Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, rumah terdampak tanah bergerak yang dihuni warga tersebut, berdiri di atas lahan milik Kodam IV Diponegoro.

Dengan kondisi itu, kata dia, Pemkot Semarang memberikan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) karena lahan yang ditempati warga Kampung Sekip bukan milik pribadi.

“Tidak bisa memberikan bantuan RTLH, karena syaratnya tidak memenuhi. Saya sudah berkomunikasi, koordinasi dengan pihak Kodam waktu itu, dan itu diambil alih oleh (pemerintah) provinsi,” kata Agustina ketika diwawancara pada Rabu 8 April 2026.

Agustina juga mengatakan, kepastian relokasi kembali menyampaikan soal relokasi tersebut akan ditangani Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng).

“Ini kan sudah diambil pemerintah provinsi. Kami hanya bisa memberikan masukan,” katanya.

Terpisah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jateng, Boedyo Dharmawan, belum dapat memberikan komentar banyak soal rencana relokasi warga Kampung Sekip.

“Kalau proses relokasi, coba nanti kami komunikasi apakah BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) mengetahui update lahan relokasinya,” katanya ketika dikonfirmasi, Kamis 9 April 2026.

Pemkot Semarang Dituding Bertanggung Jawab

Adapun Kepala BPBD Provinsi Jateng, Bergas Catursasi Penanggungan, mengungkapkan, Pemkot Semarang bertanggung jawab menyediakan lahan relokasi untuk warga Kampung Sekip.

“Kalau relokasi, itu kan lahannya harus pasti dulu. Karena ini (lokasi terdampak) di (Kelurahan) Jangli, yang mencari Pemerintah Kota Semarang,” katanya.

Dia menerangkan, pencarian dan penyediaan lahan untuk warga terdampak bencana menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.

Bergas mengambil contoh kasus bencana tanah gerak yang terjadi Tegal, Cilacap, Brebes, dan Banjarnegara belum lama ini. Ia mengatakan, dalam proses relokasi warga terdampak, pemerintah daerah masing-masing yang mencari dan menyediakan lahan.

“Artinya kesimpulannya, kalau bicara urusan tanah, itu kabupaten atau daerah. Kalau Kota Semarang, Jangli, ya Kota Semarang (yang mencari),” kata Bergas.

Sementara untuk bantuan kerusakan rumah, Bergas mengatakan, warga Kampung Sekip dapat mengajukan permohonan bantuan kepada Pemprov Jateng.

“Korban terdampak itu mengajukan permohonan melalui Wali Kota Semarang kepada Pemprov untuk mendapatkan bantuan tidak terduga dari provinsi. Kalau rumahnya roboh, rusak berat, itu bisa mendapatkan antara Rp10-Rp15 juta,” ucapnya.

Namun dia menekankan bahwa bantuan dana tersebut hanya dapat dikucurkan jika ada permohonan dari Pemkot Semarang. “Selama enggak pernah diajukan, ya enggak bisa,” ujar Bergas.

Ketika ditanya apakah warga Kampung Sekip yang terdampak tanah bergerak dapat memperoleh bantuan unit rumah, Bergas menyebut hal itu tergantung pada regulasi di Pemkot Semarang.

“Itu tergantung regulasi di wali kota. Peraturan wali kota mengatur itu atau tidak. Kalau di tempat kami (Pemprov Jateng) kan mengatur itu, artinya kalau rumah rusak berat diberikan Rp10 juta, rumah roboh Rp15 juta,” katanya.

Diaz A Abidin

The post Relokasi Warga Kampung Sekip, Pemkot Semarang dan Pemprov Jateng Saling Tuding Kewenangan appeared first on SuaraBaru.id.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Pekalongan, Hj. Balgis Diab, dalam acara penganugerahan UHC Awards 2026 yang digelar di JIEXPO Convention Center and Theater, Jakarta, Selasa malam (27/1/2026).

