Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, rumah terdampak tanah bergerak yang dihuni warga tersebut, berdiri di atas lahan milik Kodam IV Diponegoro.

Dengan kondisi itu, kata dia, Pemkot Semarang memberikan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) karena lahan yang ditempati warga Kampung Sekip bukan milik pribadi.

“Tidak bisa memberikan bantuan RTLH, karena syaratnya tidak memenuhi. Saya sudah berkomunikasi, koordinasi dengan pihak Kodam waktu itu, dan itu diambil alih oleh (pemerintah) provinsi,” kata Agustina ketika diwawancara pada Rabu 8 April 2026.

Agustina juga mengatakan, kepastian relokasi kembali menyampaikan soal relokasi tersebut akan ditangani Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng).

“Ini kan sudah diambil pemerintah provinsi. Kami hanya bisa memberikan masukan,” katanya.

Terpisah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jateng, Boedyo Dharmawan, belum dapat memberikan komentar banyak soal rencana relokasi warga Kampung Sekip.

“Kalau proses relokasi, coba nanti kami komunikasi apakah BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) mengetahui update lahan relokasinya,” katanya ketika dikonfirmasi, Kamis 9 April 2026.

Pemkot Semarang Dituding Bertanggung Jawab

Adapun Kepala BPBD Provinsi Jateng, Bergas Catursasi Penanggungan, mengungkapkan, Pemkot Semarang bertanggung jawab menyediakan lahan relokasi untuk warga Kampung Sekip.

“Kalau relokasi, itu kan lahannya harus pasti dulu. Karena ini (lokasi terdampak) di (Kelurahan) Jangli, yang mencari Pemerintah Kota Semarang,” katanya.

Dia menerangkan, pencarian dan penyediaan lahan untuk warga terdampak bencana menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.

Bergas mengambil contoh kasus bencana tanah gerak yang terjadi Tegal, Cilacap, Brebes, dan Banjarnegara belum lama ini. Ia mengatakan, dalam proses relokasi warga terdampak, pemerintah daerah masing-masing yang mencari dan menyediakan lahan.

“Artinya kesimpulannya, kalau bicara urusan tanah, itu kabupaten atau daerah. Kalau Kota Semarang, Jangli, ya Kota Semarang (yang mencari),” kata Bergas.

Sementara untuk bantuan kerusakan rumah, Bergas mengatakan, warga Kampung Sekip dapat mengajukan permohonan bantuan kepada Pemprov Jateng.

“Korban terdampak itu mengajukan permohonan melalui Wali Kota Semarang kepada Pemprov untuk mendapatkan bantuan tidak terduga dari provinsi. Kalau rumahnya roboh, rusak berat, itu bisa mendapatkan antara Rp10-Rp15 juta,” ucapnya.

Namun dia menekankan bahwa bantuan dana tersebut hanya dapat dikucurkan jika ada permohonan dari Pemkot Semarang. “Selama enggak pernah diajukan, ya enggak bisa,” ujar Bergas.

Ketika ditanya apakah warga Kampung Sekip yang terdampak tanah bergerak dapat memperoleh bantuan unit rumah, Bergas menyebut hal itu tergantung pada regulasi di Pemkot Semarang.

“Itu tergantung regulasi di wali kota. Peraturan wali kota mengatur itu atau tidak. Kalau di tempat kami (Pemprov Jateng) kan mengatur itu, artinya kalau rumah rusak berat diberikan Rp10 juta, rumah roboh Rp15 juta,” katanya.

Diaz A Abidin

The post Relokasi Warga Kampung Sekip, Pemkot Semarang dan Pemprov Jateng Saling Tuding Kewenangan appeared first on SuaraBaru.id.

SEMARANG (SUARABARU.ID) – Provinsi Jawa Tengah (Jateng) masih menjadi wilayah dengan penjualan atau peredaran daging anjing dan kucing di Pulau Jawa.

Chief Operating Officer (COO) Dog Meat Free Indonesia (DMFI), Merry Ferdinandez, mengatakan, Jateng menjadi satu dari tiga provinsi puncak (top tree) atau tiga besar peredaran daging anjing dan kucing di Pulau Jawa.

“Provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta itu memang top tree-nya (peredaran) di Pulau Jawa ya. Terbesar,” katanya, di sela agenda ‘Sosialisasi Pelarangan Perdagangan Daging Anjing dan Kucing di Provinsi Jawa Tengah’ yang digelar di Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Senin, 30 Maret 2026.

Merry mengatakan, data yang pernah dihimpun ada 13 ribu ekor anjing dibantai setiap bulannya di Jawa Tengah. Khususnya di daerah Solo Raya.

Melihat kondisi itu, kata dia,  akan menjadi krusial sekali agar perdagangan daging anjing dan kucing harus segera dihentikan.

Untuk itu, lanjut Merry, pentingnya pelarangan yang lebih kuat lagi melalui produk hukum. Di mana mampu memberikan sanksi pidana.

“Sedangkan kita kita tahu, Provinsi Jawa Tengah ini ditetapkan Kementetian Pertanian berstatus bebas rabies pada tahun 1997,” katanya.

Kerja Sama 

Khusus di Jawa Tengah, Merry bilang, DMFI telah bekerja sama dengan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota untuk mendorong penguatan aturan pelarangan penjualan atau peredaran daging anjing dan kucing.

Baik itu untuk diterbitkannya surat edaran (SE) Gubernur dari tingkat provinsi maupun peraturan daerah (perda) di tingkat daerah. Diharapkan hal ini mampu menjadi pencegahan, khususnya penyakit rabies di Jawa Tengah.

“Harapannya DMFI dan Pemprov Jateng, bersama mengawal isu tentang perdagangan daging anjing dan kucing ini.  Memang sangat meresahkan dan sangat berpengaruh terhadap pengendalian penyakit rabies di Jawa Tengah, dan secara nasional,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Pengarah di Biro Perekonomian, Pemprov Jateng, Suwarni Dewi, mengatakan, kerja sama tersebut sebagai upaya mempertahankan daerah agar bebas penularan penyakit rabies.

“Ke depan akan mengedepankan tentang hal ini untuk di kuatkan dengan peraturan-peraturan daerah yang mendukung hal tersebut,” katanya. (*)

Diaz A Abidin

The post Awas! Jawa Tengah jadi 3 Besar Peredaran Daging Anjing dan Kucing  appeared first on SuaraBaru.id.

The post Siap-siap! Ada BRT Trans Jateng Baru di Magelang – Temanggung appeared first on SuaraBaru.id.

“Hasil itu dengan perkiraan luas panen padi lebih dari 688 ribu hektar,” kata Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Penyerapan Gabah dan Beras Dalam Negeri Provinsi Jawa Tengah, di Kantor Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Jateng pada Rabu, 5 Februari 2025.

Sesuai komitmen bersama, ucap Nana, Perum Bulog Kanwil Jawa Tengah ditarget mampu menyerap gabah dari petani hingga menjadi setidaknya 383.144 ton setara beras.

“Saya berharap kepada Perum Bulog untuk mampu menyerap gabah (kering) seharga Rp6.500 per kilogram, dan beras Rp12 ribu. Dan kita harapkan (dari) petani mampu menyiapkan (hasil) gabah atau padinya agar berkualitas.” kata Nana.

Ia juga meminta Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) untuk menjalin komunikasi dengan Perum Bulog. Tujuannya, supaya realisasi penyerapan 20 persen beras oleh Bulog dari Perpadi bisa tercapai.

Untuk hasil panen yang baik, Nana Sudjana juga meminta agar pemerintah kabupaten/kota dan TNI mendampingi petani mulai dari proses pembibitan, masa panen, hingga penjualan.

Di tempat yang sama, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Jawa Tengah, Sopran Kennedi, menerangkan, pihaknya harus menyerap beras minimal 20 persen dari Perpadi, serta 532 ribu ton gabah untuk wilayah Jawa Tengah maupun DI Yogyakarta .

