The post Kanwil Kemenkum Jateng Sosialisasikan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pemda Tahun 2026 appeared first on SuaraBaru.id.
]]>Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, yang diwakili Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan & Pembinaan Hukum (P3H), Delmawati didampingi oleh Analis Hukum serta diikuti oleh perwakilan Pemerintah Daerah se-Jawa Tengah.
Delmawati menyampaikan, reformasi hukum memiliki peran strategis dalam pembangunan hukum nasional sebagaimana tercantum dalam Asta Cita ke-7 Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pencegahan korupsi.
“Reformasi hukum menjadi fondasi penting bagi reformasi birokrasi karena memastikan setiap proses pemerintahan memiliki dasar hukum yang jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kualitas regulasi di daerah menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, Kanwil Kemenkum Jateng melalui Tim Sekretariat Wilayah (TSW) akan berperan aktif sebagai fasilitator daerah dalam pelaksanaan IRH.
“TSW memiliki tugas melakukan sosialisasi, koordinasi pembentukan tim, verifikasi data dukung, monitoring, pendampingan masa sanggah, hingga evaluasi dan pelaporan hasil penilaian IRH kepada Tim Sekretariat Nasional,” jelasnya.
Pada sesi paparan sosialisasi, disampaikan bahwa penilaian IRH Tahun 2026 menitikberatkan pada empat variabel utama, yaitu: tingkat koordinasi harmonisasi peraturan perundang-undangan, kompetensi perancang peraturan perundang-undangan, kualitas re-regulasi atau deregulasi hasil reviu regulasi, serta penataan database peraturan perundang-undangan.
“Kita harus mengenal tahapan penilaian IRH yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut, dengan rangkaian kegiatan mulai dari pembentukan Tim Kerja dan Tim Asesor di daerah, pengunggahan data dukung, penilaian mandiri, verifikasi oleh TSW, hingga penilaian nasional dan masa sanggah,” terang Delmawati.
Pada kegiatan tersebut, disosialisasikan pula pengembangan Aplikasi IRH Tahun 2026 yang menghadirkan fitur baru masa sanggah secara daring.
Dengan fitur ini, proses sanggahan dan klarifikasi atas hasil penilaian dapat dilakukan langsung melalui aplikasi, sehingga seluruh tahapan penilaian IRH terintegrasi secara digital dan lebih efisien.
Melalui sosialisasi ini, Kanwil Kemenkum Jateng berharap seluruh pemerintah daerah di Jawa Tengah dapat memahami secara utuh mekanisme penilaian IRH Tahun 2026 serta menyiapkan data dukung secara tepat dan akuntabel, sehingga upaya peningkatan kualitas regulasi dan reformasi hukum di daerah dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
Ning S
The post Kanwil Kemenkum Jateng Sosialisasikan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pemda Tahun 2026 appeared first on SuaraBaru.id.
]]>The post 8 Catatan BPK Jawa Tengah, Temukan Penganggaran PAD Bermasalah hingga Klaim BPJS appeared first on SuaraBaru.id.
]]>Penyerahan itu dilakukan di Auditorium Kantor BPK Jateng, yang dihadiri oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Wakil Ketua DPRD Jateng, Sekda Jateng, bupati/walikota, Ketua KPU Provinsi, pimpinan DPRD kab/kota, dan Direktur RSUD Provinsi. Hadir pula Sekda kab/kota, inspektur, kepala OPD, dan ketua KPU kabupaten.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jateng Karyadi, menjelaskan, 18 LHP tersebut merupakan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan instansi tersebut pada semester II tahun 2024.
“Pemeriksaan itu terbagi dalam empat tema pemeriksaan kinerja dan empat tema pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT),” kata dia.
Secara lebih rinci, seperti berikut;
Lebih lanjut, Karyadi menekankan adanya peran aktif BPK Jateng dalam proses pemeriksaan keuangan di tiap pemda untuk mendorong terciptanya akuntabilitas.
BPK, kata dia, terus bekerjasama untuk menyosialisasikan manfaat ketepatan merancang susunan anggaran.
“Sosialisasi terus, jadi misalnya kalau melaksanakan susunan anggaran begini caranya. Secara keseluruhan Jawa Tengah penganggarannya baik, tetap ada catatannya yang it uterus diminta untuk diperbaiki,” kata dia
Karyadi menyampaikan setidaknya delapan permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan semester II tahun 2024 di Jawa Tengah, antara lain;
Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK telah memberikan rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti selambatnya enam puluh hari setelah LHP diterima.
