Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kudus Hj Tri Erna Sulistyawati tersebut juga dihadiri langsung oleh Pj Bupati Kudus M Hasan Chabibie, perwakilan Forkopimda, para pimpinan OPD, Camat serta pimpinan BUMD yang ada di Kabupaten Kudus.

Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2023 antara Pj Bupati Kudus M Hasan Chabibie dengan pimpinan DPRD Kudus.

Sebelum mendapat persetujuan, sebelumnya disampaikan pula laporan akhir hasil pembahasan Badan Anggaran atas Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kudus H Mukhasiron.

Dalam laporannya, disampaikan sejumlah catatan atas pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 yang memuat saran dan masukan dari DPRD Kabupaten Kudus atas pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023.

Catatan tersebut diharapkan bisa menjadi evaluasi oleh Eksekutif dalam menjalankan APBD Tahun 2024 dan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Meski demikian, seluruh fraksi yang hadir dalam Paripurna dengan kompak menyatakan persetujuannya atas Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2023 tersebut.

“Alhamdulillah, Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 ini telah disetujui dan disahkan menjadi Perda. Selanjutnya, Ranperda ini akan diajukan ke Gubernur untuk mendapatkan evaluasi,”kata Wakil Ketua DPRD Kudus, Hj Tri Erna Sulistyawati.

Sementara, Pj Bupati Kudus M Hasan Chabibie mengucapkan rasa syukur dan terima kasihnya atas persetujuan DPRD Kabupaten Kudus atas Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Kudus Tahun 2023.

Pj Bupati berharap, semua saran, masukan dan  kritikan akan menjadi bahan pertimbangan dalam menjalankan roda pemerintahan berikutnya.

“Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Kudus yang telah menyetujui Ranperda ini disahkan menjadi Perda,”paparnya.

Dalam kesempatan tersebut juga sempat muncul interupsi dari anggota Fraksi Partai Nasdem, Sudjarwo yang mempertanyakan penyerapan anggaran kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2024. Menurut Sudjarwo, hingga melewati semester kedua ini, ternyata banyak program pembangunan daerah yang belum terlaksana dengan baik.

“Ada banyak kegiatan yang menjadi aspirasi saya di beberapa desa yang ternyata belum dilaksanakan sampai sekarang. Padahal, kegiatan ini sangat ditunggu oleh masyarakat,”tandasnya.

Menjawab pertanyaan ini, Pj Bupati Kudus M Hasan Chabibie menyatakan bahwa dirinya sudah membentuk tim percepatan penyerapan anggaran daerah. Diharapkan, tim tersebut bisa bekerja maksimal agar pelaksanaan pembangunan daerah bisa segera dilaksanakan dengan baik.

Ads-Ali Bustomi

The post DPRD Kudus Setujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 appeared first on SuaraBaru.id.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Masan saat hadir dalam Workshop Pengembangan SDM dengan tema “Analisis APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024”  yang dilaksanakan bekerja sama dengan pusat pengembangan SDM Universitas Semarang (PPSDM -USM).

Dalam kegiatan yang berlangsung akhir pekan lalu tersebut, bertujuan untuk pendalaman tugas sebagai wakil rakyat, workshop tersebut bertujuan untuk review atau meninjau kembali pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2024.

“Dampak molornya pembangunan daerah merugikan masyarakat, karena rakyat tidak bisa menikmati hasil pembangunan yang sudah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),”kata Masan.

Masan menyebut, eksekutor dari pelaksanaan APBD adalah Bupati atau kepala daerah. Kemajuan suatu daerah bergantung pada political will dari kepala daerah. Dimana kepala daerah mau atau tidak melakukan percepatan proses pelaksanaan APBD.

Sebagai wakil rakyat, Masan mengingatkan kepada pemimpin Kabupaten Kudus agar turun tangan melakukan eksekusi langsung terhadap pelaksanaan APBD.

Agar APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2024 yang sudah disahkan sejak November 2023 segera dilaksanakan guna memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

“Pelaksanaan APBD ini tentunya berdampak banyak. Di antaranya pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan tentunya mengandung banyak multiplier effect,” terangnya.

Menurut dia, Kabupaten Kudus butuh percepatan dan akselerasi pembangunan daerah.  Masing-masing OPD didorong untuk segera merealisasikan program kerja daerah yang sudah direncanakan. Tujuannya agar serapan anggaran daerah berjalan optimal.

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa dalam proses penyusunan APBD ke depan harus memiliki visi yang sama tentang bagaimana rumusan penganggaran keuangan daerah yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat.

DPRD dalam rangka menjalankan fungsi budgeting tidak bisa berjalan sendirian. Tentunya butuh kerja sama dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk merumuskan APBD sesuai dengan kebutuhan daerah.

Supaya dalam penyusunan anggaran searah dengan kebutuhan masyarakat dan program kerja pemerintah daerah.

“Dalam rangka penyusunan APBD, bupati punya tim namanya TAPD, DPRD punya tim namanya badan anggaran (Banggar).”Ini harus klop mempunyai tujuan sama,” ujarnya.

Masan menyatakan, DPRD bersama eksekutif harus segera menangani persoalan yang menghambat jalannya pelaksanaan APBD yang mengakibatkan serapan anggaran daerah rendah.

Jika dibiarkan, masyarakat dirugikan atas program kerja pemerintah daerah yang mundur dari perencanaan.

Kepala daerah harus mempunyai jiwa yang peduli, berani, dan cerdas. Tiga komponen tersebut penting bagi seorang pemimpin, jika hilang satu di antaranya akan berdampak pada kemajuan daerah yang tidak optimal.

“Soal komunikasi dengan eksekutif, kewenangan DPRD ada pada budgeting. Menurut kami, ini terlalu lamban dalam proses penyelesaian anggaran. Harus segera ada solusi untuk kebaikan Kabupaten Kudus di masa yang akan datang,” ucap dia.

Ads-Ali Bustomi

The post DPRD Kudus: Keterlambatan Penyerapan APBD 2024 Bisa Merugikan Masyarakat appeared first on SuaraBaru.id.