Kajian ini untuk memperdalam pemahaman sekaligus mengevaluasi substansi perubahan peraturan daerah agar penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Jepara dapat berjalan optimal, selaras dengan kebutuhan masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan regulasi nasional.

Kanwil Kemenkum Jawa Tengah hadir sebagai narasumber melalui Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Delmawati, didampingi Analis Hukum Pertama Esa Lupita Sari. Dalam paparannya, Delmawati menekankan pentingnya proses pengharmonisasian serta analisis dan evaluasi produk hukum daerah di bidang pendidikan.

“Kami telah banyak melakukan pengharmonisasian Raperda dan Raperkada, termasuk analisis dan evaluasi produk hukum daerah, sebagai bagian dari upaya penataan regulasi yang memberikan kepastian hukum dan akses keadilan bagi masyarakat,” ujarnya.

Delmawati menyampaikan, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan harus didukung oleh regulasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman, namun tetap berpijak pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Produk hukum daerah di bidang pendidikan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, bersifat implementatif, serta tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku secara nasional,” tegasnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Jepara Dr. H. Agus Sutisna, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara Drs. H. Junarso, Arizal Wahyu Hidayat, dan H. Pratikno, Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara Drs. Trisno Santosa, para anggota DPRD Kabupaten Jepara, serta jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara.

Melalui forum kajian ini, diharapkan Peraturan Daerah di bidang pendidikan memiliki kepastian hukum, selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta dapat diterapkan secara efektif dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Jepara.

Ning S

The post Kemenkum Jateng Kaji Perundang-undangan DPRD Kabupaten Jepara tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan appeared first on SuaraBaru.id.