Selanjutnya, selama Tahun 2024, Karyadi mengatakan, BPK Jateng berhasil menyelamatkan aset daerah sebesar Rp457 miliar dengan pengembalian potensi kerugian daerah sebesar Rp116 Miliar.
Di tempat yang sama, Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana mengatakan LHP yang diserahkan BPK Jateng kepada 16 Pemda sebaiknya ditindaklanjuti dengan teliti dan benar.
Pihaknya menyarankan perbaikan laporan keuangan harus bisa dikerjakan maksimal 60 hari setelah diserahkan oleh BPK.
“60 hari yang kita harapkan. Dan bila diharapkan 50 hari selesai dan diserahkan ke Pak Karyadi (Kepala BPK Jateng). Fokus pemeriksaan penting untuk memberi masukan ke pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal ini kita untuk membentuk pemerintahan yang bersih, tidak bisa berjalan sendiri harus melibatkan tim pengawasan. Ada BPK, BPKP, DPRD dan perlu masukan dari Ombudsman,” ungkap Nana.
Di tahun 2024 pemeriksaan kinerja keuangan dilakukan pada entitas propinsi dan kabupaten kota. Ia juga bilang perlu ada peran dari eksternal untuk memperbaiki kinerja keuangan Pemda maupun Pemprov.
“Kemarin ada temuan temuan yang tentu kita harus segera menyusun rencana aksi. Supaya hasil audit BPK bisa jadi masukan bagi pemda secara administrasi dan memastikan seluruh program bisa terlaksana maksimal,” kata dia.
Diaz Abidin
The post 8 Catatan BPK Jawa Tengah, Temukan Penganggaran PAD Bermasalah hingga Klaim BPJS appeared first on SuaraBaru.id.
]]>The post Pemda di Jawa Tengah Diminta Kolaborasi dengan BUMDes untuk Optimalisasi Pajak appeared first on SuaraBaru.id.
]]>“Kalau ada kolaborasi yang lebih masif lagi, tentu akan menambah ketercapaian pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno di sela sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Jateng Nomor 12 Tahun 2023, di Kantor Badan Pengelola Pendapatan Daerah Jateng, Kamis, 21 Desember 2023.
Menurut Sumarno, keberadaan BUMDes yang tersebar di berbagai desa bisa menjadi tangan panjang pemerintah daerah untuk menyampaikan kepada wajib pajak. Bahkan, beberapa BUMDes telah penerapkan sistem “menalangi” atau pembayaran pajak menggunakan angggaran dari BUMDes terlebih dahulu.
“BUMDes ini berada di wilayah desa, sehingga dapat mengetahui dan mengingatkan warga, utamanya para wajib pajak agar segera membayar pajak kendaraan bermotor sebelum jatuh tempo,” ujar dia.
Dikatakan dia, Perda Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang telah teridentifikasi selama menggunakan regulasi lama. Dengan begitu, menjadi titik awal pengelolaan pendapatan di pemerintah daerah menjadi lebih optimal.
Seperti diketahui, Pemprov Jateng telah meluncurkan Samsat Budiman atau Badan Usaha Digital Mandiri pada pertengahan 2023. Program aplikasi tersebut merupakan upaya pemerintah memaksimalkan keberadaan BUMDes untuk memudahkan wajib pajak kendaraan bermotor di desa dalam membayar pajak.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nadi Santosa menjelaskan, kegiatan sosialisasi diselenggarakan untuk membangun persamaan persepsi anatara Pemprov Jateng, pemkab/ pemkot, perangkat daerah penghasil, dan UPTD se-Jawa Tengah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah pasca penetapan Perda Provinsi Jateng Nomor 12 Tahun 2023.
“Kegiatan ini bertujuan untuk membangun sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pemungutan pajak dan opsen pajak,” katanya.
Diaz Aza
The post Pemda di Jawa Tengah Diminta Kolaborasi dengan BUMDes untuk Optimalisasi Pajak appeared first on SuaraBaru.id.
]]>The post Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2 Hadirkan Agen di Kepulauan Seribu appeared first on SuaraBaru.id.
]]>Kali ini, Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2 bekerja sama dengan Pemkab Kepulauan Seribu menghadirkan Agen Pegadaian di berbagai pulau di wilayah tersebut.
Saat ini, Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2 telah memiliki Agen Pegadaian di Pulau Pramuka dan Pulau Tidung. Ke depan, Pegadaian akan membentuk dan memperbanyak jumlah agen di setiap pulau di Kepulauan Seribu.
“Dengan adanya Agen Pegadaian, diharapkan lebih mendekatkan diri dan menghadirkan pelayanan Pegadaian ke masyarakat,” kata Pemimpin PT Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2, Endang Pertiwi, Jumat (10/11/2023).
