MENGAKHIRI tahun 2025 dan menyambut tahun 2026 yang baru saja berlangsung membuat dunia dikejutkan dengan rentetan bencana alam yang terjadi dibeberapa belahan dunia, baik di Eropa, Amerika dan Asia, serta tidak terkecuali di tanah air Indonesia.

Sungguh peristiwa yang benar – benar tidak disangka-sangka bahwa banjir bandang dan tanah longsor telah melanda di Pulau Sumatra.

Tiga Propinsi terparah terjadi di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Demikian juga di daerah Propinsi lain di Pulau Jawa seperti di Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur serta Jakarta dan Banten. Walaupun tahun – tahun sebelumnya Jabodetabek menjadi daerah yang selalu muncul di Televisi Nasional karena langganan banjir hingga saat ini, namun kedasyatan bencana alam yang berupa banjir bandang dan tanah longsor Sumatra telah menghentak nurani seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dunia.

Karena kejadian di tiga Propinsi tersebut betul – betul begitu dasyat meluluhlantahkan semua insfrastruktur dan sumber daya yang ada.

Sebuah kejadian yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya bahwa banjir bandang yang demikian dahsyat yang dipercayai sebagai akibat adanya hujan dengan intensitas yang begitu tinggi dengan kurun waktu yang relatif lama dibandingkan dengan sebelumnya.

Akibat cuaca ekstrim tersebut telah menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor dimana – mana. Hal serupa juga tidak kalah mengejutkan masyarakat tentang adanya pohon – pohon yang tumbang terbawa oleh air bah yang begitu dahsyat, bahkan dibarengi dengan batang – batang kayu yang cukup besar dan banyak jumlahnya tidak saja berasal dari batang – batang yang tercabut bersama akarnya tetapi juga ada batang – batang kayu yang terpotong rapi dengan kulit kayu yang telah mengelupas sebagai tanda telah lama pohon tersebut lepas dari tempat hidup atau habitatnya.

Munculnya fenomena banjir bandang yang disertai batangan – batangan kayu yang banyak jumlahnya memunculkan praduga bahwa selama ini terjadi sinyalemen penebangan hutan dibagian hulu adalah benar adanya.

Dengan demikian baik perorangan atau kelompok orang atau bahkan korporasi yang dikabarkan memiliki hak guna hutan beratus – ratus ribu hektar, bahkan jutaan hektar bukanlah isapan jempol belaka. Inilah bukti yang tidak dapat disangkal, karena alam telah mempertontonkan keserakahan pribadi atau korporasi tadi pada dunia.

Kejadian tersebut sebenarnya telah menciderai komitmen kuat Presiden Prabowo Subianto akan pembangunan yang tidak boleh melanggar atau bahkan menabrak tatanan lingkungan hidup yang harus terus diusahakan kelangsungannya. Komitmen ini telah die-jawantahkan dengan memisahkan Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) dengan Kementrian Kehutanan, dengan harapan keberadaan hutan di Indonesia yang merupakan paru – paru dunia pengelolaannya akan lebih baik.

Dengan kejadian tersebut kita diperingatkan alam bahwa apa yang telah dilakukan manusia terhadap lingkungan sudah melebihi batas – batas kepatutan dan kepantasan. Inilah yang sebenarnya harus direnungkan oleh kita dan menteri – menteri terkait dengan kejadian yang melanda Tanah Air tercinta yang ditandai dengan runtuhnya infrastruktur, jalan, jembatan, dan flora serta fauna yang demikian tinggi nilai sosial dan akademiknya.

Terjadinya bencana lingkungan ini telah menumbuhkan rasa solidaritas yang tinggi agar eksistensi ketiga provinsi yang terdampak bencana tetap teguh berdiri menjadi satu kesatuan di bawah NKRI.

The post Introspeksi Diri Pengelolaan Lingkungan Hidup di NKRI appeared first on SuaraBaru.id.