Wawalkot Balgis menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan UHC bukan sekadar simbol atau prestise semata, melainkan cerminan nyata kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama di bidang kesehatan.

“Alhamdulillah, kali ini Pemerintah Kota Pekalongan menerima penganugerahan Universal Health Coverage Awards 2026 kategori Pratama. Ini merupakan prestasi terbaik di bidang layanan kesehatan untuk masyarakat Kota Pekalongan,” ujarnya usai menerima penghargaan.

Ia menegaskan, keberhasilan ini menjadi bukti bahwa pemerintah daerah benar-benar hadir dan bekerja serius dalam menjamin hak kesehatan warganya. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penghargaan bukanlah tujuan akhir.

“Penghargaan ini bukan segalanya. Yang terpenting adalah bagaimana kami terus berkomitmen menjaga dan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Pekalongan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wawalkot Balgis menjelaskan bahwa, saat ini cakupan kepesertaan aktif layanan kesehatan melalui skema UHC di Kota Pekalongan telah mencapai sekitar 80 persen. Sementara dari sisi komitmen Pemerintah Kota Pekalongan, cakupannya telah menyentuh 99,53 persen, atau melampaui batas minimal yang ditetapkan untuk kategori Pratama.

Dengan capaian tersebut, pihaknya berharap, masyarakat Kota Pekalongan tidak lagi merasa khawatir atau ragu ketika membutuhkan layanan kesehatan.

“Dengan adanya UHC ini, masyarakat Kota Pekalongan tidak perlu galau atau risau lagi ketika memerlukan pelayanan kesehatan. Baik di puskesmas maupun rumah sakit, aksesnya semakin terbuka,” ungkapnya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif menjaga kesehatan sebagai upaya bersama meningkatkan kualitas hidup. “Saya doakan masyarakat Kota Pekalongan yang Saya cintai selalu menjaga kesehatan dan tetap sehat selalu,” tegasnya.

Sementara itu, Pejabat Pengganti Sementara (PPS) Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan, Guna Setiawan, turut memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kota Pekalongan dalam meraih UHC Awards Tahun 2026.

“Capaian ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa saat ini cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Pekalongan telah mencapai 314.775 jiwa atau 99,53 persen dari total penduduk sebanyak 316.276 jiwa. Sementara tingkat keaktifan peserta tercatat sebanyak 256.969 jiwa atau 81,25 persen.

“Kami berharap komitmen ini dapat terus dijaga secara berkelanjutan dan menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mewujudkan Universal Health Coverage,” tambahnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Puji Winarti, menyampaikan bahwa, keberhasilan ini menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat di tengah berbagai tantangan.

“Alhamdulillah, ini merupakan penghargaan kedua untuk Kota Pekalongan terkait UHC. Tahun lalu kita mendapatkan kategori Pratama, dan sekarang kita masih bisa mempertahankan penghargaan tersebut dengan cakupan pelayanan yang sudah mencapai target pada kategori itu,” jelasnya.

Puji merinci bahwa, capaian kepesertaan jaminan kesehatan di Kota Pekalongan telah mencapai 99,53 persen, melampaui batas minimal 95 persen yang ditetapkan dalam kategori Pratama. Sementara tingkat keaktifan peserta tercatat 81,25 persen, juga telah melewati ambang batas minimal 80 persen.

“Artinya, hampir seluruh warga Kota Pekalongan sudah memiliki jaminan kesehatan. Ini wujud komitmen kepala daerah untuk memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat tidak galau atau risau ketika membutuhkan layanan kesehatan,” ungkapnya.

Menurut Puji, perlindungan kesehatan menjadi sangat penting, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, penyandang disabilitas, dan lanjut usia. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan memastikan kelompok tersebut tetap dapat mengakses layanan kesehatan, meskipun belum aktif atau belum terdaftar dalam program jaminan kesehatan.

