Kali ini dalam Rapat Koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Kota Semarang, Senin (10/3/2025), berbagai program strategis dipaparkan untuk mewujudkan kelurahan yang mandiri dalam penyelesaian hukum berbasis masyarakat.

Rapat ini dihadiri Kepala Kanwil Kemenkum Jateng Heni Susila Wardoyo yang diwakili Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Jawa Tengah Delmawati, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, perwakilan Dinas PPPA Kota Semarang, serta 16 camat dari seluruh kecamatan di Kota Semarang.

Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Delmawati, menegaskan, pihaknya akan terus mendorong pembentukan Kelurahan Sadar Hukum sebagai salah satu program prioritas yang dikelola oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

“Kemenkum melalui BPHN telah menyusun berbagai program yang langsung bersentuhan dengan desa dan kelurahan. Kami ingin memastikan bahwa kesadaran hukum bukan hanya sebatas regulasi, tetapi menjadi bagian dari budaya masyarakat,” ujar Delmawati.

Penyuluh Hukum Madya Kanwil Kemenkum Jateng Lily Mufidah dan R. Danang pun menjelaskan dua program utama yang menjadi fokus dalam pembinaan hukum di Kota Semarang, yakni pertama Kelurahan Sadar Hukum, yang bertujuan menciptakan masyarakat yang taat hukum melalui pembentukan kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), pendirian Pos Bantuan Hukum (Posbankum), serta pengadaan Pojok Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Tercatat hingga tahun 2024, Kota Semarang telah memiliki 52 kelurahan sadar hukum yang tersebar di berbagai kecamatan, dengan harapan semakin banyak kelurahan yang dapat mencapai status ini dalam waktu dekat.

Program kedua yakni Peacemaker Justice Award (PJA) 2025, yang sebelumnya dikenal sebagai Paralegal Justice Award, kini difokuskan untuk memberikan penghargaan kepada lurah yang memiliki peran aktif dalam penyelesaian sengketa di masyarakat.

Program ini melibatkan pelatihan intensif Peacemaker Training, yang terdiri dari ON Class selama tiga hari secara daring dengan pengajar dari Mahkamah Agung, serta OFF Class berupa aktualisasi selama satu bulan di wilayah masing-masing sebelum dilakukan penilaian nasional.

The post Kemenkum Jateng Dorong Kota Semarang Jadi Percontohan Kelurahan Sadar Hukum  appeared first on SuaraBaru.id.

Dirjen Hortikultura Kementan melalui Ketua Kelompok Pascapanen dan Pengolahan Hasil Hortikultura Ofi Nidau Soleha mengatakan, terdapat dua komoditas yang akan dikembangkan dalam program HDDAP di 5 kecamatan dan 7 desa.

“Sumber dana merupakan pinjaman dari Asian Development Bank (ADB) dan International Fund For Agricultural Development (IFAD). Tujuannya untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan profitabilitas pertanian lahan kering dengan sasaran peningkatan pendapatan petani di lahan kering,” katanya saat ditemui di Ruang Abirawa Bupati Batang, Selasa (14/5/2024).

Ofi Nidau Soleha menyampaikan, untuk pola pelaksanaannya nanti, Kementan akan menyediakan tenaga ahli dan melakukan supervisi, mentoring, dan pengawasan. Tak hanya itu, administrasi keuangan dilaksanakan oleh Kementan dimana daerah hanya menyediakan lokasi dan petani sasaran.

“Bentuk Kegiatan HDDAP meliputi Peningkatan kelembagaan petani, Penguatan Good Agriculture Process (GAP) dan Good Handling Process (GHP) Peningkatan infrastruktur (jalan dan sumber air), Pemasaran produk hingga Pembentukan Kelompok Ekonomi Petani (KEP),” jelasnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mengharapkan, program HDDAP ini bisa meningkatkan kualitas budidaya dan pengolahan hasil. Selain itu, meningkatkan akses pasar bahkan ekspor yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat juga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang.

“Kami siap berkomitmen menerima proyek ini dan menjalankannya. Kami tingkatkan kesejahteraannya, Pemda Batang di era otonomi ini berdaya secara ekonomi. Kami juga sedang giat giatnya meningkatkan Pendapatn Asli Daerah (PAD),” tegasnya.

Lani meminta kepada seluruh jajaran Pemda Batang harus bahu membahu dan berkolaborasi dalam mendukung keberhasilan program HDDAP.

“Semua harus terlibat untuk kelancaran program ini, bukan hanya tanggungjawab satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja. Kalau bisa dikolaborasikan. Mudah mudahan program ini benar benar bermanfaat untuk Kabupaten Batang,” pungkasnya.

Untuk komoditas yang akan difokuskan di 5 Kecamatan yaitu Bawang, Reban, Subah, Tersono dan Wonotunggal, untuk Varietas dan Calon Offtaker adalah Alpukat, Pisang Tanduk dan Kentang.

Nur Muktiadi

The post Batang jadi Percontohan Hortikultura Pertanian Lahan Kering appeared first on SuaraBaru.id.