Dari sisi kesiapan gudang, kata Sopran, Perum Bulog Jawa Tengah menyiapkan tempat berkapasitas 75 ribu ton yang siap untuk diisi.

“Selebihya akan kerja sama baik melalui gudang sewa, atau sistem pinjam pakai dengan TNI, BUMN, dan resi gudang yang dikelola oleh Dinas Perdagangan atau pemerintah daerah. Tentunya akan kita assessment dahulu kelayakan gudang untuk penyimpanan beras,” katanya.

Penyiapan gudang-gudang itu, lanjut Sopran, bertujuan untuk menampung beras, sehingga bisa memperbanyak serapan gabah dari petani.

Sebagai informasi, rakor tersebut dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan antara Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Perpadi, dan Panglima TNI pada tanggal 30 Januari 2025, di Kementerian Pertanian.

Rakor tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk menyerap gabah dan/atau beras dalam mendukung swasembada pangan, salah satunya di Jateng.

wied

The post 4,8 Juta Ton, Prediksi Hasil Gabah Kering di Jawa Tengah Tiga Bulan ke Depan appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu diungkapkan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana menghadiri acara Deklarasi Puncak Pembubaran Jamaah Islamiyah (JI) dan Ikrar Setia Eks Anggota Jamaah Islamiyah kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Convention Hall Tirtonadi, Kota Surakarta, Sabtu 21 Desember 2024.

Agenda tersebut diikuti sekitar 7000 anggota JI dari berbagai daerah, dan menjadi kegiatan ke-45 setelah sebelumnya pernyataan pembubaran JI dilakukan di sejumlah wilayah di Indonesia.

Kegiatan-kegiatan tersebut terselenggara atas kerja sama dan kolaborasi antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Densus 88 Polri, dan eks anggota JI.

Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan, sudah ada kesepakatan dan Ikrar bersama untuk bersama-sama kembali ke NKRI.

“Ini kabar membahagiakan bagi kita semua. Tentunya kita menyambut baik saudara kita yang bergabung,” kata Sigit usai acara.

Dikatakan dia, deklarasi ini merupakan hasil dari soft approach yang dilakukan. Sehingga bisa menghasilkan komitmen bersama untuk menjaga, bergabung, dan memperkuat bangsa Indonesia.

Kepala BNPT, Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan, setelah adanya acara deklarasi tersebut, pemerintah akan melakukan pendampingan sesuai dengan amanat undang-undang.

“Kami akan memberikan arahan, pelatihan, dan pendampingan seperti wawasan kebangsaan, kewirausahaan, dan lainnya sehingga teman-teman dari eks Jamaah Islamiyah ini bisa hidup rukun dan harmoni di tengah masyarakat yang majemuk,” katanya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga terus melakukan berbagai upaya pencegahan tindak terorisme dan kekerasan.

Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah antara lain menyusun Kebijakan terkait Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme. Diantaranya melalu Surat Keputusan (SK) Gubernur Jateng No.351/6 tahun 2024 tentang Tim Sistem Deteksi Dini dan Respon Dini Ekstremisme Kekerasan dan Terorisme di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Kemudian membangun sinergi dengan multi pihak. Sinergi dibangun dengan Forkopimda, Lembaga/Instansi Vertikal, Organisasi Perengkat Daerah (OPD), Densus 88 Anti Teror, Organisasi Masyarakat Sipil (termasuk di dalamnya organisasi eks-napiter).

Selanjutnya membina para mitra deradikalisasi, antara lain melalui Workshop Digital Marketing, Workshop peracikan kopi, pengurusan administrasi kependudukan/kesehatan, dan pelibatan dalam peringatan hari nasional. Tercatat sampai Juli 2024, jumlah mitra deradikalisasi yang dibina di Jateng sebanyak 351 orang.

Selain itu juga berkerja sama dengan Kanwil Kemenag Jateng, menggagas Sekolah Damai dengan Wahid Foundation dan BNPT, juga memantau aktivitas pesantren yang masuk radar BNPT.

