Sederetan ahli yang dihadirkan terdakwa diantaranya, DR. Rachmad Gunadi dan DR Hargo Utomo bisa mematahkan dakwaan. ” Dakwaan itu kan cerita versi jaksa, maka kami juga wajib membela terdakwa dengan bukti-bukti yang kuat dan harus bisa mematahkan dakwaan. Nah, ahli itu merupakan salah satu alat bukti sah. Di persidangan ternyata para ahli berhasil rontokkan dakwaan PU (Penuntuk Umum),” tegas Zainal Petir, juru bicara tim kuasa hukum Rachmad Gunadi pada Selasa (10/2/2026).

Dalam sidang lanjutan tersebut, tim penasihat hukum terdakwa, Dr. Hargo Utomo, M.B.A. dan Dr. Ir. Rachmad Gunadi, M.Si menghadirkan empat saksi ahli, DR Karina Dwi N.P., SH., LL.M., M.Dev.Prac.(Hukum Bisnis), Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn. (Hukum Administrasi/Tindak Pidana Korupsi), Prof. Ainun Na’im, Ph.D., M.B.A. (Akuntansi PTNBH, mantan Sekjen Kemenristekdikti), serta Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., Ak., CA. (Keuangan Negara/Akuntansi Sektor Publik).

Zainal Petir menjelaskan pemaparan para ahli berlangsung sistematis dan akademik. Ruang sidang pun berubah atmosfernya lebih menyerupai forum ilmiah ketimbang arena saling serang. Satu per satu, para ahli membedah batas tegas antara persoalan administrasi, wanprestasi perdata, dan tindak pidana korupsi.

Petir mengatak, ironi tak terelakkan. UGM sebagai perguruan tinggi ternama justru tiga aset akademiknya duduk di kursi terdakwa. Perkara ini bahkan disebut bermula dari laporan yang diduga datang dari internal kampus sendiri, dekan fakultas Pertanian UGM.

“Dekan kan kepanjangan rektor, apakah ini inisiatif dekan sendiri atau rektor. Kalau rektor ada kepentingan apa dibalik pelaporan itu, karena perkara telah selesai akhir tahun 2021 namun dilaporkan ke Kejati Jateng Februari 2025,” ungkap Petir.

Petir kembali menyoroti keterangan auditor BPKP pada sidang sebelumnya yang menggunakan standar audit reasonable assurance, dimana bukanlah kepastian faktual mutlak.

“Ketika auditor menyatakan tidak yakin atas pengiriman/retur biji kakao karena bukti dianggap tidak memadai, itu bukan berarti barang tidak ada. Namun asumsi tersebut dijadikan dasar dakwaan. Itu kan aneh,” kata Petir.

Zainal Petir mengutip penjelasan Prof Halim, ahli akuntasi, bahwa dalam konsep going concern, laporan keuangan disusun dengan asumsi entitas tetap beroperasi dan transaksi berlanjut, bukan berhenti pada satu titik waktu. Ketika ada barang belum dikirim namun uang sudah diterima, itu sebagai piutang dan tetap dicatat sebagai aset bukan kerugian. Tinggal tunggu penyelesaian kewajiban.

Namun ahli BPKP membatasi cut-off pemeriksaan hingga Desember 2019, seolah seluruh transaksi berakhir. Fakta persidangan terungkap adanya penyelesaian kekurangan pengiriman dan retur hingga akhir 2021.

Dr Hendry, Ahli Hukum Administrasi menegaskan, tidak setiap kebijakan yang memunculkan persoalan administratif otomatis menjadi tindak pidana. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur diskresi sebagai kewenangan sah pejabat sepanjang memenuhi parameter Pasal 22–30. Untuk menyatakan adanya penyalahgunaan wewenang, terlebih dahulu harus diuji melalui parameter Pasal 17, Pasal 19, serta mekanisme Pasal 20.

The post Sidang Kakao UGM–PT Pagilaran, Zainal Petir Tegaskan para Ahli Berhasil Rontokkan Kontruksi Dakwaan PU appeared first on SuaraBaru.id.