Dalam keterangannya, Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo mengatakan, kasus bermula pada Kamis (9/5) saat pelaku berinisial ER (45) warga Kecamatan Jati, meminta uang kepada korban atas nama MAD (20) yang sehari harinya berjualan es campur di depan Pengadilan Negeri Kudus di Jalan Sunan Muria dan MVI (20) sebagai perekam video.

“Awalnya tersangka ER ini kepada Korban mengaku pemenenang kontrak parkir di jalan Sunan Muria dan memiliki kewenangan menarik untuk retribusi parkir di kawasan tersebut. Dari korban, pelaku meminta uang sebesar Rp15 ribu, namun korban hanya memberikan Rp10 ribu ” kata Kapolres Kudus pada Selasa (27/4/2026).

“Pada penarikan yang ketiga kalinya, aksi pelaku direkam teman korban dan videonya kemudian viral di media sosial. Dari situlah persoalan berkembang,” imbuhnya.

Kembali di jelaskan oleh Kapolres Kudus bahwa Setelah video tersebut viral, tersangka ER mendatangi rumah korban untuk mencari tahu siapa yang menyebarkan rekaman itu. Tidak berhenti di situ, ER kembali datang pada 9 April 2026 bersama pelaku lain MBA (32) warga Kecamatan Jati.

Menurut Kapolres Kudus, masing-masing pelaku memiliki peran berbeda dalam aksi pemerasan tersebut.

“Peran ER (45) yakni melakukan penarikan uang parkir terhadap korban, mendatangi rumah korban, meminta uang ganti rugi, menaikkan nominal permintaan hingga Rp.30 juta, serta menerima uang tunai dari keluarga korban,” ungkap Kapolres.

Baca juga:

PKL Kudus Diduga Diperas Oknum Ormas hingga Rp30 Juta, Kasus Masuk Ranah Hukum

“Sementara peran MBA (32) ikut menekan korban dengan meminta dibuatkan video klarifikasi, memberikan ancaman verbal kepada korban, serta menentukan nominal uang ganti rugi sebesar Rp.15 juta hingga Rp. 20 juta,” tambahnya.

Karena merasa tertekan dan takut, kedua korban yakni MAD menyerahkan 5 juta dan korban MVI 15 juta dengan total 20 juta kepada tersangka ER. Dari uang tersebut, sebesar Rp.8 juta diberikan kepada tersangka MBA, sementara sisanya digunakan ER untuk kepentingan pribadi dan membayar utang.

“Korban merasa takut karena adanya intimidasi dan ancaman dari para pelaku sehingga memilih menyerahkan uang agar persoalan dianggap selesai,” ungkap Kapolres.

“Peristiwa ini menjadi perhatian kami, dan setelah menerima laporan pada 15 April 2026, Satreskrim Polres Kudus melakukan penyelidikan dan menaikkan menjadi penyidikan hingga akhirnya menetapkan kedua tersangka pada Jumat (24/4/2026). Keduanya kemudian resmi ditahan pada Senin (27/4/2026).

Dalam Proses hukum tersebut, turut mengamankan barang bukti berupa tiga unit telepon genggam, dokumen percakapan WhatsApp, uang tunai Rp.8 juta, serta dokumen tanda terima penitipan uang.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang pemerasan dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Kudus menegaskan komitmen akan menindak tegas segala bentuk premanisme yang meresahkan masyarakat.

“Tidak ada ruang bagi aksi Premanisme, intimidasi, maupun pemerasan di wilayah Kudus. Kami pastikan setiap laporan masyarakat akan kami tindaklanjuti secara profesional dan tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegas AKBP Heru.

Pihaknya juga mengimbau masyarakat agar tidak takut melapor apabila mengalami tindakan premanisme, maupun intimidasi serupa.

“Kami mengajak masyarakat untuk segera melapor apabila menemukan praktik premanisme, maupun tindakan yang meresahkan lainnya. Jangan main hakim sendiri, percayakan penanganannya kepada kepolisian. Kami pastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti secara profesional demi menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif di Kudus,” pungkasnya.

Ali Bustomi

The post Dua Oknum Anggota Ormas yang Memeras PKL di Kudus Resmi Ditahan appeared first on SuaraBaru.id.

Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo melalui Kapolsek Kudus Kota AKP Subkhan menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan serangkaian penyelidikan atas kasus yang melibatkan oknum organisasi masyarakat (ormas) tersebut.

Sejauh ini, tiga saksi telah dimintai keterangan, yakni korban, ibu korban, serta kakaknya. Polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti penting, di antaranya rekaman CCTV di lokasi kejadian dan rekaman audio yang diduga berisi percakapan negosiasi disertai unsur intimidasi.

“Dari hasil penyelidikan awal, terdapat indikasi kuat perbuatan yang mengarah pada tindak pidana pemerasan dan penipuan,” ujar AKP Subkhan, Senin (13/4).

Kasus ini mencuat setelah viralnya video penarikan retribusi parkir yang dinilai tidak wajar di kawasan Jalan Sunan Muria. Dalam video tersebut, oknum diduga menarik uang parkir dari PKL dengan tarif bervariasi antara Rp5.000 hingga Rp15.000.

Peristiwa bermula saat seorang pedagang es campur merekam praktik tersebut sebagai dokumentasi. Namun, tindakan itu justru berujung intimidasi. Korban didatangi oknum ormas yang mengancam akan melaporkan video tersebut menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Tak hanya ancaman, korban dan rekannya juga diduga diminta menyerahkan “uang damai” sebesar Rp30 juta. Dalam praktiknya, uang yang telah diserahkan mencapai Rp20 juta, terdiri dari Rp15 juta dari rekan korban dan Rp5 juta dari korban yang berasal dari hasil berdagang serta santunan kematian keluarga.

Catut Nama Kepolisian

Modus pelaku diduga berlanjut dengan meminta tambahan uang dengan dalih biaya pencabutan laporan di kepolisian. Padahal, berdasarkan hasil penyelidikan, tidak pernah ada laporan resmi terkait kasus tersebut.

AKP Subkhan menegaskan, pihaknya akan terus mengembangkan penanganan perkara ini dengan memeriksa saksi tambahan dan segera menggelar perkara untuk menentukan status hukum terduga pelaku.

“Kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan dan dalam waktu dekat melaksanakan gelar perkara untuk menentukan status hukum pihak yang terlibat,” tegasnya.

Secara yuridis, perbuatan tersebut diduga melanggar Pasal 368 KUHP tentang pemerasan serta Pasal 378 KUHP terkait penipuan, karena adanya unsur paksaan dan rangkaian kebohongan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

Polisi juga memastikan bahwa video yang direkam korban tidak mengandung unsur pidana, melainkan sebagai bentuk dokumentasi atas dugaan praktik pungutan liar di ruang publik.

Dalam penanganan kasus ini, Polres Kudus turut berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Kudus untuk memberikan pendampingan trauma healing kepada korban. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah juga dilakukan untuk mengevaluasi sistem pengelolaan parkir di kawasan tersebut.

Akibat kejadian ini, korban dan keluarganya mengalami trauma psikis berat hingga diliputi rasa takut berkepanjangan.

Sementara itu, penyidik saat ini masih melengkapi administrasi dan memperkuat alat bukti guna segera menetapkan status hukum para pihak yang terlibat.

Ali Bustomi

The post Kasus Pemerasan PKL oleh Oknum Ormas di Kudus, Polisi Segera Tetapkan Tersangka appeared first on SuaraBaru.id.