Diaz Abidin

The post Pemprov Jateng akan Bina Eks Anggota Jamaah Islamiyah Kembangkan Kemampuan Bekerja dan Berwirausaha appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu dijabarkan saat Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana menerima kunjungan dari Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA), Abdulla Salem Obaid di kantornya Kamis, 12 September 2024.

Kunjungan tersebut dalam rangka peningkatan kerja sama dan investasi di Jawa Tengah. Sejumlah poin yang dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain, kerja sama pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

Selain itu, membuka peluang kerja sama dalam bidang pendidikan dan teknologi, ketahanan pangan, ekonomi, energi baru terbarukan, dan infrastruktur.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Mr Abdulla Saleh yang datang ke sini dalam rangka kunjungan kerja dan menjalin komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” kata Nana.

Dikatakan Nana, upaya peningkatan dan perluasan infrastruktur di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang memang menjadi salah satu bahasan.

Infrastruktur di Pelabuhan Tanjung Emas dinilai butuh pembaruan. Tujuannya untuk mendukung aktivitas ekspor impor produk dari Jawa Tengah serta penunjang bagi kawasan industri yang ada.

“Ada rencana ke depan untuk memberikan investasi terkait pelabuhan,” kata Nana.

Kerja sama antara Uni Emirat Arab dengan Indonesia, khususnya Jawa Tengah, sudah berlangsung lama, terutama dalam bidang ekonomi.

Setidaknya ada lima produk Jawa Tengah yang sudah diekspor ke Uni Emirat Arab pada periode Januari-Juni 2023-2024. Di antaranya alas kaki, pakaian jadi bukan rajutan, barang-barang rajutan, kayu dan barang dari kayu, serta barang-barang dari kulit.

Selain itu juga ada barang ekspor yang potensial untuk pasar Uni Emirat Arab. Antara lain kain perca, lemak dan minyak hewan/nabati, daging dan ikan olahan, ikan dan udang, payung, tembakau, sabun dan pembersih, hasil karya seni, jerami atau bahan anyaman, kopi, teh, dan rempah-rempah.

Di bidang infrastruktur, Uni Emirat Arab juga memberikan hibah pembangunan Masjid Raya Syeikh Zayed Solo dan Rumah Sakit Jantung di Solo. Khusus rumah sakit jantung rencana akan diresmikan pada bulan Oktober 2024 nanti.

“Tadi juga dibahas peluang investasi beberapa bidang lain seperti infrastruktur, pendidikan digital, juga masalah energi baru terbarukan. Kami berterima kasih dan menyambut baik. Kita akan terus tingkatkan komunikasi dengan Kedutaan Uni Emirat Arab di Indonesia,” jelas Nana.

Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, Abdulla Salem Obaid mengatakan, sangat senang dan terhormat bisa bertemu langsung dengan Pj Gubernur Jawa Tengah.

Pertemuan kali ini memang fokus membahas kerja sama peningkatan pelabuhan. Dia juga sudah melihat langsung kondisi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

“Rencananya untuk perluasan dan modernisasi pelabuhan. UEA melihat peluang ini sejak lama. Setelah ini akan kami evaluasi dan memberikan rekomendasi agar benar-benar bergerak maju bersama Pemprov Jateng,” katanya.

Ia menilai, masih banyak peluang kerja sama yang bisa dilakukan dengan Pemprov Jateng. Seperti kolaborasi bidang pendidikan digital, ekonomi digital, program ketahanan pangan, pendidikan pejabat pemerintahan, dan infrastruktur.

“Kami menunggu proposal dari Pemprov Jateng untuk beberapa bidang itu,” katanya.

Diaz Abidin

The post UEA Tunggu Proposal Pemprov Jateng Kembangkan Pelabuhan Tanjung Emas dan Kerja Sama EBT appeared first on SuaraBaru.id.

Lima Raperda yang dimaksud di antaranya, Raperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jateng 2024-2044.

Selanjutnya, raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dan P Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sumarno mengatakan, kelima raperda itu segera disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri guna dilakukan evaluasi.