Bagi warga yang belum memiliki jaminan kesehatan, Puji menuturkan bahwa proses pengurusan kepesertaan dapat dilakukan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Pekalongan.

“Cukup membawa KTP Kota Pekalongan dan Kartu Keluarga yang datanya sudah terpadankan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, bisa disertai surat keterangan dari FKTP atau rujukan dari FKRTL,” jelasnya.

“Dengan kemudahan ini, kami ingin memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam mendapatkan jaminan layanan kesehatan,” tegas Puji.

Ia berharap capaian UHC ini tidak hanya menjadi prestasi administratif, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

“Dimana, khususnya saat membutuhkan layanan kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit,” tukasnya.

Nur Muktiadi

The post Pemkot Pekalongan Raih UHC Awards 2026 appeared first on SuaraBaru.id.

The post Pemkot Semarang Didesak Revitalisasi Rumah Susun, Akses Hunian Layak untuk Buruh Didorong appeared first on SuaraBaru.id.

Acara pembukaan turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Tegal, Tazkiyyatun Muthmainnah, SKM, MKes, jajaran Forkopimda, serta para pimpinan perusahaan otomotif dan lembaga keuangan, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Tegal, Kapolres Tegal Kota (diwakili Kasatlantas AKP Suyit Munandar, SH).

Kemudian Kepala PT Jasa Raharja Cabang Pekalongan, Pimpinan Bank Jateng Cabang Koordinator Tegal, para direktur dealer otomotif: Astra Daihatsu, Nasmoco, Honda Tegal Raya, Suzuki Gedong Jembar, Mitra Maju Mobilindo, Borobudur Oto Mobil, Chery, Automobil Jaya Mandiri, Honda Naga Mas Motor, Yamaha SIP Motor dan Piaggio Vespa serta Himpunan Pengusaha Muda.

PLT Kepala UPPD Kota Tegal, Haris Triono, SSTP, MSi, menyampaikan bahwa gelaran Government Auto Show 2025 merupakan kegiatan tahunan yang kini memasuki tahun ketiga. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi pajak kendaraan bermotor, mengedukasi masyarakat terkait manfaat pembayaran pajak tepat waktu, memperkuat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, UPPD/SAMSAT, serta Pemerintah Kota Tegal, mendorong pertumbuhan sektor otomotif lokal dan UMKM pendukung.

Pameran ini berlangsung selama tiga hari, mulai 14–16 November 2025, diikuti 11 dealer mobil dan motor, serta diramaikan dengan hiburan musik, pelayanan kesehatan gratis, pentas anak-anak, dan gathering komunitas otomotif.

Dalam sambutannya, Wali Kota Tegal menegaskan bahwa Government Auto Show bukan hanya ajang menampilkan kendaraan, tetapi juga sarana strategis untuk mendorong inovasi industri otomotif, mengedukasi masyarakat tentang kewajiban pajak kendaraan bermotor, memperkuat kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat, meningkatkan aktivitas ekonomi di pusat perbelanjaan dan kawasan sekitar.

Dedy yon juga mengapresiasi pusat perbelanjaan yang telah menyediakan ruang pameran yang lebih representatif, serta mendorong agar kegiatan otomotif dan event publik dapat terus tumbuh di Kota Tegal. Perlu keseragaman kebijakan opsen pajak kendaraan antar kabupaten/kota agar tidak memengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas penjualan dealer otomotif.

“Semoga pameran ini menjadi langkah awal transformasi industri otomotif di Kota Tegal. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Government Auto Show 2025 resmi saya buka,” ujar Wali Kota mengakhiri sambutan.

Acara peresmian dilanjutkan dengan prosesi pengguntingan pita oleh Wali Kota, didampingi Kapolres Tegal Kota, Pimpinan Bank Jateng, Jasa Raharja dan Kepala UPPD Kota Tegal. Setelah itu, Wali Kota dan rombongan melakukan peninjauan langsung ke area pameran mobil dan motor dari berbagai merek.

