Pernyataan itu seperti yang disampaikannya, pada pengukuhan Pengurus BP4 Jateng, di Hotel Atria, Magelang, Rabu (29/10/2025). Menurut dia, BP4 merupakan mitra pemerintah sekaligus rekan kerja Kementerian Agama, dalam membangun keluarga sakinah.

”Kini BP4 telah berkembang menjadi lembaga yang mandiri dan penuh dedikasi. Program BP4 sejalan dengan Undang Undang Nomor 74 tentang Perkawinan, terutama dalam hal pembinaan calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA),” kata Dr Ikhwan, usai acara pengukuhan Ketua BP4 Jateng, yang kini dijabat Drs H Eman Sulaeman MH.

BACA JUGA: KONI Kabupaten Tegal dan Boyolali Tak Bisa Hadiri Musorprov 2025

Disebutkan juga, BP4 menjadi jembatan empati antara pemerintah dan masyarakat, membantu calon pasangan memahami potensi konflik rumah tangga, sekaligus memberikan bimbingan pascanikah, agar rumah tangga mereka kuat dalam menghadapi badai kehidupan.

”BP4 bukan sekadar lembaga formal, tapi katalisator yang menghidupkan semangat keluarga. Ujung tombak pembinaan yang harus hadir dengan empati, mendengar dengan hati, dan menuntun dengan kasih,” pesan dia.

Sementara itu, Sekjen BP4 Pusat, Dr H Anwar Saadi MA menyatakan, sejak berdiri pada 1957, dan diformalkan pada 1961, BP4 hadir untuk menjawab tantangan besar, yakni tingginya angka perceraian.

BACA JUGA: Parpol di Kota Magelang Didorong Terapkan Tata Kelola Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

”Dulu, 60 persen rumah tangga berakhir dengan perpisahan. Kini, angkanya turun menjadi 30 persen. Ini perjuangan panjang, dan kami terus berikhtiar menekan lebih jauh. Karena mempertahankan pernikahan bukan sekadar pilihan, tapi jihad sosial, perjuangan menjaga keluarga untuk tetap utuh,” tuturnya.

Dia menambahkan, hingga kini BP4 telah melatih 1.500 mediator keluarga, melalui berbagai pelatihan yang tersebar di seluruh Indonesia. Langkah itu menjadi bukti keseriusan Kementerian Agama, dalam memosisikan BP4 sebagai garda terdepan penanganan konflik rumah tangga.

Doktor Anwar juga mengingatkan, Jateng termasuk tiga besar provinsi dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Karena itu, BP4 Jateng berkomitmen memperluas pembinaan hingga ke tingkat kabupaten dan kecamatan, melalui bimbingan teknis bagi para pengurus.

Hadir dalam acara itu sejumlah dewan pakar BP4, seperti Prof Dr Ahmad Izzuddin MAg, Prof Dr Ahmad Rofiq, dan Prof Dr Suhanjati, serta Kakanwil Kemenag Jateng, H Saiful Mujab.

Riyan

The post Jateng Masuk Tiga Besar Angka Perceraian Tertinggi di Indonesia appeared first on SuaraBaru.id.

Acara yang menghadirkan sekitar 170 peserta ini diikuti oleh berbagai elemen, mulai dari mahasiswa, akademisi, legislatif, hingga pejabat utama Polres Kudus. Sejumlah organisasi kemahasiswaan seperti PMII, HMI, IMM, GMNI, serta BEM dari UMK, UMKU, UIN Kudus, dan ITEKES turut ambil bagian aktif dalam forum diskusi ini.

Dalam kesempatan tersebut, Kholid Mawardi, yang kini menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kudus, menyoroti menurunnya daya juang gerakan mahasiswa pasca-reformasi.

“Gerakan mahasiswa seperti kehilangan arah. Padahal sejarah membuktikan, perubahan besar bangsa ini tak lepas dari keberanian dan idealisme kaum muda,” tegasnya.

Menurut Kholid, FGD seperti ini menjadi momen penting untuk membangkitkan kembali ruh pergerakan. Ia mengapresiasi keterbukaan Polres Kudus dalam merangkul mahasiswa dan menciptakan ruang dialog yang sehat.

“Kami sangat menghargai langkah progresif Polres Kudus. Di tengah institusi kepolisian yang terus berbenah menuju humanisme, mahasiswa justru harus tampil menjadi pelopor, bukan penonton,” lanjutnya.

Ia menekankan bahwa organisasi mahasiswa bukan sekadar tempat diskusi, tetapi wadah pembentukan karakter, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial.

“Mahasiswa harus berani berpikir kritis, bersikap idealis, tapi tetap bijak dan bertanggung jawab. Jangan sampai kalah semangat dengan para senior aktivis yang dulu berjibaku menuntut reformasi,” pungkasnya.

Dalam forum yang dipandu oleh moderator Sururi Mudjib ini, turut hadir dua narasumber lain, yakni Ketua KPUD Kudus Ahmad Amir Faishol dan akademisi Yusuf Istanto. Keduanya juga menyoroti pentingnya peran mahasiswa dalam menjaga kualitas demokrasi.

Sementara itu, Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo dalam sambutannya menyatakan bahwa mahasiswa memiliki peran historis dalam perjalanan bangsa. Namun, dalam menyampaikan aspirasi, mahasiswa diimbau untuk tetap mengedepankan etika, hukum, dan ketertiban umum.

“Kami ingin mahasiswa tetap kritis, tapi dengan cara-cara yang damai dan solutif. Forum ini kami harapkan bisa mempererat hubungan antara kepolisian dan kalangan intelektual muda,” ungkap Kapolres.

FGD ini juga menjadi ajang edukasi mengenai penyampaian pendapat yang konstitusional. Yusuf Istanto menegaskan bahwa kebebasan berekspresi adalah hak, namun harus tetap dalam koridor hukum dan norma sosial.

“Mahasiswa harus jadi teladan dalam menyampaikan aspirasi secara elegan, berbasis data, dan bebas hoaks,” tuturnya.

Ali Bustomi

The post Anggota DPRD Kudus Kholid Mawardi Tantang Mahasiswa Jadi Penggerak Demokrasi appeared first on SuaraBaru.id.