Pertemuan yang berlangsung santai ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi sekaligus membahas isu-isu strategis terkait perkembangan demokrasi di Indonesia.

Sejumlah topik hangat mengemuka dalam diskusi, mulai dari wacana pelaksanaan Pilkada melalui DPRD hingga tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan Pemilu nasional dan daerah.

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Bawaslu Kudus Wahibul Minan bersama anggota Imam Subandi, Heru Widiawan, dan Septiandra Trisnasarj. Rombongan disambut langsung Ketua PWI Kudus Saiful Anas beserta jajaran pengurus.
Diskusi ini menjadi ruang bertukar gagasan sekaligus menyerap aspirasi publik terkait dinamika sistem demokrasi, khususnya menyangkut kemungkinan perubahan mekanisme Pilkada serta desain baru pelaksanaan Pemilu di Indonesia.

Ketua Bawaslu Kudus Wahibul Minan menegaskan bahwa Bawaslu RI telah mendorong seluruh jajaran di daerah untuk aktif menjalin kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk insan pers, dalam rangka penguatan pendidikan politik.

“Salah satunya melalui sinergi dengan PWI Kudus yang selama ini menjadi mitra strategis Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada,” ujar Minan.

Selain dengan media, Bawaslu juga menggencarkan edukasi demokrasi ke berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga organisasi masyarakat. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman publik terkait kepemiluan dan memperkuat kualitas partisipasi demokrasi.

Wacana Pilkada Lewat DPRD

Dalam diskusi tersebut, wacana Pilkada melalui DPRD turut menjadi perhatian. Minan menyebut hingga saat ini belum ada arahan resmi dari Bawaslu pusat terkait perubahan Undang-Undang Pemilu. Namun, dinamika yang berkembang di tingkat nasional tetap menjadi perhatian serius.

“Belum ada instruksi khusus dari Bawaslu RI, tetapi kami tetap mencermati setiap perkembangan yang muncul di masyarakat,” jelasnya.

Wacana ini mencuat seiring tingginya biaya politik dalam Pilkada langsung yang dinilai berpotensi memicu praktik korupsi oleh oknum kepala daerah. Namun, mekanisme pemilihan melalui DPRD juga dinilai tidak serta-merta menjadi solusi.

Pasalnya, potensi praktik politik uang justru dikhawatirkan semakin sulit diawasi karena terjadi dalam ruang tertutup.

Sedangkan terkait putusan MK mengenai pemisahan Pemilu nasional dan daerah juga memunculkan sejumlah tantangan baru, terutama menyangkut masa jabatan anggota DPRD. Jika terjadi perpanjangan masa jabatan, diperlukan dasar hukum yang kuat agar tidak menimbulkan persoalan konstitusional.

Belum lagi terkait wacana mengembalikan sistem Pemilu Legislatif ke nomor urut, juga akan menjadi dinamika demokrasi Indonesia yang menarik untuk dicermati.

Minan menekankan bahwa setiap perubahan dalam sistem demokrasi harus melalui kajian mendalam dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa.

“Perubahan sistem harus benar-benar dirumuskan secara matang agar mampu memperbaiki kualitas demokrasi, bukan justru menimbulkan masalah baru,” tegasnya.

Diharapkan pengambil kebijakan di tingkat pusat dapat merumuskan solusi terbaik demi masa depan demokrasi Indonesia yang lebih sehat dan berintegritas.

Ketua PWI Kudus Saiful Annas mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari Bawaslu Kudus. Menurutnya, kunjungan tersebut semakin memperluas wawasan para awak media khususnya terkait isu-isu demokrasi dan kepemiluan yang ada di tanah air.

Ali Bustomi

The post Silaturahmi ke PWI Kudus, Bawaslu Bahas Isu Demokrasi: Pilkada via DPRD hingga Pemisahan Pemilu appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua DPC Partai Gerindra Kudus, Sulistyo Utomo, mengatakan bahwa wacana Pilkada melalui DPRD patut dikaji secara serius karena memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan pemilihan langsung.

“Pilkada lewat DPRD bisa menjadi solusi atas berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam Pilkada langsung, seperti tingginya biaya politik, potensi konflik horizontal, serta politik uang,” ujar Sulistyo Utomo yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Kudus, Senin (29/12/2025).

Menurutnya, Pilkada langsung membutuhkan anggaran yang sangat besar, baik dari sisi penyelenggara maupun peserta. Kondisi tersebut kerap berdampak pada praktik politik transaksional yang justru merugikan masyarakat.

“Biaya politik yang tinggi sering kali mendorong kepala daerah terpilih untuk ‘mengembalikan modal’ saat menjabat. Ini berisiko pada kebijakan yang tidak sepenuhnya berpihak kepada rakyat,” tegasnya.

Sulistyo menilai, mekanisme pemilihan melalui DPRD tetap memiliki legitimasi demokratis karena anggota DPRD dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu. Dengan demikian, aspirasi masyarakat tetap terwakili dalam proses pemilihan kepala daerah.

“Anggota DPRD adalah representasi rakyat. Jika mereka diberi mandat memilih kepala daerah, maka proses demokrasi tetap berjalan, namun dengan cara yang lebih efisien dan terkontrol,” jelasnya.

Selain itu, ia menambahkan bahwa Pilkada melalui DPRD berpotensi meminimalisir gesekan sosial di tengah masyarakat yang kerap muncul akibat perbedaan pilihan politik saat Pilkada langsung.

“Stabilitas sosial dan keamanan daerah juga menjadi pertimbangan penting. Jangan sampai Pilkada justru memecah persatuan masyarakat di daerah,” imbuhnya.

Meski demikian, Sulistyo menegaskan bahwa wacana tersebut masih memerlukan kajian mendalam serta payung hukum yang jelas. Ia berharap pemerintah pusat dan DPR RI dapat membuka ruang diskusi yang melibatkan partai politik, akademisi, dan masyarakat luas.

“Gerindra Kudus mendukung wacana ini sebagai bagian dari upaya memperbaiki sistem demokrasi. Namun tentu harus dibahas secara matang agar benar-benar membawa manfaat bagi daerah dan rakyat,” pungkasnya.

Ali Bustomi

The post Gerindra Kudus Dukung Wacana Pilkada Lewat DPRD, Ini Alasannya appeared first on SuaraBaru.id.