Kegiatan ini menghadirkan Zuhud Rozaki, S.P., M.App.Sc., Ph.D., pakar agribisnis dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang memaparkan secara komprehensif tantangan ketahanan pangan nasional, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, dalam menghadapi krisis global seperti perubahan iklim dan eskalasi perang dagang.

Dalam pemaparannya, Zuhud menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berkutat pada produksi semata. Ia menekankan pentingnya memperkuat tiga pilar utama, yakni ketersediaan (availability), aksesibilitas (access), dan pemanfaatan (utilization). Ketiga aspek ini harus berjalan beriringan agar sistem pangan menjadi tangguh dan berkelanjutan.

“Ketahanan pangan harus dilihat sebagai sistem menyeluruh. Stabilitas pasokan, kemudahan akses, dan manfaat pangan menjadi kunci,” tegasnya.

Jateng Hadapi Ancaman Krisis Pangan 2045

Zuhud menyebut Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional menghadapi tantangan serius berupa ancaman krisis pangan pada tahun 2045. Diprediksi jumlah penduduk Jateng akan mencapai 42 juta jiwa, sementara lahan pertanian terus menyusut akibat alih fungsi dan urbanisasi.

Kondisi ini diperburuk dengan usia petani yang mayoritas sudah lanjut usia, serta dampak perubahan iklim yang mengganggu pola tanam dan meningkatkan serangan hama tanaman. Tanpa langkah strategis, ketahanan pangan dikhawatirkan akan terancam.

Sebagai solusi, Zuhud mendorong regenerasi petani melalui pelibatan generasi muda, penerapan pertanian organik dan berkelanjutan, serta peningkatan indeks pertanaman (IP).

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan petani untuk merancang kebijakan pangan yang adaptif dan berdaya tahan. Strategi intervensi terpadu menjadi kunci dalam menjawab tantangan pangan nasional.

Advokasi Kebijakan Pangan

Zuhud mencontohkan strategi nyata seperti grebeg pasar, yakni aksi langsung pemerintah memantau harga dan distribusi pangan di lapangan. Langkah ini, menurutnya, bukan sekadar inspeksi, tapi juga simbol kehadiran negara dalam menjaga rantai distribusi pangan tetap stabil.

Ia juga menyoroti pentingnya peran BULOG sebagai penjaga stabilitas cadangan dan harga beras nasional. BULOG dinilai mampu menjadi penghubung antara petani dan konsumen melalui skema pengadaan yang adil.

Tak hanya pemerintah, Zuhud juga mengajak mahasiswa dan akademisi untuk aktif terlibat dalam riset, inovasi, dan advokasi kebijakan pangan. Menurutnya, kampus seperti UMK harus menjadi pusat pengetahuan sekaligus penggerak solusi nyata bagi tantangan pangan nasional.

“UMK dan perguruan tinggi lain memiliki peran vital sebagai motor riset dan advokasi pangan. Kolaborasi ilmu, data, dan kebijakan harus menjadi budaya baru,” pungkasnya.

Kuliah umum ini menjadi pengingat bahwa ketahanan pangan bukan sekadar persoalan teknis pertanian, melainkan isu strategis nasional yang menyentuh aspek sosial, politik, ekonomi, hingga keberlanjutan lingkungan.

UMK terus menunjukkan komitmennya sebagai ruang dialog ilmiah sekaligus pusat aksi dalam memperkuat ketahanan pangan Indonesia di tengah tantangan global yang kian kompleks.

Ali Bustomi

The post Pakar Agribisnis Ini Sebut Jateng Terancam Krisis Pangan di Tahun 2045 appeared first on SuaraBaru.id.

Seminar bertajuk “International Trade in the Era of Global Trade Wars”, ini diselenggarakan secara daring dan diikuti 216 peserta dari dosen dan mahasiswa.

Seminar ini menghadirkan dua narasumber terkemuka di bidangnya, yakni pakar hukum internasional publik dan kekayaan intelektual dari Charles Darwin University Profesor David Price, serta Guru Besar Hukum dan Ekonomi dari Fakultas Hukum UKSW Profesor Yafet Yosafet Wilben Rissy. Jalannya diskusi dipandu oleh Dr. Theofransus Litaay selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UKSW, yang turut memperkaya dialog akademik dengan perspektif kritis dan reflektif.

Dekan Fakultas Hukum UKSW, Profesor Christina Maya Indah S dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas institusi dalam menjawab tantangan global.

“Kerja sama internasional merupakan fondasi penting dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi. Seminar ini menjadi cerminan sinergi yang membuka cakrawala pemikiran civitas academica terhadap dinamika perdagangan dan investasi internasional,” ujarnya sembari menyampaikan rencana penjajakan kerja sama formal antara UKSW dan Charles Darwin University.

Sesi pertama dipaparkan oleh Profesor David Price, pakar hukum internasional publik dan kekayaan intelektual dari Charles Darwin University, yang juga dikenal sebagai penasihat hukum sejumlah investor di kawasan Asia.

Ia menyoroti bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian investasi bilateral (BITs) dan perjanjian dagang internasional (FTAs, IIAs) kerap kali menjadi alat dalam strategi perang dagang antar negara.

“Perjanjian semacam ini memungkinkan investor menuntut negara tuan rumah melalui forum arbitrase internasional, alih-alih pengadilan domestik, dengan dasar perlindungan atas berbagai bentuk aset, termasuk kekayaan intelektual,” ungkapnya.

Forum Reflektif dan Strategis

Sementara itu, Profesor Yafet, dalam presentasinya menguraikan secara komprehensif konsep dan sejarah tariff war, serta implikasinya terhadap stabilitas ekonomi global dan nasional. Ia menjelaskan bahwa praktik perang tarif, yang kerap dilakukan secara sepihak oleh negara besar seperti Amerika Serikat, bukan hanya melanggar prinsip dasar WTO seperti Most Favoured Nation dan National Treatment, tetapi juga berdampak langsung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

The post Perkuat Diplomasi Ekonomi di Tengah Perang Dagang Global, FH UKSW Gelar Seminar Internasional appeared first on SuaraBaru.id.