Anggota Panitia Khusus (Pansus) 3 DPRD Kudus dari Fraksi PKB, Ali Ihsan, menegaskan komitmen fraksinya untuk terus mengawal pembahasan hingga perda tersebut resmi disahkan.

“Kami sudah lama memperjuangkan pentingnya regulasi halal ini. Sebagai kota santri, Kudus semestinya menjadi pelopor dalam menjamin kehalalan produk yang beredar,” ujarnya, Selasa (8/7/2025).

Ia menyoroti belum adanya Perda khusus halal sebagai ironi, mengingat UU Nomor 33 Tahun 2014 dan UU Nomor 6 Tahun 2023 telah jelas mengatur kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha, khususnya sektor mikro dan kecil.

Menurutnya, keterlambatan ini diperparah oleh lemahnya sinergi antara instansi terkait, termasuk Kementerian Agama dan MUI di daerah. Hal ini berdampak langsung pada ketidakpastian status halal ribuan produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari.

“Bahkan di pasar-pasar, proses penyembelihan masih jauh dari standar syariah. Ayam dipotong massal tanpa pengawasan, ini harus segera ditertibkan,” tegasnya.

Ali juga menekankan bahwa keberadaan Perda bukan sekadar formalitas, melainkan harus dibarengi dengan peraturan bupati (perbup) sebagai aturan teknis dan implementatif.

“Kami tidak ingin perda ini berhenti di meja pembahasan. Setelah disahkan, bupati harus gerak cepat menyusun perbup agar implementasinya nyata,” ujarnya.

Berdasarkan data dari Dashboard Sertifikasi Halal tahun 2024, dari total 9.013 produk di Kudus, hanya 4.899 yang telah memiliki sertifikat halal. Sebagian besar di antaranya berasal dari sektor usaha mikro dan kecil. Artinya, masih banyak produk yang belum terjamin status kehalalannya.

Lebih jauh, Ali Ihsan menegaskan bahwa ruang lingkup halal tak terbatas pada makanan dan minuman semata, tetapi juga meliputi kosmetik, obat-obatan, produk rumah tangga, hingga jasa pelayanan dan wisata.

“Halal itu menyeluruh, menyentuh hampir semua aspek hidup umat. Maka, perlu kebijakan yang terstruktur dari tingkat pusat hingga daerah,” tambahnya.

Dalam konteks lokal, Pemkab Kudus memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pembinaan, fasilitasi, hingga membentuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk mendukung sertifikasi secara masif.

Fraksi PKB berharap Raperda ini dapat menjadi role model nasional, mengingat Kudus memiliki identitas religius yang kuat sekaligus sebagai pusat industri.

“Pemerintah harus berpihak pada rakyat, bukan semata pada pengusaha. Perlindungan terhadap produk halal adalah bagian dari hak konsumen. Ini soal keadilan dan tanggung jawab moral,” pungkas Ali.

Dengan percepatan pembahasan ini, DPRD Kudus mendorong agar perda produk halal segera rampung, dilanjutkan dengan aturan teknis, pengawasan ketat, serta edukasi menyeluruh bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Ali Bustomi

The post Miris! Kudus Kota Santri Tapi Belum Ada Perda Produk Halal appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam rapat paripurna yang digelar secara internal tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Hj Tri Erna Sulistyowati serta para wakil Ketua dan sejumlah anggota DPRD Kudus.

Salah satu usulan diantaranya muncul dari Anggota Fraksi PKB Ali Ihsan. Ali Ihsan yang juga merupakan Ketua Komisi D DPRD Kudus tersebut mengusulkan tambahan Ranperda tentang Produk Halal dan harmonisasi Ranperda tentang Pemulasaraan Jenazah. Menurutnya, dua Ranperda tersebut dinilai urgent untuk segera dibahas karena diperlukan di masyarakat.

“Fenomena di masyarakat, saat ini kebanyakan tenaga pemulasaraan jenazah adalah laki-laki. Butuh tenaga pemulasaraan perempuan untuk menangani jenazah perempuan. Tinggal merevisi saja peraturan daerah yang sudah ada,” terangnya.

Dengan mayoritas penduduk muslim, menurut Ali Ihsan Kudus memerlukan dukungan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten agar sumber daya manusia (SDM) dalam pemulasaran jenazah selaras dengan kebutuhan di masyarakat sesuai kaidah syariat Islam.

“Kami harap dua Ranperda usulan kami bisa ditambahkan dan diakomodir di tahun 2024 ini. Supaya bisa segera dibahas,” tambahnya.

Dukungan atas munculnya Ranperda tentang Produk Halal juga disampaikan Anggota Fraksi PKS. Umi Bariroh. Menurutnya, Ranperda tersebut dinilai sangat penting agar produk makanan dan minuman yang ada di Kudus terjamin kehalalannya.

“Kita tahu banyak toko roti atau produk makanan yang dijual saudara kita nonmuslim di Kabupaten Kudus. Oleh karena itu, jaminan kehalalan produk tersebut kami rasa sangat penting,”tandasnya.

Oleh karena itu, kata Umi, pihaknya berharap agar Paripurna DPRD Kudus selaku forum pengambil kebijakan tertinggi di tingkat DPRD Kudus menambahkan usulan dua Ranperda tersebut bisa masuk dalam Program Pembentukan Perda tahun 2024.

Sebagaimana diketahui, pada Program Pembentukan Perda tahun 2024 terdapat 12 Ranperda yang akan dibahas. Dari jumlah tersebut, enam Ranperda diantaranya merupakan inisiatif DPRD Kudus sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan DPRD Kudus nomor 100.3.1.2/10 Tahun 2023.

Keenam Ranperda inisiatif tersebut yakni Ranperda Keterbukaan Informasi Publik, Ranperda Perlindungan dan Pengembangan Pasar Rakyat, Perlindungan dan Pemberdayaan usaha Mikro dan Koperasi, Ranperda Prasarana, Sarana dan utilitas Umum.

Dua ranperda sisanya yakni Ranperda Fasilitasi dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Ranperda penataan dan Pengelolaan Parkir.

Ketua Bapemperda DPRD Kudus, Sutriyono menegaskan, Ranperda tentang Pemulasaraan Jenazah dihasilkan dari pihak eksekutif.

Selanjutnya, Bapemperda bakal bersurat ke Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kudus untuk membahas tentang harmonisasi atau revisi isi Perda yang dinilai sudah tidak relevan lagi.

Pihaknya juga mengakomodir Ranperda tentang Produk Halal yang diusulkan Anggota DPRD agar bisa dimasukkan dalam pembahasan 2024 ini.

“Ini Ranperda prakarsa DPRD. Ada sekitar 12 Ranperda usulan komisi dan fraksi, kami diskusikan dan skala prioritas ada enam. Ada tambahan usulan dua Ranperda lagi dalam proses berjalannya paripurna. Masih ada waktu untuk dilakukan pembahasan, sebelum nantinya dibahas di Pansus,” ucapnya

Ads-Ali Bustomi

The post DPRD Kudus Usulkan Tambahan Ranperda Pemulasaraan Jenazah dan Produk Halal appeared first on SuaraBaru.id.