“Bapak Ibu guru semuanya, mohon untuk menguasai informasi dan memahami bagaimana mendidik serta membimbing murid-murid sesuai dengan perkembangan teknologi. Dengan begitu, kita bisa mencetak agen perubahan yang berkualitas dan maju,” pesannya saat melepas peserta jalan santai dalam rangka HUT ke-45 SMP 1 Kaliwungu, Rabu (30/7/2025).

Bupati menyampaikan apresiasi atas dedikasi para guru dan tenaga pendidik yang terus beradaptasi dengan tantangan zaman. Ia menekankan bahwa sekolah tidak hanya menjadi tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pusat pembentukan karakter dan agen perubahan sosial yang strategis.

Menurutnya, penguasaan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan menjadi kunci penting dalam mencetak generasi yang tangguh, kreatif, dan mampu menjawab tantangan masa depan. Karena itu, guru tidak hanya dituntut untuk mengajar, tetapi juga menjadi fasilitator perubahan di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

“Penguasaan teknologi informasi saat ini sangat penting. Guru harus adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman,” tegasnya.

Selain itu, Bupati juga menyoroti pentingnya peran sekolah dalam membangun kepedulian terhadap lingkungan dengan membiasakan pemilahan sampah sejak dini. Ia juga mendorong penguatan budaya anti-perundungan sebagai upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah anak.

Di kesempatan yang sama, Kepala SMP 1 Kaliwungu Abdullah Noor menyampaikan komitmen pihaknya untuk terus meningkatkan mutu pendidikan di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.

“Tantangan ke depan semakin berat. Karena itu, kami berkomitmen menjadikan SMP 1 Kaliwungu sebagai lembaga pendidikan yang adaptif, inovatif, dan konsisten dalam menciptakan generasi unggul,” ungkapnya.

Ali Bustomi

The post Guru Harus Jadi Agen Perubahan! Pesan Khusus Bupati Kudus di HUT SMP 1 Kaliwungu appeared first on SuaraBaru.id.

Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan penerima, pimpinan OPD hingga sejumlah anggota Fraksi PKB DPRD Kudus.

Bupati Kudus Sam’ani Intakoris dalam sambutannya menyampaikan HKGS ini merupakan realisasi dari visi misi pemerintahannya.

Setiap guru swasta baik dari TK/RA, SD/MI, MTs, Madin hingga TPQ mendapatkan tunjangan sebesar Rp 1 juta untuk setiap bulan.

Bupati juga menegaskan tunjangan tersebut tidak akan berhenti satu tahun saja, melainkan berkelanjutan sampai lima tahun ke depan selama dirinya menjabat.

“Jangan khawatir, nanti cuma satu tahun. Di visi misi kami dikasihkan lima tahun,”kata Bupati.

Bupati menambahkan, dengan pencairan ini diharapkan dapat memberi kebahagiaan bagi para guru Swasta, Madin hingga guru Diakonia. Tunjangan dari Pemerintah Kabupaten Kudus membantu kebutuhan hidup para guru.

“Sekarang sudah bisa kredit motor,”kelakar Bupati.

Menurut Bupati, untuk tahun anggaran ini total ada sekitar Rp 60 miliar anggaran yang dikucurkan untuk pemberian HKGS ini.

Pada tahun anggaran 2026 mendatang, anggaran yang dibutuhkan diperkirakan akan melonjak hingga Rp 120 miliar.

“Kami mohon doa dadi semua masyarakat Kudus agar Pemkab Kudus bisa terus mengupayakan kelanjutan program ini,”paparnya.

Dari data yang ada, total guru yang memperoleh HKGS sebanyak 9.020 orang. Menurut Bupati, tahun depan akan dilakukan evaluasi terkait para penerima.

“Tahun depan, HKGS akan dikelola Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Nanti akan dilakukan evaluasi kepada semua penerima terkait jam mengajarnya, jumlah murid maupun parameter-parameter lain sebagaimana diamanatkan oleh BPK,”tukasnya.

Ali Bustomi

The post Guru Swasta di Kudus Bisa Kredit Motor! Tunjangan Rp 1 Juta/Bulan Mulai Cair appeared first on SuaraBaru.id.

