Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi dalam penanganan perkara tindak pidana narkotika, serta dinamika pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNNP Jawa Tengah Toton Rasyid menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar lembaga dalam menghadapi tantangan peredaran gelap narkotika yang semakin kompleks. Menurutnya, kerja sama lintas sektor sangat diperlukan agar upaya penegakan hukum, pencegahan, hingga rehabilitasi dapat berjalan secara terpadu.

“Sinergi dan kolaborasi antar lembaga menjadi kunci penting dalam upaya penanganan narkotika. Kami berharap melalui pertemuan ini dapat ditemukan berbagai peluang kerja sama yang dapat dilakukan bersama, baik dalam penguatan koordinasi penanganan perkara, pertukaran informasi, maupun pengembangan program rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika,” ungkap Toton.

Ia menambahkan, BNN tidak hanya berfokus pada aspek penindakan, tetapi juga pada pendekatan kesehatan dan pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, dukungan dan kesamaan persepsi dari lembaga peradilan menjadi sangat penting agar proses hukum yang berjalan tetap memberikan ruang bagi upaya rehabilitasi yang tepat sasaran.

Dalam audiensi tersebut, Toton juga banyak menyoroti dinamika pembaruan KUHAP yang saat ini menjadi perhatian para praktisi hukum. “ KUHAP baru memiliki berbagai kelebihan dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan memperjelas mekanisme dalam sistem peradilan pidana, namun di sisi lain juga memiliki sejumlah tantangan dalam implementasinya,” jelasnya

Sementara itu, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Dr. Suprapti menegaskan, salah satu aspek yang cukup banyak bersinggungan dengan penanganan perkara narkotika adalah pengaturan terkait pendekatan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Ketentuan tersebut dinilai akan semakin mendorong pendekatan pemulihan dibandingkan semata-mata pendekatan pemidanaan.

“KUHAP baru membawa sejumlah perubahan yang cukup signifikan. Di satu sisi terdapat berbagai kelebihan, namun tentu juga ada sejumlah potensi celah hukum yang perlu dicermati bersama agar tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik penegakan hukum,” ungkap Suprapti.

Ia menyampaikan, dengan keberadaan sekitar 35 Pengadilan Negeri di wilayah Jawa Tengah, potensi perkara narkotika yang memerlukan penanganan rehabilitasi cukup besar. Keberadaan fasilitas rehabilitasi yang memadai menjadi kebutuhan penting dalam mendukung implementasi kebijakan hukum tersebut. Keberadaan panti rehabilitasi di wilayah Jawa Tengah akan sangat membantu proses penanganan perkara narkotika, khususnya bagi para penyalahguna yang memang membutuhkan layanan pemulihan.

“Dengan jumlah pengadilan negeri yang cukup banyak di Jawa Tengah, akan ada perkara narkotika yang membutuhkan layanan rehabilitasi. Oleh karena itu, keberadaan fasilitas atau panti rehabilitasi di wilayah Jawa Tengah menjadi sangat penting agar proses penanganan perkara dapat berjalan secara optimal,” jelasnya.

The post Soroti KUHAP Baru, BNNP Jateng dan Pengadilan Tinggi Dorong Penguatan Rehabilitasi Narkotika appeared first on SuaraBaru.id.