Dengan menghadirkan berbagai layanan publik, edukasi pajak, serta promosi industri otomotif, Government Auto Show 2025 diharapkan menjadi ikon baru yang mampu menarik minat masyarakat, memperkuat perekonomian daerah, dan menjadikan Kota Tegal sebagai kawasan yang dinamis di sektor otomotif.

Nur Muktiadi

The post Pemkot Tegal Adakan Government Auto Show 2025 appeared first on SuaraBaru.id.

Dua raperda yang dibahas yakni pencabutan sejumlah peraturan daerah yang sudah tidak relevan serta penyertaan modal pemerintah daerah kepada beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir, menjelaskan bahwa pencabutan perda dilakukan karena beberapa aturan daerah sudah tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi maupun kebijakan terkini di lapangan.

“Yang pertama membahas tentang pencabutan beberapa peraturan pemerintah daerah yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan atau sudah tidak relevan lagi, termasuk juga yang berkaitan dengan kebijakan di lapangan,” jelas Azmi.

Sementara itu, raperda kedua berkaitan dengan penyertaan modal daerah kepada sejumlah BUMD. Azmi menilai, pembahasan ini penting karena kondisi APBD tahun 2026 diperkirakan akan mengalami kontraksi akibat efisiensi dari pemerintah pusat.

“Anggaran tahun depan harus benar-benar dihitung dengan cermat. Berdasarkan estimasi sementara, APBD kita kemungkinan akan mengalami pemotongan sekitar Rp170 miliar. Jadi, pembahasan penyertaan modal harus dilakukan lebih detail dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang benar-benar penting,” ujarnya.

Meski begitu, DPRD tetap membuka peluang agar penyertaan modal bisa tetap dilanjutkan, dengan catatan tetap menyesuaikan kemampuan fiskal daerah.

“Kalau memang dimungkinkan, penyertaan modal ini bisa tetap berjalan, tapi harus mempertimbangkan kemampuan program pembangunan lain yang sejalan dengan kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat,” tambah Azmi.

Ia menegaskan, DPRD siap mengawal pembahasan raperda tersebut dan meminta komisi terkait untuk melakukan pengkajian bersama pihak eksekutif agar kebijakan yang diambil benar-benar efektif dan tepat sasaran.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekalongan, Nur Priyantomo, mewakili Wali Kota Aaf dalam rapat paripurna, menyebutkan bahwa, penyertaan modal akan diberikan kepada beberapa BUMD, di antaranya BPR BKK, PDAM, dan sejumlah BPR lainnya.

“Nilainya bervariasi, tergantung lembaganya. Ada yang Rp 250 juta, Rp 750 juta, hingga Rp 1 miliar. Untuk BPR BKK, rata-rata setiap tahun mendapat penyertaan modal sekitar Rp 1 miliar,” terang Sekda Nur Pri, sapaan akrabnya.

Ia menjelaskan, penyertaan modal dilakukan pada dua sektor, yaitu sektor keuangan dan sektor sosial. Untuk sektor keuangan, seperti di Bank Jateng, penyertaan modal dinilai produktif karena memberikan dividen yang cukup tinggi.

“Kalau dihitung, imbal hasil dari Bank Jateng bisa mencapai 7–8 persen, itu di atas bunga deposito terhadap uang yang kita keluarkan,” ujarnya.

Menurutnya, beberapa BPR yang sempat berada dalam tahap konsolidasi kini telah pulih dan siap memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.

“Alhamdulillah tahun ini semuanya sudah siap dan sudah lepas dari masa pemulihan. Jadi kami optimistis penyertaan modal ini akan memberikan kontribusi positif bagi keuangan daerah,” tutupnya.

Nur Muktiadi

The post DPRD dan Pemkot Pekalongan Bahas Dua Raperda appeared first on SuaraBaru.id.

