Ini dilakukan guna memperolah data dan informasi untuk diolah sebagai bahan penyusunan indikator ekonomi yaitu PDB dan PDRB. PDB dan PDRB dihitung dan dirilis oleh BPS kepada pemerintah dan masyarakat umum setiap tiga bulan sekali.

Hal itu disampaikan Tri Karjono, Penanggungjawab Kegiatan Statistik Industri BPS Provinsi Jawa Tengah bersama tim saat mendampingi petugas pendataan ke beberapa perusahaan Industri di Semarang, Kamis (16/10/2025).

Industri pengolahan memegang peran penting dalam struktur perekonomian nasional maupun regional. Oleh karena itu usaha sektor industri pengolahan sering menjadi sasaran utama pemerintah dalam menarik investasi. Industri manufaktur berpotensi besar dalam menciptakan nilai tambah dan serapan tenaga kerja.

Seberapa besar nilai tambah itu dapat dengan tepat diukur ketika adanya kelengkapan dan ketepatan waktu pelaporan dari pelaku usaha yang tersampaikan kepada BPS. Tidak kalah penting juga adalah kejujuran atas pelaporan tersebut.

“Kita tahu bahwa sektor industri pengolahan baik secara nasional maupun Jawa Tengah mengambil peran tertinggi pada struktur perekonomiannya. Oleh karenanya ketika sektor ini tumbuh baik maka akan mendorong perekonomian secara umum menjadi lebih tinggi. Begitu pula sebaliknya. Pertumbuhan ini akan tercermin dari PDB dan PDRB yang akan dirilis,” ujarnya.

Dalam penghitungannya PDB/PDRB sangat membutuhkan suport data dari sumbernya, yaitu pelaku usaha itu sendiri, dalam hal ini diantaranya perusahaan industri pengolahan.

Oleh karenanya dibutuhkan kerja sama yang baik dari pihak manajemen perusahaan untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh BPS secara tepat waktu dan jujur. Memang perusahaan tidak secara langsung dapat menikmati atas informasi yang diberikan kepada BPS.

Namun indikator yang dihasilkan akan menjadi rujukan bagi siapapun terutama pemerintah dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.

“BPS tidak mempunyai kepentingan apapun terkait dengan besaran PDB/PDRB yang dihasilkan, namun ketika besaran tersebut merupakan sebuah cerminan kondisi riil yang ada, maka kebijakan yang diambil yang tentunya akan berimbas pada pelaku usaha itu sendiri akan lebih tepat,” imbuhnya.

Diantara informasi yang dibutuhkan dalam pendataan setiap tiga bulan ini diantaranya adalah terkait dengan jumlah dan nilai barang yang diproduksi setiap bulan, pendapatan, persediaan (inventori), pengeluaran, kegiatan ekspor impor yang dilakukan, dan persepsi terkait kondisi dan prospek usaha.

Pendataan seperti ini akan kembali dilakukan pada bulan awal-pertengahan Januari 2026 serta Sensus Ekonomi di pertengahan tahun 2026 mendatang.

Ning S

The post Penyusunan Indikator Ekonomi, BPS Lakukan Pendataan ke Perusahaan Industri Pengolahan appeared first on SuaraBaru.id.

Hal tersebut dikemukakan Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility (CSR) Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patra Niaga, Brasto Galih Nugroho.

“Total pengguna Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite di wilayah Regional Jawa Bagian Tengah yang sudah mendaftar QR Code sebanyak 916 ribu untuk Jateng dan 109 ribu untuk DIY,” kata Brasto melalui keterangan pers, Rabu (24/7/2024).

Pejabat Sementara (Pjs) Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari mengatakan upaya mewujudkan subsidi tepat terus dilakukan Pertamina Patra Niaga. Setelah diterapkan di 41 kota/kabupaten sejak Juli 2023, Pertamina Patra Niaga memperluas wilayah pendataan QR Code Pertalite untuk kendaraan roda 4 secara bertahap di berbagai wilayah di Indonesia.