BACA JUGA: Jalin Sinergitas dengan Pemkab Serang, Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2 Tawarkan Banyak Program
Endang menjelaskan, dengan menjadi Agen Pegadaian, masyarakat akan mendapatkan banyak keuntungan, diantaranya fee agen berdasarkan transaksi.
Keuntungan lainnya yaitu akan mendapat penghasilan dengan sharing fee yang kompetitif, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan menambah jumlah pelanggan atau relasi.
“Dengan menjadi agen Pegadaian, mitra tetap masih bisa menjalankan pekerjaan utama. Namun jika ditekuni dengan serius, keuntungan dari agen Pegadaian juga bisa menjadi penghasilan utama,” paparnya.
The post Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2 Hadirkan Agen di Kepulauan Seribu appeared first on SuaraBaru.id.
]]>The post Dampak BBM Naik, Pengamat Kebijakan Publik Sebut Pemda Harus Responsif appeared first on SuaraBaru.id.
]]>Ternyata mereka kena prank. Banyak masyarakat terkecoh, harga BBM terbaru per 3 September 2022 pukul 14.30 WIB, harga BBM berubah. Pertalite Subsidi, dari Rp7.650 naik menjadi Rp10.000 untuk satu liter. Solar Subsidi, penyesuaian dari awalnya Rp5.150 berubah menjadi Rp6.800 per liter. Pertamax non-subsidi, harga semula Rp12.500 per liter berubah di angka Rp14.500.
Demikian diungkap Pengamat Kebijakan Publik, Pudjo Rahayu Risan kepada Suarabaru.id, Senin (5/9/2022).
Dikatakan, kenaikan atau penyesuaian harga BBM diatas menurut pihak Pemerintah sudah dihitung, sudah dikalkulasi, dengan harapan kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar Subsidi serta Pertamax non subsidi diharapkan bisa menahan konsumsi penggunaan bensin, sehingga subsidi dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun ini mencapai Rp 502,4 triliun.
Dampak dari kenaikan BBM baik langsung maupun tidak langsung akan sangat berpengaruh karena penyesuaian harga BBM ini berakibat efek dominan yang akan menyulut kenaikan harga barang dan jasa.
Paling tidak ada lima poin yang berdampak seperti, harga barang semakin mahal, daya beli masyarakat menurun, kemiskinan bertambah, pengangguran bertambah dan usaha kecil semakin terpukul.
“Tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi dampak kenaikan BBM dari sudut pandang ekonomi klasik, yakni dengan mengurangi pengeluaran konsumtif melatih diri membiasakan budaya hemat, memaksimalkan jumlah penumpang dalam satu kendaraan, menggunakan moda transportasi non BBM, misalkan sewaktu-waktu bisa dengan bersepeda atau berjalan kaki bagi yang masih kuat dan bugar. Ideal memang,” tuturnya.
Menurutnya, dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap APBN adalah beban subsidi BBM dan subsidi listrik yang meningkat. Hal ini akan memicu kenaikan defisit anggaran atau dalam perspektif yang lebih luas akan memacu kesinambungan fiskal (fiscal sustainability).
Pemda harus responsif
Memang kenaikan harga BBM merupakan kebijakan pusat diberlakukan secara nasional. Karena merupakan kebijakan nasional, maka dampaknya dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa kecuali. Permasalahannya, pendapatan tetap, bahkan bisa- bisa malah turun, sementara pengeluaran cenderung naik, mengikuti irama naiknya BBM.
Konsekuensi dari kenaikan harga BBM telah memberi dampak pada naiknya biaya distribusi dan harga kebutuhan pokok yang semakin memberatkan rakyat kecil. Disinilah peran baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota dengan kekuatan serta kemampuan masing- masing APBD nya.
“Kemauan politik atau good will dari eksekutif dan legislative bila perlu merubah politik anggaran refocusing dari kegiatan- kegiatan yang tidak begitu mendesak diprioritaskan menutup lobang yang tersisa dari kebijakan pemerintah pusat menggelontorkan bantuan-bantuan sebagai kompensasi dari naiknya harga BBM,” terangnya.
Intinya, lanjut Pudjo, kenaikan harga BBM akan meningkatkan inflasi antara 0,5% sampai 2%. Setidaknya, dalam 3 bulan ke depan akan terjadi peningkatan biaya produksi yang disusul oleh kenaikan harga-harga di pasar.
“Posisi semacam ini harus “dikeroyok” ramai-ramai oleh semua pemangku kepentingan. Jangan ada lagi mindset bahwa kenaikan harga BBM adalah kebijakan pusat, tetapi dampaknya keseluruh pelosok. Ini persoalan bangsa bukan persoalan orang per orang atau kelompok,” tandasnya.