Wali Kota Aaf menyampaikan apresiasi atas kerja sama erat yang telah terjalin dengan BPS, terutama dalam penyediaan data statistik akurat untuk berbagai sektor pembangunan, seperti pertanian, angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran. Menurutnya, keberadaan Big Data kini menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah daerah.

“Alhamdulillah selama ini kerja sama dan sinergi kami dengan BPS berjalan lancar. Big Data ini menjadi penting karena pascainsiden anarkis 30 Agustus 2025 lalu yang menyerang beberapa unit kerja di Pemkot, termasuk Bagian Umum, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Bagian Kesra, hingga DPRD, dimana data-data di komputer dan laptop banyak yang dirusak, dibakar, bahkan dijarah. Hal ini tentu mengganggu pelayanan internal maupun ke masyarakat. Dengan Big Data, kita bisa lebih siap menghadapi situasi semacam itu,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengalaman tersebut menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah untuk memperkuat sistem pengelolaan data ke depan.

“Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Semoga tidak ada kejadian luar biasa lagi. Kita berusaha semaksimal mungkin dengan BPS agar suasana Kota Pekalongan tetap adem, ayem, damai, dan pelayanan kepada masyarakat bisa terus optimal,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Pekalongan, Hayu Wuranti, menjelaskan bahwa seminar ini merupakan seri kedua dari rangkaian kegiatan Hari Statistik Nasional (HSN) Tahun 2025 yang diperingati setiap 26 September. Tahun ini, HSN mengusung tema “Statistik Berdampak untuk Indonesia Maju.”

“Di era digital, data adalah aset yang sangat berharga. Big Data tidak hanya relevan, tetapi sudah menjadi sebuah keharusan. Potensinya luar biasa untuk mentransformasi kebijakan publik menjadi lebih akurat, tepat sasaran, dan berbasis bukti. Melalui seminar ini, kita ingin menggali bagaimana data yang masif dapat diolah menjadi insight yang cerdas untuk mendukung kebijakan pemerintah, khususnya di Kota Pekalongan,” jelas Hayu.

Ia menegaskan bahwa, tujuan utama pemanfaatan Big Data adalah peningkatan kualitas layanan publik kepada masyarakat. “Kami berharap diskusi ini bisa menjadi pemantik kolaborasi dan inovasi antara semua pemangku kepentingan,” tambahnya.

Lanjutnya, sebagai bentuk apresiasi, BPS Kota Pekalongan juga memberikan penghargaan kepada sejumlah mitra kerja yang dinilai konsisten mendukung kinerja statistik. Untuk kategori OPD, juara 1 diraih Dinperinaker, juara 2 Dindik, dan juara 3 Dinkominfo. Sedangkan untuk kategori kelurahan, juara 1 diraih Kelurahan Kuripan Yosorejo, juara 2 Medono, dan juara 3 Setono.

“Penghargaan juga diberikan kepada para responden survei serta mitra BPS yang terlibat aktif dalam mendukung kegiatan statistik sektoral. Menurut Hayu, apresiasi ini diharapkan bisa memotivasi kolaborasi yang lebih erat antara BPS dengan berbagai pihak di daerah,”bebernya.

Lebih lanjut, Hayu mengungkapkan bahwa pada tahun depan BPS akan menyelenggarakan Sensus Ekonomi Nasional (SE) 2026. Kegiatan ini menjadi momentum besar untuk mencatat kondisi perekonomian nasional secara menyeluruh.

Untuk menyukseskan SE2026, BPS sangat membutuhkan kolaborasi dengan mitra statistik, pemerintah daerah, pelaku usaha, asosiasi, dan pemangku kepentingan lainnya.

“Dengan semangat bersama, kami percaya SE2026 tidak hanya akan menjadi catatan statistik, tetapi juga warisan berharga bagi pembangunan ekonomi Indonesia ke depan. Sinergi antara Pemkot dan BPS, diharapkan pengelolaan data di Kota Pekalongan semakin kuat, terintegrasi, dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tukasnya.