“Evaluasi Menteri Dalam Negeri biasanya selama 15 hari. Apabila dalam lima perda itu mengamanatkan aturan teknis, maka kita akan menyusun Peraturan Gubernur untuk tindaklanjut teknis,” jelasnya usai Rapat Paripurna di Gedung Berlian, DPRD Jawa Tengah, Jumat, 30 Agustus 2024.

Wakil Ketua DPRD Jateng, Hadi Santoso menyampaikan apresiasi pengesahan lima Raperda tersebut.  Dikatakan, adanay Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jateng 2024-2044 diharapkan bisa mengoptimalisasi kondisi lingkungan Jateng.

“Sehingga semakin terjaga kelestariannya, sekaligus dapat mendukung pembangunan di Jateng,” ucapnya.

Adapun terkait Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Hadi berpendapat, hal ini dibutuhkan agar banyak upaya yang lebih konkrit untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.

“Ini menjadi acuan kita bersama untuk generasi muda khususnya di Jateng, agar nilai-nilai Pancasila bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Diaz Abidin

The post Pemprov Jateng dan DPRD Sahkan Lima Raperda termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah 2024-2044 appeared first on SuaraBaru.id.

Strategi Pemprov Jateng itu telah tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (TA) 2025.

Di antaranya melalui pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) perdesaan, stimulan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), listrik murah, pemberian kontribusi jaminan pembiayaan kesehatan, bantuan hewan ternak, dan alat pertanian.

“Selain itu terdapat bantuan stimulan modal usaha dan pelatihan kerja untuk peningkatan sumber manusia (SDM),” kata Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana di Gedung Berlian DPRD Jawa Tengah, Senin 26 Agustus 2024.

Strategi itu disampaikan saat memberi tanggapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Penyampaian Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna.

Dalam Nota Keuangan RAPBD TA 2025, pembangunan SPAM diupayakan melalui alokasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya, serta Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang.

Salah satu programnya dalam bentuk pengembangan SPAM regional, pembangunan prasarana sarana SPAM perdesaan, dan fasilitasi pendampingan pengelolaan SPAM di kabupaten/kota.

Dalam bab lain, strategi dalam menurunkan angka kemiskinan juga dilakukan dengan stimulan perbaikan RTLH dibebankan pada anggaran Dinas Pemukiman Rakyat dan Kawasan Permukiman yang memiliki alokasi sebesar Rp52,53 miliar.

“Program ini mengedepankan kolaborasi dan sinergi melalui berbagai sumber pembiayaan dengan melibatkan stakeholder terkait. Misalnya CSR perusahaan dan bantuan Baznas,” katanya.

Sementara untuk menekan angka pengangguran, Pemprov Jateng akan fokus pada program vokasi, pamagangan, dan job fair secara offline, penyediaan mobil training unit, harmonisasi hubungan industrial, dan pengawasan ketenagakerjaan.

Sebelumnya diberitakan, pendapatan daerah di RAPBD TA 2025 diproyeksikan sebesar Rp23,54 triliun. Anggaran sebesar Rp8,81 triliun untuk sektor pendidikan dan kebudayaan pada 2025. Alokasi nilai tersebut, masih tertinggi dibandingkan sektor lainnya.

Diaz Abidin

The post Stategi Pemprov Jateng ‘Cawe-cawe’ Kurangi Kemiskinan dan Pengangguran Tahun 2025 appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikan, Penjabat (Pj) Gubernur Jateng, Nana Sudjana dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Rancangan APBD tahun anggaran 2025 di Gedung DPRD Jawa Tengah, Jumat 23 Agustus 2024.

“Ini tindak lanjut dari Kebijakan Umum Anggaran dan prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2025 yang sudah dibahas badan anggaran dan disepakati pada tanggal 16 Agustus lalu,” kata Nana.

Dia menguraikan, struktur Rancangan APBD TA 2025 meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Sacara garis besar, pendapatan daerah diproyeksikan Rp23,54 triliun. Adapun belanja daerah diproyeksikan Rp23,91 triliun. Artinya masih defisit Rp 362,3 miliar.