Dengan demikian, kata Pudjo, laju inflasi bisa terkendali pada titik normal. Apa Itu Inflasi? Inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan llllll-menerus, sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor, seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas di pasar yang berlebih, sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga ketidaklancaran distribusi barang.
Apa akibatnya dari timbulnya permasalahan inflasi ? Menurut Pudjo, inflasi dapat berdampak terhadap ekspor negara. Kemampuan ekspor suatu negara akan berkurang ketika mengalami inflasi, karena biaya ekspor akan lebih mahal. Selain itu, daya saing barang ekspor juga mengalami penurunan, yang pada akhirnya pendapatan dari devisa pun berkurang.
“Apa saja kerugian akibat inflasi? Dampak negatif inflasi, harga barang-barang dan jasa naik. Nilai dan kepercayaan terhadap uang turun atau berkurang. Menyebabkan efek spekulasi antara lain, menimbum barang dan membeli valuta asing. Banyak proyek pembangunan macet atau terlantar. Kesadaran masyarakat untuk menabung berkurang,” jelas dia.
“Disini peran pemerintah daerah yang paling tahu kemampuan masyarakatnya dan daerahnya. Ambil peran yang mampu mengurangi beban belanja masyarakat, seperti pengeluaran untuk transportasi,” tukasnya.
Sebagai contoh, lanjut Pudjo, Pemerinrah Kota Semarang memiliki Trans Semarang dengan feeder sebagai pengumpan masuk ke wilayah yang tidak dilewasi Bus Trans Semarang melewati sekolah-sekolah serta kawasan industry, dengan harapan masyarakat baik pelajar maupun buruh bisa memanfaatkan bus Trans Semarang. Syukut-syukur pada masa transisi dengan naiknya harga BBM bisa memanfaatkan alat transportasi dengan disubsidi alias gratis atau dengan ongkos murah. Sekaligus memancing untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi tetapi beralih ke Trans Semarang.
Sementara itu, ditingkat Provinsi, Pemerintah Jawa Tengah juga memiliki Bus Trans Jateng yang melayani diluar Kota Semarang. Bus Trans Jateng dari Semarang melayani kota-kota disekitarnya seperti Purwodadi, Kendal Salatiga dan Demak. Dimasing-masing eks Karesidenan menjadi tanggung jawab Trans Jateng seperti Banyumas Raya, Solo Raya Magelang dan Pekalongan serta Pati.
Mengurangi perilaku konsumtif
Menurut Pudjo, masyarakat perlu dirubah mindsetnya, seperti mengurangi pengeluaran konsumtif dengan melatih diri membiasakan budaya hemat. Misalkan dengan mengubah gaya hidup seperti yang terbiasa jajan di luar diubah dengan memasak sendiri, atau dengan mengurangi jajan di luar. Bagi perokok yang sehari menghabiskan 2 bungkus rokok menjadi 1 bungkus atau berhenti sama sekali.
Selain itu bisa memaksimalkan jumlah penumpang dalam satu kendaraan. Bagi yang memiliki kendaraan atau mendapat fasilitas kendaraan bisa buat janjian pergi dan pulang kerja bersama-sama. Pengeluaran harga bensin atau solar bisa lebih ringan jika ditanggung bersama-sama.
“Menggunakan moda transportasi non BBM, misalkan sewaktu-waktu bisa dengan bersepeda atau berjalan kaki bagi yang masih kuat dan bugar. Selain bisa menghemat pengeluaran juga membuat tubuh kita menjadi sehat dan bugar. Sekaligus mengurangi polusi udara agar menjadi bersih. Usahakan mengurangi kegiatan keluar rumah untuk urusan yang tidak penting,” tambahnya.
“Bagi PNS/ASN sebagai abdi negara, abdi masyarakat, perlu memberi contoh dengan pola hidup sederhana, dimana yang tinggal bersama keluarga bisa lebih hemat jika masak sendiri dengan kualitas dan kandungan gizi yang baik,” pungkasnya.
Ning Suparningsih
The post Dampak BBM Naik, Pengamat Kebijakan Publik Sebut Pemda Harus Responsif appeared first on SuaraBaru.id.
]]>The post Pesonel Satuan BKO Teritorial Siap Bantu Pemda appeared first on SuaraBaru.id.
]]>Ini sesuai amanat UU TNI No. 34 tahun 2004 dalam hal pelaksanaan tugas-tugas, selain perang (Operasi Militer Selain Perang/OMSP), dengan selalu berkoordinasi dan bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat dan Pemda untuk mengatasi berbagai permasalahan di daerah khususnya kesejahteraan dan keamanan.