Nur Muktiadi

The post Pemkot dan BPS Kota Pekalongan Perkuat Sinergi Manfaatkan Big Data appeared first on SuaraBaru.id.

Sekretaris Daerah Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono saat meninjau acara tersebut menyampaikan kegiatan Speling tersebut sesuai dengan arahan Gubernur Jawa Tengah, yakni Dokter Spesialis melakukan pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendekatkan akses layanan kesehatan spesialis ke masyarakat. Ia memastikan dukungan dari Pemerintah Kota Tegal untuk program, dokter-dokter spesialis yang mendekatkan akses layanan kepada masyarakat.

“Kunci dari program tersebut adalah bukan pada ketersediaan dokter spesialisnya tetapi bagaimana dokter spesialis hadir mendekati kepada masyarakat,” ujar Sekretaris Daerah Kota Tegal.

“Pada hari ini ada kolaborasi bukan hanya Speling tapi juga kita mendorong cakupan Cek Kesehatan Gratis, yang menjadi program prioritas Pemerintah Pusat,” tambah Agus.

Dari hasil pantauan giat tersebut mendapat respon positif dari masyarakat, antusiasme masyarakat begitu tinggi, termasuk pemanfaatan dokter spesialis jiwa yang hadir di Kelurahan Panggung. Selain dokter Spesialis Jiwa juga ada Dokter Spesialis Mata , Dokter Spesialis Opgin termasuk fasilitas Rontgen untuk melakukan pemetaan kepada faktor resiko penularan penyakit Tuberkulosis (TBC) yang menjadi salah satu penyakit juga menjadi prioritas Presiden Republik Indonesia. Pihaknya ingin penanganan terhadap penderita TBC dengan menggunakan “Temukan Obati Sampai Sembuh (TOSS)” ini juga mengakselerasi kegiatan pada hari ini.

Terkait dengan penanganan TBC, Pemkot Tegal juga melaksanakan pemeriksaan kepada mereka yang memiliki kontak erat dengan penderita TBC. Ia berharap, giat tersebut dapat mendekatkan layanan kesehatan spesialis ke masyarakat, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan, dan memberikan manfaat bagi warga yang membutuhkan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal, Zaenal Abidin dalam acara yang sama menyampaikan untuk Kota Tegal sudah melaksanakan giat Speling sebanyak empat kali, pelayanan dokter spesialis lebih didekatkan ke masyarakat, dengan demikian masyarakat bisa mengetahui secara dini terkait penyakit yang dideritanya. Ia berharap masyarakat bisa memanfaatkan pemeriksaan gratis dengan dokter spesialis dan CKG dengan sebaik-baiknya, agar bisa meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Nur Muktiadi

The post Pemkot Tegal Kolaborasikan Speling dengan Cek Kesehatan Gratis appeared first on SuaraBaru.id.

Menurutnya, peristiwa itu memang membawa dampak terhadap kinerja pemerintahan, terutama pada sisi sarana prasarana. Namun, pihaknya tidak akan mengorbankan program-program utama masyarakat hanya demi membangun gedung pemerintahan yang baru.

“Memang dari awal saya tegaskan, Kota Pekalongan tidak akan mengalokasikan APBD untuk pembangunan gedung pemerintahan yang baru. Biarkan saya, Bu Wawalkot, Pak Sekda, dan semua anggota dewan dan jajaran DPRD Kota Pekalongan menempati ruangan seadanya. Kantor Setwan sudah dialihkan ke Gedung Diklat. Saya, Bu Wawalkot, dan Pak Sekda sementara berkantor di sekitar Bagian Umum dan Prokompim,” jelasnya, usai menghadiri kegiatan Rapat Paripurna DPRD Kota Pekalongan dengan agenda Pengantar Wali Kota Pekalongan Tentang Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 di Gedung Diklat Kota Pekalongan, Senin (15/9/2025).

