Penerapan ini dipersiapkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov Jateng, Kejati Jateng, serta para bupati dan wali kota. MoU mengatur penyediaan lokasi kerja sosial, teknis pengawasan, pembinaan, hingga pelaporan pelaksanaan pidana.

Regulasi Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Baru

KUHP baru menempatkan pidana kerja sosial sebagai salah satu pidana pokok. Pasal 65 ayat (1) huruf e menyebutkan bahwa pidana pokok terdiri atas “pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial”.

Dalam penjelasan Pasal 65, disebutkan bahwa pidana kerja sosial merupakan model alternatif dari pidana penjara, yang “dikembangkan untuk mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan, selama masih memenuhi tujuan pemidanaan”. Penjelasan ini mempertegas bahwa pidana kerja sosial adalah instrumen pemidanaan modern yang menekankan pembinaan dan keterlibatan sosial.

Selanjutnya, Pasal 85 ayat (1) mengatur bahwa pidana kerja sosial dapat dijatuhkan untuk tindak pidana yang diancam pidana kurang dari lima tahun, ketika hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda kategori II. Pada bagian penjelasannya disebutkan bahwa kerja sosial dapat dilakukan di berbagai lembaga layanan publik seperti rumah sakit, panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga sosial lainnya, dan harus disesuaikan dengan profesi maupun kemampuan terpidana.

Teknis Pelaksanaan di Daerah

Hakim nantinya hanya menetapkan lamanya pidana, sedangkan bentuk kegiatan sosial akan disesuaikan pemerintah daerah. Karena itu, kesiapan tiap kabupaten/kota menjadi krusial. Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa kepala daerah wajib memastikan lokasi kerja sosial tidak merendahkan martabat terpidana dan tidak boleh digunakan secara transaksional.

Plt. Sekretaris Jampidum, Undang Mogupal, menegaskan bahwa implementasi pidana kerja sosial “tidak bisa hanya mengandalkan Kejaksaan” sehingga koordinasi dengan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi kunci.

Selain menjadi instrumen pembinaan, pidana kerja sosial juga diproyeksikan mengurangi overkapasitas Lapas, sekaligus membuka ruang bagi terpidana untuk mendapatkan pelatihan keterampilan dan kembali sebagai individu produktif.

PT Jamkrindo melalui program TJSL menyatakan siap mendukung implementasi pidana kerja sosial dengan menyediakan lokasi, pendampingan, serta pelatihan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Dengan fondasi regulasi yang jelas dalam KUHP baru, pidana kerja sosial diproyeksikan menjadi alternatif pemidanaan yang lebih humanis, bermanfaat, dan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Ali Bustomi

The post Hukuman Pidana Kerja Sosial Mulai Berlaku di Kudus, Siapa yang Bisa Dijatuhi dan Di Mana Dijalankan? appeared first on SuaraBaru.id.

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan bersamaan dengan kepala kejaksaan negeri serta para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah. Bupati Kudus Sam’ani Intakoris, didampingi Wakil Bupati Bellinda Birton, hadir langsung dalam agenda yang digelar di Gradhika Bhakti Praja Semarang, Senin (1/12/2025).

Aturan Teknis Disepakati

Melalui MoU ini, pemerintah daerah bersama kejaksaan menyepakati sejumlah pengaturan teknis, mulai dari penyediaan lokasi kerja sosial, mekanisme pengawasan, pola pembinaan, penyediaan data, hingga edukasi publik. Seluruhnya ditujukan agar pelaksanaan pidana kerja sosial berjalan transparan, konsisten, dan berorientasi pada pemulihan.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pidana kerja sosial merupakan salah satu pilar penting dalam konsep keadilan restoratif dalam KUHP baru. Menurutnya, pendekatan ini memberi kesempatan bagi pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri dan memberi manfaat bagi masyarakat.

“Ini bukan sekadar hukuman, tetapi cara agar pelaku memahami kesalahannya dan memperbaiki diri melalui kontribusi kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan pelaksanaan pidana kerja sosial tetap menjunjung nilai kemanusiaan dan tidak disalahgunakan.

“Kepala daerah harus memastikan tempat kerja sosial itu bermanfaat, tidak merendahkan martabat, dan tidak dikomersialkan. Pengawasan melekat ada di daerah, dan pelaksanaannya wajib dilaporkan ke Kejaksaan,” tegasnya.

Gubernur turut mengingatkan pemerintah daerah agar menjaga lokasi kerja sosial dari potensi penyimpangan maupun praktik transaksional yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Bupati Kudus Nyatakan Kesiapan

Menanggapi arahan tersebut, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menyatakan komitmen penuh untuk mendukung implementasi pidana kerja sosial di Kabupaten Kudus. Ia memastikan pemerintah daerah akan menyiapkan sarana, mekanisme, dan pengawasan yang dibutuhkan.

“Kami siap mendukung penuh pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan restoratif dan rehabilitasi sosial bagi para terpidana,” ungkapnya.

Dengan penandatanganan MoU ini, Kabupaten Kudus menjadi salah satu daerah yang siap menjalankan mekanisme hukuman alternatif berbasis pemulihan sesuai amanat KUHP baru.

Ali Bustomi

The post Kudus Siap Berlakukan Hukuman Pidana Kerja Sosial appeared first on SuaraBaru.id.