“Perluasan pendataan tahap 1 dimulai pertengahan Juli meliputi  wilayah Jawa Madura Bali (Jamali) dan beberapa wilayah non Jamali yaitu Maluku, NTT, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara,” ungkapnya.

Ia mengatakan bahwa langkah pendataan pengguna Pertalite ini diambil sebagai upaya perusahaan untuk mencatat transaksi BBM penugasan secara lebih baik dan transparan, mengingat adanya anggaran kompensasi yang diberikan Pemerintah untuk produk Pertalite.

“Perluasan wilayah ini dilakukan secara bertahap mulai di 190 kota/kabupaten wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) dan sebagian Non Jamali, kemudian untuk provinsi lainnya atau sebanyak 283 kota/kabupaten lainnya akan menyusul di tahap berikutnya. Bagi kendaraan roda empat yang belum memiliki QR Code juga tetap akan dilayani, dan akan diarahkan untuk mendaftar di website Subsidi Tepat,” terang Heppy.

Heppy menjelaskan bahwa pendataan ini diharapkan dapat membantu pemerintah mengetahui pengguna subsidi BBM dan diharapkan dapat meminimalisir indikasi kecurangan atau penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan.  Hingga awal Juli 2024, tercatat lebih dari 4,6 juta pengguna Pertalite sudah mendaftar QR Code.

Sutrisno

The post Pendataan QR Code Pertalite di Jateng dan DIY Diperluas appeared first on SuaraBaru.id.

Untuk pendataan di Kota Tegal, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP2PA) menerjunkan koordinator Kader Pendata sejumlah 402 personel yang terdiri dari Kecamatan Tegal Timur sebanyak 119 personel, Kecamatan Tegal Barat 100 personel, Kecamatan Tegal Selatan 98 personil dan Kecamatan Margadana 85 personel. Sedangkan untuk pelaksanaannya, masing-masing RT di Kota Tegal akan dilakukan oleh 1 personel kader pendata, dengan total jumlah kader 1100 personel.

Dalam pelaksanaannya,  masyarakat diminta untuk memberikan data yang valid dan sebenar-benarnya dalam menjawab pertanyaan Kader Pendata, agar menghasilkan data yang akurat dan valid.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala  DPPKBP2PA Kota Tegal Muhammad Afin, saat mendampingi Pendataan Keluarga Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, di Pringgitan Rumah Dinas Wali Kota Tegal, Selasa (6/4/2021).

“Berikanlah jawaban yang sebenar-benarnya agar  Pendataan Keluarga tahun 2021 menghasilkan data yang akurat dan valid, Karena data yang valid akan menjadi dasar perencanaan Pemerintah Kota Tegal dalam kegiatan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana), sehingga kegiatan-kegiatan tersebut akan tepat pada sasaran. Apalagi pendataan Keluarga tahun 2021 juga akan mendata keberadaan keluarga yang memiliki Balita Stunting,” ujar Afin.

Terkait dengan pelaksanaan pendataan di tengah pandemi, Afin menyampaikan bahwa masyarakat diharapkan bisa menerima kunjungan para kader pendata, karena selain dibekali dengan kartu identitas petugas juga dibekali perlengkapan protokol kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

Data terakhir pada Selasa (6/4), berdasarkan Jurnal Pendataan Keluarga 2021 dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kota Tegal tercatat sudah sudah mendata 1.455 Kepala Keluarga yang sudah masuk ke server Pusat atau 1,93 persen dari target 75.212 KK.

Afin menyebutkan bahwa sasaran pendataan keluarga adalah seluruh keluarga yang ada di setiap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memuat tiga aspek data antara lain  Data Kependudukan, Data Kepesertaan KB, Data Pembangunan Keluarga dan Data Stunting.