Tri Erna Sulistyawati menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2023 sebagai catatan evaluasi untuk bupati terkait pelaksanaan APBD tahun lalu. Catatan ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan APBD di tahun-tahun mendatang.

Salah satu poin kritis yang disoroti adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD 2023 yang mencapai Rp 281 miliar. Angka ini terdiri dari SiLPA yang terikat sebesar Rp 127,161 miliar dan SiLPA tidak terikat sebesar Rp 153,887 miliar.

Menurut Erna, keberadaan SiLPA tersebut menunjukkan bahwa sejumlah program kerja yang direncanakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus tidak berjalan optimal. Besarnya SiLPA yang terkumpul mengindikasikan rendahnya serapan anggaran yang direncanakan. Hal ini mempengaruhi realisasi program-program yang telah direncanakan.

“Kami mendorong penggunaan SiLPA besar dari APBD 2023 untuk APBD Perubahan 2024. DPRD telah meminta kepada Pj bupati untuk segera menyampaikan draft Ranperda APBD Perubahan Kabupaten Kudus Tahun 2024 agar dapat segera dibahas. Karena waktu pembahasan APBD Perubahan 2024 terbatas, kami ingin agar pembahasan dapat dilakukan secepat mungkin,” ujarnya.

Erna menambahkan bahwa kepala daerah telah menyiapkan sejumlah program prioritas yang akan dijalankan pada APBD Perubahan 2024, dengan memanfaatkan SiLPA APBD 2023 dan berbagai sumber pendanaan lainnya. DPRD Kudus juga telah mengusulkan beberapa program prioritas termasuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan infrastruktur jalan, penerangan jalan umum (LPJU), persiapan rehab stadion, serta penanganan sampah.

DPRD juga menggarisbawahi masih banyaknya sekolah yang rusak di Kabupaten Kudus yang perlu mendapat perhatian lebih serius. Meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini tidak dapat tercapai tanpa peningkatan sarana prasarana yang mendukung.

Erna juga menyoroti kondisi LPJU yang belum merata di sembilan kecamatan. Dia menekankan perlunya Dinas terkait untuk segera memasang tambahan LPJU di ruas-ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, sementara koordinasi diperlukan untuk ruas jalan yang berada di kewenangan provinsi dan pemerintah pusat.

Pihak DPRD juga mendorong kepala daerah untuk memprioritaskan program penanganan sampah, perbaikan infrastruktur jalan, dan rehab stadion pada APBD Perubahan 2024. Penanganan sampah dianggap sebagai hal yang mendesak untuk segera ditindaklanjuti, sementara perbaikan Stadion Wergu Wetan perlu dilakukan agar layak untuk digunakan dalam kompetisi Liga 2 oleh klub Persiku.

“Kami menganggap pentingnya pembahasan APBD Perubahan 2024 karena banyak program yang dapat terhambat jika tidak segera dibahas, termasuk pemanfaatan SiLPA APBD 2023. Eksekutif telah menyatakan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan APBD 2024. Selanjutnya, kami akan fokus pada pembahasan APBD Perubahan 2024 dan persiapan untuk APBD 2025,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kudus, H. Masan, melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi TPA Tanjungrejo yang dikeluhkan masyarakat karena overload. Dia mendesak kepala daerah untuk berkoordinasi dengan OPD yang memiliki alat berat untuk membantu menata sampah di TPA.

Masan juga mendorong pemprov untuk mempertimbangkan pembelian alat berat untuk TPA dalam APBD Perubahan 2024 sebagai upaya konkrit dalam penanganan sampah. Dia menegaskan perlunya strategi yang lebih terperinci dalam penanganan sampah, termasuk pengurangan produksi sampah, pemilahan, dan pemrosesan di tempat-tempat pembuangan sementara (TPS)

Ads- Ali Bustomi

The post DPRD Kudus: SiLPA APBD 2023 Menunjukkan Kinerja OPD Tidak Optimal appeared first on SuaraBaru.id.