Meskipun begitu, Wali Kota Aaf bersyukur karena ada kabar baik berupa bantuan pembangunan gedung pemerintahan dan DPRD yang ludes terbakar dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum.

“Alhamdulillah, ada angin segar karena pembangunan gedung akan dibiayai langsung oleh Pemerintah Pusat. Nilainya diperkirakan mencapai Rp 90 miliar. Tetapi untuk pemulihan sarana prasarana pendukung seperti komputer, meja, kursi, dan laptop yang hilang atau rusak, tetap harus dianggarkan oleh Pemkot,” terangnya.

Ia mengungkapkan, pemanfaatan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sudah dimaksimalkan, namun jumlahnya tidak cukup untuk menutup seluruh kebutuhan. Untuk itu, bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga digunakan semaksimal mungkin guna mendukung pemulihan sarpras.

“Tentu, pascaaksi tersebut tetap ada alokasi APBD untuk bantuan dukungan sarpras. Namun Saya pastikan, untuk pembangunan gedung sama sekali tidak akan menggunakan APBD. Saya tidak mau program bansos, UHC, dan program lain yang selama ini dibiayai penuh oleh APBD terganggu,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa, hingga kini sudah ada dana Rp 1,5 miliar dari Pemprov Jateng yang dibelanjakan untuk kebutuhan pemulihan mendesak, sementara bantuan rutin dari Pemprov juga mulai masuk. Namun, kondisi fiskal daerah masih cukup berat karena transfer pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami penurunan hingga 80 persen.

“Ini sangat berdampak bagi daerah, termasuk Kota Pekalongan. Mudah-mudahan dengan Menteri Keuangan yang baru, kran DAK dan DAU bisa kembali dibuka sehingga transfer ke daerah dapat berjalan normal kembali,” ujarnya.

Wali Kota Aaf menekankan bahwa Pemkot Pekalongan akan terus mengutamakan pemulihan layanan publik agar masyarakat tidak merasa dirugikan akibat insiden anarkis tersebut.

“Prinsipnya, kami tidak akan mengorbankan kepentingan masyarakat. Fasilitas pemerintahan bisa berjalan dengan sederhana, tapi program-program masyarakat tetap harus berjalan optimal,” pungkasnya.

Nur Muktiadi

The post Walkot Pekalongan Pastikan Pemulihan Pascaaksi Anarkis Tak Ganggu Program Pro Rakyat appeared first on SuaraBaru.id.

Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tegal, Yoni Ediyanto, SAP mengungkapkan, kegiatan ini menjadi momen strategis dalam memperkuat kolaborasi antara Bawaslu dengan berbagai mitra, termasuk unsur legislatif, eksekutif, pemantau pemilu, organisasi masyarakat, media, hingga akademisi.

“Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan soliditas dan kapasitas jajaran pengawas pemilu, kemudian membangun komunikasi strategis dengan mitra kerja dan masyarakat, serta mengidentifikasi potensi rawan pelanggaran serta meningkatkan literasi publik terkait pengawasan pemilu,” papar Yoni.

Sementara itu Ketua Bawaslu Kota Tegal, Fauzan Hamid, ST, dalam sambutannya menekankan pentingnya forum ini sebagai wadah refleksi dan konsolidasi kelembagaan. Ia mengapresiasi kehadiran para narasumber dan tamu undangan dari berbagai unsur, termasuk Anggota Komisi II DPR RI Eka Widodo, Pemerintah Kota Tegal, DPRD, serta berbagai elemen masyarakat sipil.

“Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemisahan jadwal Pemilu Nasional dan Pilkada Daerah harus kita sikapi secara serius. Dari sini kita harus bersinergi memberikan masukan dan solusi agar regulasi ke depan lebih baik dan demokrasi semakin matang,” ujar Fauzan.

Sementara itu, Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, SE, MM, menyampaikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya, acara ini bukan sekadar pertemuan formal, melainkan langkah konkret memperkuat demokrasi substansial sebagaimana amanat RPJMN 2025–2029.