“Defisit anggaran ditutup dengan surplus pembiayaan daerah. Adapun penerimaan pembiayaannya sebesar Rp432,3 miliar, dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp70 miliar untuk penyertaan modal, sehingga total pembiayaan netto sebesar Rp362,3 miliar dan silpanya nihil,” kata Nana.

Dalam Nota Keuangan RAPBD 2025 itu, Nana menyebutkan belanja daerah urusan bidang pendidikan dan kebudayaan sebesar Rp8,81 triliun.

“Anggaran ini difokuskan pada kegiatan penanganan anak tidak sekolah secara bertahap di wilayah kemiskinan ekstrem,” katanya.

Selain itu, juga untuk penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan dan relevansi dunia usaha dan dunia industri, pembiayaan operasional sekolah melalui BOSDA, BOP, serta pembiayaan siswa melalui beasiswa siswa miskin.

Di bidang kesehatan, Nana menjabarkan, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp3,11 triliun untuk dinas desehatan, 4 rumah sakit umum daerah, dan 3 rumah sakit jiwa daerah.

Anggaran tersebut difokuskan untuk pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan, pemenuhan sarana dan prasarana di 7 RSUD/RSJD, pembangunan gedung pelayanan 7 lantai untuk pemenuhan Kelas Rawat Inap Standar, serta penyediaan obat, reagen, dan vaksin esensial untuk 35 kabupaten/kota.

Terkait Nota keuangan tersebut, masing-masing fraksi di DPRD telah menyampaikan tanggapannya. Selanjutnya pada rapat paripurna berikutnya akan ada jawaban dari Pj Gubernur Jateng terkait tanggapan fraksi.

Diaz Abidin

The post Pemprov Jateng Siapkan Rp8,81 Triliun untuk Sektor Pendidikan Mulai 2025 appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini digelar dalam rangkaian memperingati hari jadi ke-79 Provinsi Jawa Tengah.

Dalang Ki Warseni Slenk dihadirkan dengan lakon “Semar Kembar-Sembadra Larung”. Sebelumnya turut menghibur para penikmat wayang, yakni aksi dalang kembar asal Semarang Bagas Satyanegara (Satya) dan Brata Satrianegara (Satria) membawa lakon “Jarasandha Lena”.

“Ini untuk memperingati hari jadi ke-79 Provinsi Jawa Tengah, juga dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus. Sekaligus untuk menggali dan melestarikan budaya bangsa,” kata Nana Sudjana dalam sambutannya.

Wayang Kulit yang telah tercatat sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO ini merupakan kebanggaan bagi masyarakat Jawa. Sehingga layak untuk dilestarikan dan dikembangkan.

“Terbukti wayang kulit tidak hanya digemari di Jawa tetapi sudah masuk ranah Indonesia, sudah go international. Budaya ini harus kita lestarikan,” katanya.

Nana mengatakan, pagelaran wayang kulit bukan sekadar pertunjukan. Terdapat nilai luhur, termasuk tuntunan kehidupan sehari-hari. Dalam ceritanya juga memberikan pesan moral yang mengajak masyarakat lebih bijaksana dan lebih mulia.

Sebagaimana cerita “Semar Kembar-Sembadra Larung”. Di tengah banyaknya keserakahan dunia dan perilaku buruk, kebaikan selalu menjadi pemenangnya.

“Ini mengandung edukasi. Apalagi nanti kita akan menghadapi Pilkada serentak. Kita harapkan dari pertunjukan ini, Jateng tetap damai, adem, dan kondusif,” kata Nana.

Acara dimulai dengan simbolis penyerahan wayang Semar oleh Nana didampingi Pangdam IV/Diponegoro Deddy Suryadi dan Sekda Jateng Sumarno kepada dalang Ki Warseno Slenk.

Adapun, perhatian Pemprov Jateng pada bidang kebudayaan khususnya seni tradisional sangat besar. Mulai tahun 2018, penyaluran alat seni karawitan atau gamelan terus digelontorkan.

Diaz Abidin

The post Nana Sudjana Saksikan Aksi Dalang Kembar dalam Rangkaian HUT Jawa Tengah ke 79 appeared first on SuaraBaru.id.