Jumlah itu berbeda ketimbang data yang disampaikan Komisi IX DPR RI, saat melakukan melakukan kunjungan spesifik ke Jawa Tengah terkait kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh, yang dikatakan mencapai 13.700 orang, Kamis 5 September 2024.

Kepala Disnakertrans Jawa Tengah Ahmad Aziz, menerangkan, data riil tersebut berasal dari aplikasi SIGAP PHI. Di dalamnya tersimpan data yanh menginformasikan terkait kasus PHK di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

“Apllikasi tersebut mendata perusahaan yang melakukan PHK, di masing-masing daerah. Di situ terlihat jumlah PHK, bahkan kasus yang masih melakukan mediasi,” kata Aziz.

Lebjh lanjut secara rinci, data hingga Agustus 2024, sejumlah 6.844 orang terkonfirmasi di berhentikan atau PHK. Kemudian ada 2.289 orang dirumahkan, sehingga totalnya mencapai 9.133 orang.

“Kunjungan DPR RI Komisi IX (membahas) terkait banyaknya PHK, ada info Jateng terbanyak dibanding provinsi lain. Akhirnya ini bisa mengklarifikasi, mengonfirmasi, bahwa jateng tak sebanyak yang diberitakan,” ujar Aziz.

Aziz bilang adanya kasus PHK yang terjadi di Jateng, terutama, dari sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT).

Terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi hal tersebut. Di antaranya, faktor geopolitik perang Rusia-Ukraina, resesi ekonomi negara tujuan ekspor, kenaikan harga barang baku, penurunan order hingga membanjirnya produk impor TPT.

Aziz memastikan, upaya mitigasi telah dilakukan, terutama penyelesaian terkait pesangon dan hak jaminan sosial pekerja.

Menurutnya, PHK menjadi hal terakhir yang dapat ditempuh, karena masih bisa dilakukan mediasi hingga persetujuan bersama.

Di sisi lain, Aziz menyebut Jawa Tengah masih menjadi primadona penanaman investasi. Hal itu diindikasikan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) tercatat 0,94 juta jiwa atau 4,39 persen, di bawah Jabar, Banten dan Jakarta.

Menurut datanya, banyak perusahaan yang merelokasi dan berinvestasi ke Jateng.
Seperti, calon pabrik alas kaki di Pekalongan yang membutuhkan 18 ribu orang pekerja dan pabrik sepatu di KITB Batang, yang berkapasitas 15 ribu orang pekerja.

“Djarum juga menginvestasikan pabrik di enam kabupaten, KEK Kendal membutuhkan 10 ribu lebih pekerja. Kesempatan kerja masih terbuka luas di Jateng,” tuturnya.

Selain itu, Pemprov Jateng juga memaksimalkan pendidikan vokasi. Ini diindikasikan dengan alokasi APBD untuk perbaikan dan penambahan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) milik Provinsi Jawa Tengah.

Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyoroti tentang pembayaran jaminan sosial pekerja. Dari klarifikasi lapangan, banyak hal yang menyebabkan jaminan sosial tidak didapat pekerja, di antaranya oknum perusahaan nakal yang tidak membayar premi karena masalah keuangan.

“Situasi ekonomi faktor geopolitik sedang susah, permintaan ekspor turun sehingga perusahaan melakukan efisiensi. Karena itu 13.700 (orang buruh di Jateng yang di-PHK) harus dijamin haknya. Perusahaan tidak boleh mengingkari pesangon, jaminan sosial dan jaminan kehilangan pekerjaan. Sebab dari angka itu hanya 9.700 yang JKP,” tuturnya.

Terkait perbedaan data jumlah PHK di Jateng, Edy menyebut hal itu harus didalami lebih lanjut.

“Data dari Kemenaker RI (13.700 orang buruh PHK) kan data umum. Kalau data dari dinas 9.700 (orang buruh PHK) itu data fluktuasi riil. Perbedaan data harus diklarifikasi, tadi data dari (serikat) buruh juga 9.700 (orang), tentu masing masing pihak harus telusur ulang, mungkin ada yang tak terdata atau tidak lapor,” urainya.

Pada kunjungan tersebut, rombongan dipimpin Ketua Komisi IX DPR-RI Kurniasih Mufida. Turut hadir Staf Ahli Menaker Bidang Sosial, Budaya, Politik dan Kebijakan Publik Ismail Pakaya dan Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia.

Diaz Abidin

The post Jawa Tengah Akui ada PHK Massal Karyawan Industri, 9 Ribu Orang Terdampak appeared first on SuaraBaru.id.

Data tersebut menunjukkan bahwa PHK paling banyak terjadi di Jawa Tengah, yang selama ini dikenal sebagai wilayah dengan upah rendah.

“Kami dari KSPI Jawa Tengah menanggapi bahwa fakta ini sekaligus mematahkan mitos bahwa upah murah adalah solusi untuk mengatasi PHK. Sebaliknya, di Jawa Tengah, yang dikenal dengan tingkat upah rendah, justru angka PHK tertinggi tercatat, terutama di sektor manufaktur, tekstil, dan industri pengolahan,” kata Aulia dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/9/2024).

Selama bertahun-tahun, lanjutnya, pemerintah dan pengusaha mempromosikan kebijakan upah murah sebagai strategi untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Jawa Tengah sering dijadikan contoh sukses dari kebijakan ini, dengan argumen bahwa upah rendah akan meningkatkan daya saing dan menjaga keberlangsungan operasional perusahaan. Namun, data terbaru menunjukkan bahwa strategi ini tidak hanya gagal melindungi pekerja dari ancaman PHK, tetapi juga tidak mampu memberikan kepastian kerja.

