembangan teknologi yang semakin pesat. Oleh sebab itu, Hartopo mengajak para pimpinan OPD untuk berpikir kreatif dalam menciptakan gagasan-gagasan baru.

“Harus selalu update dan upgrade. Jadi dalam bekerja jangan monoton sehingga sampai ketinggalan. Hal ini demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sebagai pelayan masyarakat, mari tingkatkan kompetensi sesuai tupoksi masing-masing,” katanya.

Terakhir, terkait DPA 2021, Hartopo mengimbau dalam pelaksanaannya nanti harus tertib administrasi, aturan, sasaran dan tepat waktu. Hal tersebut ditegaskan, supaya ketika pengadaan barang dan jasa, tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat mengarah ke ranah hukum.

“Pengadaan barang dan jasa harus tertib administrasi, aturan, sasaran, dan waktu, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan,” pungkasnya.

Tm-Ab

The post Plt Bupati Kudus Beri Penghargaan Lima OPD Berkinerja Terbaik appeared first on SuaraBaru.id.

Rapat tersebut membahas tentang mitigasi bencana yang kemungkinan terjadi di wilayah Kubupaten Kudus. Oleh karena itu, pemangku wilayah diminta harus waspada terhadap kemungkinan yang terjadi selama musim penghujan ini.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Hartopo dalam sambutannya di hadapan peserta rakor.

“Para pemangku wilayah, terutama bagi para Camat agar meningkatkan kewaspadaan di daerahnya, pemetaan daerah yang berpotensi banjir harus dilakukan.Selain itu, analisa potensi bencana dan analisa cara menanganinya juga diperlukan untuk meminimalisir bencana,” katanya.

Hartopo pun mengajak semua pihak, baik institusi pemerintah, swasta, seluruh jajaran keamanan, kesehatan, bahkan masyarakat untuk saling bersinergi bersama untuk meminimalisir bencana terutama banjir.

“Mari kita semua saling bersinergi untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana, baik itu banjir, longsor, maupun bencana lainya. Yang terpenting meningkatkan koordinasi untuk mengenali potensi bencana di wilayah masing-masing serta merencanakan tindak lanjut ketika terjadi bencana dengan semangat gotong royong,” pesannya.

Selain itu, Hartopo juga menekankan agar para pemangku wilayah selalu memperhatikan kondisi tempat pengungsian mulai dari kelayakan tempat, penerapan protokol kesehatan Covid-19 hingga bidang logistik.

“Musim penghujan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kita akan menghadapi musim penghujan tahun ini di tengah pandemi, oleh karena itu saya harapkan lokasi pengungsian agar tetap menerapkan protokol kesehatan supaya dapat menghindarkan dari klaster baru,” tegasnya.

Selain, Hartopo juga  minta para Camat di wilayahnya masing-masing  selalu memperhatikan kelayakan tempat pengungsian serta memperhatikan logistik untuk para pengungsi.

tm-Ab

The post Camat dan Kades Diminta Tanggap Ancaman Bencana appeared first on SuaraBaru.id.

Kedatangan Hartopo di Balai Desa Getas Pejaten pun tak disangka oleh Kepala Desa dan jajarannya. Memang, niatan orang nomor satu di Kudus tersebut ingin semuanya natural dan tanpa protokoler. Sehingga, ia tahu bagaimana kedisiplinan pegawai saat jam kerja dan tak diawasi oleh pejabat.

“Memang sengaja tidak kasih tahu pak Kades. Ini semua dadakan dan tanpa protokoler,” ucapnya.

Tak hanya soal kedisiplinan pegawai, Hartopo juga ingin memastikan pelayanan di desa benar-benar berkualitas, cepat, dan mudah. Ia mengingatkan, pelayanan kepada masyarakat harus diutamakan dan dilayani dengan seramah mungkin.

“Ini saya cek pelayanan kepada masyarakat. Disini, semua bisa dilayani dengan mudah dan cepat,” tuturnya.

Selain itu, Hartopo juga meminta Kepala Desa sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Kudus dapat menginformasikan kebijakan strategis kepada masyarakat. Menurutnya, masyarakat punya hak untuk tahu apa yang dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus.

“Sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa memang harus mensosialisasikan kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten. Masyarakat punya hak untuk tahu,” ungkapnya.

Pengembangan BUMDes

Dalam kesempatan tersebut, Plt Bupati juga mengunjungi kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bangun Insan Gemilang yang berada di samping Kantor Balai Desa. Ia pun mengapresiasi langkah BUMDes yang telah menyediakan beberapa layanan kepada masyarakat. Tak hanya itu, ia memberi dorongan agar BUMDes jemput bola untuk pemasukan.

“Masyarakat Getas bisa membayar PBB, listrik, BPJS, maupun yang lain disini (BUMDes). Harus jemput bola agar pemasukan lebih banyak,” saran Hartopo.

Hal lain yang tak kalah penting adalah penerapan protokol kesehatan di lingkungan Kantor Balai Desa Getas Pejatan. Sebelum masuk ke Balai Desa, terdapat sarana cuci tangan, pengecekan suhu tubuh, dan hand sanitizer bagi masyarakat dan pegawai. Untuk pegawai, mereka mengenakan masker dan face shield. Melihat hal tersebut, Hartopo mengacungi jempol.

“Ya, wajib masker disini. Pegawai minimal pakai masker. Kalau ada face shield, silakan dipakai. Justru akan menambah perlindungan. Utamanya, pegawai yang berhubungan langsung dengan masyarakat,” jelasnya.

Disela-sela ngantornya, Hartopo bertemu dengan seorang mahasiswi Universitas Satya Wacana, Kristin, bersama ibunya saat mengurus surat keringanan biaya kuliah. Ia pun tak segan memotivasi sekaligus menyemangati.

“Saya dulu juga susah. Sampai telat sekolahnya karena biaya tidak ada. Tapi, semangat meraih cita-cita harus bergelora. Jangan pernah putus asa,” katanya.

Tm/Ab

The post Hartopo Ngantor di Balai Desa Getas Pejaten appeared first on SuaraBaru.id.