Kegiatan tersebut digelar di Aula Kresna Basudewa Kanwil Kemenkum Jateng pada Selasa (13/1/2026). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan tugas mandatori yang wajib dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum.

Penandatanganan Komitmen Bersama dilakukan oleh Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, bersama para Kepala Divisi, Kepala Unit Pelaksana Teknis, serta Pejabat Administrasi. Dalam Piagam Komitmen Bersama tersebut, Kemenkum Jateng menyatakan tekad kuat untuk membangun Zona Integritas secara konsisten dan berkelanjutan.

Selain itu, Kakanwil juga menandatangani Pakta Integritas yang memuat tujuh poin utama, antara lain komitmen untuk bersikap proaktif dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), bekerja secara transparan dan akuntabel, menghindari konflik kepentingan, serta menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas.

Dalam rangkaian kegiatan juga dilakaukan penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Kakanwil dan para Kepala Divisi. Perjanjian ini memuat gambaran penugasan dari pimpinan instansi kepada unit di bawahnya dalam melaksanakan program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja sebagai tolok ukur capaian.

Kakanwil menegaskan, pembangunan Zona Integritas bukan sekadar kegiatan seremonial atau upaya mengejar predikat semata, melainkan harus memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia juga menekankan pentingnya pelayanan yang berbasis teknologi informasi, namun tetap diimplementasikan secara optimal dalam praktik sehari-hari.

“Esensi pembangunan Zona Integritas adalah kepuasan masyarakat. Bukan hanya soal sertifikasi, tetapi bagaimana layanan yang kita berikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Kakanwil juga mengingatkan bahwa Balai Harta Peninggalan (BHP) Semarang saat ini menjadi satu-satunya BHP yang belum meraih predikat WBK. Ia meminta seluruh jajaran BHP Semarang untuk termotivasi dan menjadikan hal tersebut sebagai tanggung jawab kolektif, bukan semata tanggung jawab pimpinan semata.

“Reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas adalah kerja bersama. Saling mengingatkan, saling memotivasi, serta memperkuat komunikasi dan sinergi menjadi kunci keberhasilannya,” kata Heni.

Ia menginstruksikan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2026 dilaksanakan secara simultan dengan Reformasi Birokrasi, memenuhi data dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sesuai pedoman, melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai dasar perbaikan layanan, menciptakan inovasi tepat guna, serta mengoptimalkan pelaksanaan enam Area Perubahan.

The post Kemenkum Jateng Teken Komitmen Bersama Zona Integritas dan Perjanjian Kinerja 2026 appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang dirangkaikan dengan deklarasi janji kinerja dan pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ini dipusatkan di Graha Pengayoman Kementerian Hukum.

Acara dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila hadir didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin. Sementara Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Delmawati bersama jajaran pegawai Kanwil Kemenkum Jateng mengikuti kegiatan tersebut secara virtual dari aula Kanwil.

Menteri Hukum menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas capaian Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2025, di mana Kementerian Hukum memperoleh nilai 77,17 persen. Menurutnya, keberhasilan pembangunan birokrasi tidak hanya diukur dari sistem yang dibangun, tetapi dari nilai dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat sebagai pengguna akhir layanan publik.

Menteri Hukum juga menyoroti keberhasilan pengembangan Pos Bantuan Hukum yang hingga saat ini telah menjangkau lebih dari 71.000 desa dan kelurahan. Seluruh layanan tersebut terpantau melalui sistem digitalisasi yang terus dikembangkan oleh Kementerian Hukum.

Disampaikan, pada awal April 2026, transformasi digital Kementerian Hukum dalam bentuk super aplikasi akan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Melalui aplikasi bernama PASTI, seluruh layanan publik maupun layanan internal Kementerian Hukum dapat diakses dan diselesaikan dalam satu genggaman, lengkap dengan dashboard yang memungkinkan pemantauan setiap permohonan layanan hukum secara real time.

Menteri Hukum juga mendorong seluruh jajaran untuk berlomba-lomba menciptakan inovasi demi peningkatan kualitas pelayanan publik, yang nantinya akan diberikan penghargaan. Ia kembali mengingatkan pesan Presiden RI bahwa sudah saatnya seluruh aparatur negara mengabdi sepenuh hati dan berterima kasih kepada masyarakat Indonesia atas kepercayaan yang telah diberikan.

Pada kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan pakta integritas. Perjanjian kinerja tersebut menjadi instrumen pengendalian kinerja secara berjenjang guna memastikan seluruh sasaran dan target organisasi dapat tercapai secara optimal, terukur, dan berkualitas.

Ning S

The post Kemenkum Tanda Tangani Komitmen Bersama dan Perjanjian Kinerja 2026 appeared first on SuaraBaru.id.