“Kita harus membangun kelembagaan pengawasan pemilu yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis nilai-nilai kebangsaan. Demokrasi adalah tanggung jawab kolektif,” tegas Dedy Yon.

Acara kemudian ditutup secara simbolis dengan penandatanganan

mengenai dukungan dan fasilitasi Pemkot Tegal dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan dorongan kuat bagi terwujudnya pengawasan pemilu yang profesional, partisipatif, dan berintegritas menjelang kontestasi elektoral mendatang, khususnya Pilkada 2025 dan Pemilu 2029.

Nur Muktiadi

The post Bawaslu Kota Tegal Gelar Penguatan Sinergitas Bersama Mitra Strategis appeared first on SuaraBaru.id.

Pertemuan ini merupakan tahapan kedua dari rangkaian pembinaan statistik sektoral tingkat Kota Pekalongan Tahun 2025, setelah sebelumnya digelar pada 27 Agustus 2025 di Hotel Dafam bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Pekalongan sebagai wali data.

Kepala BPS Kota Pekalongan, Hayu Wuranti, menyampaikan bahwa, dalam setiap tahapan pembinaan, pihaknya selalu menyampaikan domain evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral (EPSS). Total ada lima domain yang harus dipahami oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setiap pertemuan, dua domain dibahas secara rinci, sehingga seluruh tahapan akan berlangsung dalam tiga kali pertemuan.

“Pada pertemuan terakhir nanti, kami akan menyampaikan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral secara menyeluruh. Dengan begitu, setiap OPD mampu melakukan evaluasi mandiri terhadap penyelenggaraan statistik sektoral di instansinya. Evaluasi mandiri ini, kami targetkan selesai pada akhir September 2025, sebab setelah itu BPS akan melakukan penilaian di masing-masing OPD untuk mengetahui tingkat kematangan pengelolaan statistik sektoral,” terang Hayu.

Lebih lanjut, Hayu menjelaskan bahwa, upaya ini sejalan dengan target peningkatan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kota Pekalongan. Tahun 2024 lalu, IPS Kota Pekalongan berhasil mencapai skor 2,62 dengan kategori baik. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 1,8 dengan kategori cukup. Batas minimum kategori baik adalah 2,6, sehingga capaian tahun lalu dinilai sudah melampaui target walaupun melebihi sedikit dan perlu ditingkatkan kembali.

“Harapan kami, tahun ini nilainya bisa lebih baik lagi. Tahun ini kita masih melakukan evaluasi terhadap OPD-OPD yang nantinya juga akan menjadi lokus evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral di tahun 2026. Dari hasil IPS tahun 2024, nilai terendah kita ada di domain kualitas data. Maka dari itu, OPD masih perlu meningkatkan kualitas data sektoralnya,” tambah Hayu.

Senada dengan hal itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Pekalongan, Arif Karyadi, menyampaikan apresiasi atas inisiatif BPS Kota Pekalongan. Menurutnya, Bistik Kaldu merupakan inovasi penting yang mampu menciptakan data sektoral yang konsisten, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“BPS melakukan pembinaan kepada OPD dalam rangka menciptakan data yang berkualitas. Harapan kami, dengan adanya Bistik Kaldu, OPD-OPD dapat menghasilkan data yang akurat dan terpercaya. Dengan begitu, tidak akan ada kekeliruan dalam menentukan kebijakan pembangunan Kota Pekalongan,” ujar Arif.

Arif menegaskan, sebagai wali data, Dinkominfo siap bersinergi penuh dengan BPS dalam mendukung penguatan penyelenggaraan statistik sektoral. Keberadaan data yang valid, menurutnya, akan memperkuat posisi Pemerintah Kota Pekalongan dalam menyusun kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). (nm)

The post BPS dan Pemkot Dorong OPD Tingkatkan Kualitas Data appeared first on SuaraBaru.id.