“PHK massal di Jawa Tengah membuktikan bahwa kebijakan upah murah adalah solusi yang keliru. Meskipun upah di Provinsi ini lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain, ternyata tidak ada jaminan bahwa pekerja di sini akan terlindungi dari gelombang PHK. Ini adalah bukti bahwa upah murah tidak dapat menjadi tameng yang efektif terhadap krisis ketenagakerjaan yang lebih besar,” terangnya.

Dikatakan, kegagalan kebijakan upah murah ini semakin diperparah oleh dampak negatif dari UU Cipta Kerja. Undang-undang ini, yang disahkan dengan dalih meningkatkan fleksibilitas pasar kerja dan menarik investasi, justru mempermudah pengusaha untuk melakukan PHK. UU Cipta Kerja tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja, dan dalam kasus PHK massal ini, undang-undang tersebut justru berperan sebagai alat yang memfasilitasi praktik-praktik yang merugikan pekerja.

Dalam konteks Jawa Tengah, sambung dia, di mana upah sudah rendah, penerapan UU Cipta Kerja semakin memperburuk keadaan. Alih-alih memberikan perlindungan, UU ini justru memberikan keleluasaan lebih besar kepada pengusaha untuk melakukan PHK secara massal. “Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap para pekerja yang selama ini telah berjuang untuk memperoleh upah yang layak dan perlindungan kerja yang adil,” imbuhnya.

“Pernyataan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah kemarin mengatakan bahwa pemerintah terus melakukan mitigasi untuk mencegah PHK, terdengar kosong dan tidak menyentuh akar permasalahan. Upaya mitigasi seperti mempertemukan manajemen dan pekerja hanyalah langkah kosmetik yang tidak akan menyelesaikan masalah secara fundamental. Selama UU Cipta Kerja tetap berlaku dan kebijakan upah murah masih dianggap sebagai solusi, angka PHK akan terus meningkat, dan kesejahteraan pekerja akan terus terancam,” jelasnya.

Menurutnya, pemerintah seharusnya mengakui bahwa kebijakan mereka telah gagal. Untuk itu, tidak ada jalan lain selain mencabut UU Cipta Kerja dan meninggalkan paradigma upah murah yang sudah terbukti tidak efektif. Jika pemerintah serius dalam melindungi pekerja, mereka harus mengambil langkah nyata dengan memberlakukan kebijakan yang benar-benar berpihak pada pekerja, termasuk memastikan upah layak dan perlindungan kerja yang kuat.

“Pemerintah tidak bisa terus menerus bersembunyi di balik retorika dan kebijakan yang gagal. Kesejahteraan buruh harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar catatan pinggir dalam pengambilan kebijakan. Sudah saatnya kita bersama-sama memperjuangkan masa depan yang lebih baik bagi para pekerja Indonesia, di mana upah layak dan perlindungan kerja bukanlah barang mewah, tetapi hak yang harus diperjuangkan dan dipertahankan. Mari kita bersatu untuk menolak kebijakan yang merugikan dan memperjuangkan kebijakan yang benar-benar melindungi hak-hak pekerja,” tandasnya.

Ning S

The post Sekretaris KSPI Jateng Menyebut Upah Murah Bukan Solusi Menghindari PHK appeared first on SuaraBaru.id.

Awal pandemi memang sangat berdampak, namun setelah kasusnya menurun perusahaan mulai bangkit. Akan tetapi, kembali melonjaknya kasus Covid-19 di Kudus perusahaan kembali terdampak,” ujarnya, Rabu (23/6).

Apalagi, lanjut dia, yang terdampak bukan lokal Kudus, melainkan secara nasional sehingga dampaknya juga berantai karena perusahaan di Kudus juga melakukan transaksi dengan perusahaan lain yang dimungkinkan terdampak, sehingga turut mempengaruhi perusahaan yang ada di Kudus.

Bahkan dampaknya saat ini sudah mempengaruhi neraca keuangan beberapa perusahaan di Kudus karena pembayarannya semula menunggu tempo satu bulan, kini bisa sampai dua hingga tiga bulan baru dibayar.

Hal tersebut, kata dia, tentunya sangat berpengaruh terhadap keuangan perusahaan, namun hingga kini belum sampai ada yang melakukan pemutusan hubungan kerja.

“Jika mengatur jadwal kerja karyawannya memang ada sebagai upaya menghindari PHK pekerja,” ujarnya.

Ia berharap adanya kedisiplinan masyarakat mematuhi protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi Covid-19 bisa menuntaskan pandemi di Kudus secepatnya.

Sementara masing-masing perusahaan juga menerapkan aturan tegas bagi karyawannya untuk mematuhi protokol kesehatan, terutama selalu memakai masker baik di perjalanan maupun di perusahaan, termasuk di rumah juga harus mematuhi protokol kesehatan demi menjaga agar tidak terpapar virus corona.

Kalaupun pekerja dari luar kota dikhawatirkan menularkan virus, maka perusahaan juga menyediakan kendaraan penjemputan demi menghindari mereka memanfaatkan mobil angkutan umum. Karena jika sampai ada karyawan yang terpapar Covid-19, yang dirugikan tidak hanya karyawan, melainkan perusahaan ikut menanggung.

Tm-Ab

The post Apindo Kudus Pastikan Belum Ada PHK Akibat Pandemi Covid-19 appeared first on SuaraBaru.id.