Acara yang berlangsung di Graha DPC PKS Gebog itu digelar sederhana sebagai bentuk keprihatinan PKS terhadap kondisi bangsa dan masyarakat saat ini. Meski demikian, suasana pelantikan tetap terasa khidmat dan penuh nuansa kekeluargaan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPW PKS Jateng Hadi Santoso, S.T., M.Si., Sekretaris DPW Julisa Ramadhan, Bidang Pembinaan Daerah Dapil II Jateng Sayid Yunanta, serta jajaran pengurus DPTD lama dan baru. Tidak hanya Kudus, pelantikan juga mencakup pengurus DPTD PKS Kabupaten Demak dan Jepara.

“Mengingat suasana saat ini sedang kurang baik, kami mohon maaf apabila Musda VI PKS dilaksanakan dengan sederhana. Namun kami berharap pelantikan ini tidak mengurangi semangat kerja keras pengurus baru,” ujar Sayid Yunanta usai membacakan nama-nama pengurus definitif.

Dalam susunan pengurus baru, Ruston Harahap dipercaya memimpin DPD PKS Kudus sebagai Ketua. Ia akan didampingi oleh Mashuri sebagai Sekretaris dan Azis Fansyuri sebagai Bendahara. Sejumlah wajah baru kader PKS Kudus turut mewarnai jajaran kepengurusan periode ini.

Ruston Harahap menyampaikan harapannya agar kepengurusan baru mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.

“Saya mengajak seluruh kader untuk tetap bersama melayani masyarakat dan menjadi bagian dari solusi di tengah umat. Kami juga terbuka menerima masukan dari kader maupun aspirasi masyarakat, agar PKS Kudus semakin bermanfaat bagi daerah dan masyarakat luas,” tegasnya.

Ali Bustomi

The post Ruston Harahap Pimpin DPD PKS Kudus, Ajak Kader Lebih Dekat Masyarakat appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut Sayid, yang juga anggota DPRD Kudus, pemerintah harus segera melakukan pengecekan ke seluruh dapur SPPG, termasuk di Kudus, guna memastikan asal-usul pengadaan ompreng MBG.

“Jika benar ompreng tersebut impor dari Cina, pemerintah harus memastikan produksinya memenuhi standar food grade dan terjamin kehalalannya,” tegasnya, Rabu (27/8/2025).

Sayid yang memiliki latar belakang sebagai karyawan PT Pura menjelaskan, proses pembuatan ompreng berbahan aluminium foil memang membutuhkan penggunaan minyak. Oleh karena itu, penting memastikan minyak yang dipakai benar-benar aman, halal, dan sesuai standar.

Ia juga menekankan perlunya pemerintah menggandeng lembaga-lembaga kredibel seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam proses pengecekan. Hal ini dilakukan agar hasil uji kehalalan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sah di mata masyarakat.

“Untuk di Kudus, kami dari DPRD akan mendorong Komisi B melakukan inspeksi mendadak (sidak). Sidak ini penting untuk memastikan apakah ompreng yang digunakan di Kudus berasal dari impor yang sama seperti yang ramai diberitakan,” ujarnya.

Sayid berharap isu yang meresahkan masyarakat ini bisa segera ditangani secara transparan. Ia menekankan, pemerintah memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan perlengkapan makan program MBG benar-benar aman, halal, dan tidak merugikan masyarakat.

Sementara, isu ompreng MBG yang diduga mengandung minyak babi mendapat respon dari masyarakat. Beberapa orang tua yang anaknya mendapat menu MBG di sekolah meminta agar pemerintah bertindak cepat guna memastikan kehalalan ompreng MBG yang digunakan.

“Harus segera ada kejelasan. Kalau memang tidak sesuai standar halal, harus ditarik semua. Dan harus ada sanksi juga bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab,”kata Agus, orang tua salah satu siswa yang mendapat menu MBG.

Ali Bustomi

The post PKS Kudus Desak Pemerintah Pastikan Kehalalan Ompreng MBG yang Diduga Mengandung Minyak Babi appeared first on SuaraBaru.id.