Ia berpesan agar masyarakat menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti KTP, KK, dan Kartu KB apabila menjadi akseptor KB.
Nino Moebi

The post Pemkot Tegal Terjunkan 402 Personel untuk Pendataan Keluarga 2021 appeared first on SuaraBaru.id.

Dialog yang mengusung tema Pendataan Keluarga 2021 “Pendataan, Awal Perencanaan Keluarga” ini menghadirkan tiga narasumber yakni Kepala Dinas P3AP2KB Elliya Hidayah, SIP, MM, Penyuluh KB Kecamatan Talang Ma’aroh, dan Kader Desa Kaligayam, Kecamatan Talang Solikhati. Tujuan dari talkshow ini adalah mensosialisasikan kepada masyarakat agar siap berpartisipasi dalam pendataan keluarga di tahun 2021.

Menurut Elliya Hidayah Pendataan Keluarga adalah kegiatan pengumpulan data primer tentang data Pembangunan Keluarga, data Kependudukan, data Keluarga Berencana, dan data Anggota Keluarga. Pendataan dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah (BKKBN) secara serentak pada waktu yang telah ditentukan. “Kegiatan ini  dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali, melalui kunjungan ke keluarga dari rumah ke rumah,” jelasnya.

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan basis data keluarga untuk intervensi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan program pembangunan lainnya. Mengenai sasaran pendataan, Elliya menyebutkan keluarga yang didata haruslah tinggal di wilayah tersebut sekurang-kurangnya 6 bulan atau jika kurang maka dipastikan keluarga tersebut berencana menetap di wilayah tersebut sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.

Ditambahkan, target KK yang akan didata se Kabupaten Tegal sebanyak 447.594 KK dan petugas pendata sebanyak 3.672 orang.

Elliya berpesan kepada masyarakat hendaknya menyiapkan beberapa data jika petugas datang untuk melakukan survey. Data yang dimaksud adalah Data Kependudukan yang meliputi nama anggota keluarga, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status pekerjaan, dan Pendidikan. Juga  Data Keluarga Berencana meliputi jumlah anak, jumlah anak yang diinginkan, status dan usia kehamilan, jenis alat kontrasepsi yang dipakai, dan tempat pelayanan KB. Selain itu  juga  Data Pembangunan Keluarga seperti buku nikah, frekuensi makan, tentang keikutsertaan anggota keluarga dalam lingkungan, kondisi rumah, sumber air dan penerangan, bahan bakar memasak, dll.

Dalam dialog tersebut, Penyuluh KB Ma’aroh memaparkan tentang kader yang akan ditugaskan sebagai pendata. Kader pendata terdiri dari Kader KB, Kader Posyandu, dan Kader PKK. Menurutnya, para kader rata-rata sudah menyelesaikan pelatihan kader pendata yang ada. Pelatihan sudah dilakukan sejak tanggal 10 Maret 2021, tujuannya agar para kader paham apa yang harus didata dan apa yang harus dilakukan saat pendataan.

“Kita melakukan orientasi di tingkat kecamatan dulu untuk melatih supervisor. Jadi masing-masing desa itu ada 1 orang supervisor. Sedangkan untuk kader pendatanya itu akan berbeda-beda di masing-masing desa tergantung dari jumlah kader yang ada dan dilihat dari KK yang ada di desa tersebut,” ungkapnya.

Sementara itu Solikhati sebagai salah satu kader Pendata Desa Kaligayam, Kecamatan Talang mengatakan, selain pendataan, petugas juga bisa memberikan edukasi melalui kegiatan ini. Melalui pendataan, kader bisa mengetahui ibu yang mengikuti KB. Bagi yang tidak mau KB maupun ibu-ibu yang baru melahirkan harus diedukasi untuk ber-KB. Tidak hanya KB, apabila ada bayi yang kurang gizi atau gizi buruk, kader Posyandu juga bisa memberikan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).
Arif Rahman

The post Pendataan Keluarga di Kabupaten Tegal Dimulai Besok appeared first on SuaraBaru.id.