Rekomendasi tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Kudus dengan agenda penyampaian laporan komisi atas dan dilanjutkan pengesahan Keputusan DPRD atas Rekomendasi LKPJ Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 yang digelar di Gedung DPRD Kudus, Rabu (17/4).

Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Kudus, H Masan tersebut dihadiri langsung oleh Pj Bupati Kudus M Hasan Chabibie, seluruh para Ketua dan anggota DPRD Kudus, pejabat Forkopimda serta para pimpinan OPD.

Mengawali sidang, dilakukan penyampaian laporan dari komisi-komisi atas hasil pembahasan LKPJ yang sudah dilakukan. Dalam laporannya, Komisi A yang diwakili juru bicaranya Ahmad Khoiril Badawi menyoroti sejumlah persoalan diantaranya adalah tentang penegakan Perda yang dinilai belum maksimal.

Selain itu, Komisi A juga mendesak agar Pemkab Kudus menyelesaikan proses seleksi perangkat desa dengan segera melantik para Perangkat Desa terpilih. Pun dengan pembinaan desa juga harus diintensifkan.

Di bidang persandian, Komisi A juga mendesak adanya digitalisasi dalam proses surat menyurat. Salah satunya adalah dengan pengoptimalan aplikasi Srikandi dn penggunaan tandatangan elektronik.

Sementara, Komisi B yang diwakili juru bicaranya Sutejo memberi catatan khusus pada kinerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM. Bahkan, Komisi B mendesak agar Bupati mengevaluasi Kepala Disnaker Perinkop UKM karena kinerjanya yang dinilai kurang baik.

Sementara di bidang lain, Komisi B juga memberikan catatan atas persoalan pertanian yakni terkait minimnya petani muda. Di bidang investasi, Pemkab juga diminta selektif dalam memberikan IMB dengan cara memperhatikan persoalan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan.

“Pemberian IM harus lebih selektif untuk meminimalisir terjadinya dampak sosial, mapun lingkungan,”tandasnya.

Di bidang kebudayaan dan pariwisata, Komisi B melihat ada banyak potensi yang belum dikembangkan secara maksimal. Harus ada optimalisasi dan inovasi bagi pengembangan bidang tersebut.

Untuk Komisi C, catatan diberikan pada persoalan perbaikan infrastruktur yang harus ditingkatkan. Optimalisasi anggaran harus dilakukan agar infrastruktur yang ada di Kudus bisa lebih baik.

“Harus ada optimalisasi dalam penyerapan anggaran di bidang infrastruktur,”kata Ketua Komisi C DPRD Kudus, Rochim Sutopo.

Sedangkan Komisi D, catatan diberikan terutama di bidang Pendidikan. Perbaikan sekolah rusak harus menjadi prioritas demi terselenggaranya pelaksanaan Pendidikan yang berkualitas.

Ketua DPRD Kudus H Masan menyampaikan laporan Komisi tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam Keputusan DPRD Kudus tentang rekomendasi atas LKPJ Pemerintahan Kabupaten Kudus 2023. Diharapkan, rekomendasi tersebut bisa ditindaklanjuti demi keberlangsungan pemerintahan yang lebih baik.

Sementara, Penjabat Bupati Kudus Muhamad Hasan Chabibie menyampaikan catatan dan saran dari anggota dewan terkait Inovasi dan Program Kerja pada 2023 Pemerintah Kabupaten Kudus akan dibahas dan menjadi bahan evaluasi.

Setelah seluruh dewan menyampaikan masukan, Rancangan Keputusan DPRD Kudus tentang Rekomendasi atas LKPJ Pemkab Kudus Tahun Anggaran 2023 ditetapkan. Hasan mengapresiasi masukan anggota dewan mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawab (LKPJ) Tahun 2023.

“Masukan, catatan dan rekomendasi itu pasti berasal dari pengamatan, pengawasan di lapangan, maupun interaksi dengan masyarakat. Dan ini tentu akan menjadi bahan bagi penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kudus pada tahun 2024 ini dan persiapan tahun 2025.

Ads-Ali Bustomi

The post DPRD Kudus Berikan Sejumlah Rekomendasi atas LKPJ Bupati Tahun 2023 appeared first on SuaraBaru.id.