Hal ini diwujudkan melalui kegiatan bertajuk “Penguatan Penyusunan Naskah Akademik dan Penjelasan/Keterangan dalam Rangka Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah” yang melibatkan pemerintah daerah se-Jawa Tengah, Kamis (16/4/2026).

Sebagai instansi vertikal di daerah, Kanwil Kemenkum Jawa Tengah memiliki peran strategis dalam memfasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Daerah (Perda) serta Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Upaya peningkatan kapasitas ini diharapkan mampu menghasilkan produk hukum yang berkualitas, harmonis, dan implementatif sesuai kebutuhan masyarakat.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Delmawati, yang menegaskan pentingnya sinergi antara Kanwil Kementerian Hukum dengan pemerintah daerah dalam proses pembentukan regulasi.

Membacakan sambutan Kakanwil Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, hingga April 2026, pihaknya telah menerima 251 permohonan harmonisasi rancangan Perda dan Perkada dari 36 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Jumlah tersebut diperkirakan terus meningkat, mengingat pada tahun 2025 terdapat 2.094 permohonan harmonisasi yang telah diselesaikan. Ia menekankan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari kolaborasi yang baik antara Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah dengan pemerintah daerah.

“Ke depan kami memandang bahwa kerja sama ini perlu terus kita tingkatkan. Komunikasi yang efektif, koordinasi yang intensif, serta komitmen bersama diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembentukan produk hukum daerah,” ungkapnya.

Ia mengingatkan, Peraturan Daerah sebagai instrumen kebijakan publik memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, sehingga proses penyusunannya tidak boleh dilakukan secara administratif semata.

“Setiap rancangan peraturan harus direncanakan secara matang, disusun secara cermat, dan didasarkan pada kebutuhan hukum yang nyata di lapangan,” tegasnya.

Dalam sambutan itu juga ditegaskan pentingnya Naskah Akademik sebagai landasan ilmiah dalam pembentukan regulasi.

“Naskah Akademik bukan sekadar dokumen pelengkap, melainkan harus dipahami sebagai dokumen ilmiah yang memberikan arah dan justifikasi terhadap pembentukan suatu regulasi,” ujarnya.

Dalam paparannya, narasumber, Pratama Herry Herlambang yang merupakan Konsultan Hukum di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang menyampaikan materi bertajuk “Naskah Akademik sebagai Pondasi Produk Hukum Daerah Berkualitas”.

Ia menjelaskan secara rinci sistematika penyusunan Naskah Akademik, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, hingga metode penelitian sebagai dasar penyusunan regulasi.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Jawa Tengah berharap pemahaman dan kapasitas para pemangku kepentingan dalam menyusun Naskah Akademik dan dokumen pendukung lainnya semakin meningkat, sehingga produk hukum daerah yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat, akuntabel, dan berkelanjutan.

Ning S

The post Tingkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah, Kemenkum Jateng Dorong Kapasitas Penyusunan Naskah Akademik appeared first on SuaraBaru.id.