Untuk memperkuat hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menggelar Pelatihan Paralegal Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan yang diikuti 247 peserta dari Kabupaten Batang dan Kota Semarang.

Kegiatan yang melibatkan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) sebagai mitra strategis ini menjadi bagian dari upaya memperkuat Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan sebagai garda terdepan pelayanan hukum yang dekat dengan masyarakat. Sebanyak 117 peserta berasal dari Kabupaten Batang dan 130 peserta berasal dari Kota Semarang.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah, Delmawati, dalam sambutannya menegaskan bahwa pelatihan paralegal merupakan salah satu langkah strategis dalam memperkuat akses terhadap keadilan (access to justice) bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok rentan yang masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh layanan hukum.

“Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum serta hak untuk memperoleh perlindungan dan bantuan hukum. Karena itu, keberadaan Pos Bantuan Hukum di desa dan kelurahan memiliki peran yang sangat penting dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat,” ujar Delmawati, Selasa (2/6/2026).

Menurutnya, Pos Bantuan Hukum tidak hanya berfungsi sebagai tempat konsultasi hukum, tetapi juga menjadi sarana penyampaian informasi hukum, penyelesaian sengketa secara damai, serta rujukan bantuan hukum kepada pihak yang berwenang.

Delmawati juga menyoroti peran strategis paralegal sebagai ujung tombak pelayanan hukum di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa paralegal bukan untuk menggantikan peran advokat, melainkan menjadi mitra masyarakat dalam memberikan edukasi hukum, membantu mengidentifikasi permasalahan hukum, memberikan layanan konsultasi dan informasi hukum, serta memfasilitasi penyelesaian sengketa secara nonlitigasi melalui mediasi dan musyawarah.

“Keberadaan paralegal sangat penting untuk membantu masyarakat memperoleh akses terhadap informasi dan layanan hukum secara lebih mudah, sekaligus menjadi penghubung dengan Organisasi Bantuan Hukum atau advokat apabila diperlukan pendampingan lebih lanjut,” katanya.

Melalui pelatihan tersebut, peserta dibekali pemahaman mengenai dasar-dasar hukum, teknik komunikasi dan pendampingan masyarakat, mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, serta tata cara pemberian layanan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Delmawati menilai keberhasilan Pos Bantuan Hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya secara administratif, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Oleh karena itu, ia mendorong seluruh peserta untuk memanfaatkan pelatihan tersebut sebagai sarana meningkatkan kapasitas dan memperluas wawasan.

“Saya meyakini dengan meningkatnya kapasitas para paralegal, Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan akan mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dan mendukung terwujudnya pemerataan akses keadilan di wilayah kita,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah berharap terbentuk jaringan paralegal yang mampu menjadi penghubung antara masyarakat dan layanan bantuan hukum, sekaligus memperkuat budaya penyelesaian sengketa secara damai dan peningkatan kesadaran hukum hingga tingkat desa dan kelurahan.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jateng Latih 247 Paralegal Desa, Perluas Akses Keadilan hingga Tingkat Kelurahan appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kresna Basudewa Kanwil ini menjadi langkah awal pelaksanaan program bantuan hukum negara bagi masyarakat miskin di Jawa Tengah tahun ini.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo. Ia  menegaskan bahwa bantuan hukum merupakan instrumen penting untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu.

Program ini, menurutnya, dijalankan melalui kolaborasi antara pemerintah sebagai penyelenggara, dan organisasi bantuan hukum sebagai pemberi layanan, serta masyarakat sebagai penerima manfaat.

“Pemberian bantuan hukum tidak dapat dilaksanakan oleh sembarang lembaga. Hanya organisasi pemberi bantuan hukum yang telah diverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum yang dapat melaksanakan tugas tersebut,” ujar Heni.

Ia menjelaskan, berdasarkan keputusan Menteri Hukum mengenai verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum periode 2025–2027, terdapat 58 organisasi pemberi bantuan hukum terakreditasi di Provinsi Jawa Tengah. Lembaga-lembaga tersebut tersebar di berbagai wilayah eks Karesidenan, mulai dari Banyumas, Kedu, Pati, Pekalongan, Semarang, hingga Surakarta.

Kakanwil mencatat belum semua daerah memiliki organisasi bantuan hukum terakreditasi. Dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, baru 26 daerah yang memiliki OBH terakreditasi, sementara sembilan daerah lainnya belum memiliki lembaga yang memenuhi standar tersebut. Kondisi ini, menurutnya, menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperluas jangkauan layanan bantuan hukum.

“Dengan wilayah Jawa Tengah yang luas, anggaran yang tersedia tentu tidak akan mampu memenuhi seluruh kebutuhan bantuan hukum masyarakat miskin. Karena itu diperlukan sinergi pemerintah daerah melalui dukungan anggaran daerah agar akses keadilan dapat semakin luas,” kata Heni.

Pada tahun anggaran 2026, anggaran layanan bantuan hukum di Jawa Tengah tercatat sebesar Rp3,35 miliar yang dialokasikan untuk 58 OBH terakreditasi. Dana tersebut digunakan untuk mendukung layanan bantuan hukum litigasi maupun nonlitigasi bagi masyarakat yang membutuhkan.

Selain penandatanganan perjanjian, kegiatan diisi pengarahan dari Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Delmawati, yang memaparkan arah pelaksanaan program bantuan hukum tahun 2026.

Delmawati menjelaskan, pelaksanaan bantuan hukum tahun ini mengalami sejumlah penyesuaian, terutama pada skema kegiatan litigasi dan nonlitigasi. Pendampingan litigasi, misalnya, difokuskan pada tahap penyidikan dan persidangan tingkat pertama, sementara kegiatan nonlitigasi meliputi penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat, mediasi, negosiasi, dan pendampingan di luar pengadilan.

The post 58 Organisasi Bantuan Hukum Tandatangani Kontrak dengan Kemenkum Jateng appeared first on SuaraBaru.id.