Hal ini dikatakan Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, SE, MTr (Han) saat memberikan arahan dan pembekalan terhadap 359 personel Satuan Bawah Kendali Operasi (Sat BKO) Gelombang IV Tahun Anggaran 2020, Kamis (3/12/2020), di aula kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BSDM) Provinsi Papua Barat, Anday, Manokwari.
Kehadiran personel Satuan BKO Teritorial ini, lanjut Pangdam, merupakan kelanjutan dari kebijakan Kasad tentang percepatan pembangunan Kodam XVIII/Kasuari, yang dilatarbelakangi terbatasnya personel dan Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) Kodim dan Koramil di wilayah Kodam XVIII/Kasuari Provinsi Papua Barat dihadapkan pada kondisi wilayah yang sangat luas dan situasi keamanan yang masih rawan.
“Sehubungan dengan itu, dipandang perlu adanya pengembangan Satkowil berupa Kodim dan Koramil persiapan di beberapa Kabupaten baru sebagai cikal bakal Kodim dan Koramil organik di jajaran Kodam XVIII/Kasuari,”ucap Pangdam.
Diungkapkan Pangdam, secara khusus tugas pokok Koramil persiapan antara lain melaksanakan koordinasi dengan Pemda untuk penyiapan lahan dalam rangka pembangunan Koramil baru, koordinasi dengan kepala suku atau tokoh adat setempat tentang rekrutmen Prajurit putra daerah, dan melaksanakan kegiatan komunikasi sosial dan wawasan kebangsaan dengan elemen masyarakat, menjaga stabilitas keamanan wilayah binaan dan membantu Pemda memberdayakan masyarakat sebagai kekuatan pendukung guna memantapkan kemanunggalan TNI-Rakyat serta aktif mencari, memonitor, dan melaporkan kemungkinan timbulnya ancaman, bencana alam, kerawanan, dan kerusuhan sosial lainnya diwilayah binaan.
“Jadi Satuan Teritorial adalah ujung tombaknya Angkatan Darat dan hulunya adalah dengan Pembinaan Teritorial, yakni bagaimana membina masyarakat, dan ujungnya adalah Kemanunggalan TNI dengan rakyat,” ungkap I Nyoman Cantiasa.
Dalam kegiatan yang juga dihadiri Irdam, Kapok Sahli Pangdam, Danrem 181/PVT, Danrem 182/JO, serta para pejabat utama Kodam XVIII/Kasuari tersebut, Pangdam juga berharap kepada para personel Satuan BKO Teritorial yang terdiri dari para Prajurit dari berbagai Kotama/Kodam jajaran TNI AD di seluruh wilayah Indonesia ini agar menyiapkan diri, baik fisik maupun mental untuk melaksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas serta hindari pelanggaran selama bertugas.
“Tugas dalam Satuan BKO Teritorial ini adalah merupakan tugas mulia sekaligus suatu kehormatan bagi kalian, karena tidak semua Prajurit TNI dapat menginjakkan kaki di tanah Papua Barat ini,” ujar Pangdam XVIII/Kasuari.Seperti dilansir dari Siberindo.co
Untuk diketahui, sebelum diberangkatkan ke tempat tugas masing-masing, para personel Satuan BKO Teritorial ini akan menjalani masa adaptasi penugasan yang diisi dengan pembekalan penugasan selama tujuh hari (3-9 Desember 2020) di aula kantor BPSDM Provinsi Papua Barat, dengan tujuan untuk memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan, dihadapkan pada perkembangan situasi dan kondisi nyata di daerah penugasan yang serba terbatas. Adapun sasarannya adalah membantu mengatasi berbagai masalah di daerah serta proses penyiapan Satuan Kodim organik.
Claudia SB
The post Pesonel Satuan BKO Teritorial Siap Bantu Pemda appeared first on SuaraBaru.id.
]]>The post Kemen PAN-RB Berikan Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik 2020 appeared first on SuaraBaru.id.
]]>Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2020 diberikan lewat program One Pesantren One Product (OPOP) di bawah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Provinsi Jabar. Sementara Top 21 Inovasi Pelayanan Publik Penanganan COVID-19 disegel berkat aplikasi Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar (Pikobar) yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar.
Dua penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil dari Menteri PANRB RI Tjahjo Kumolo dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu (25/11/2020).
Adapun acara pemberian penghargaan “Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2020 dan 5 Outstanding Achievement of Public Service Innovations 2020”, “Top 21 Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Covid-19”, serta “Top 15 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 2020” Kementerian PANRB RI dibuka oleh Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin secara virtual.
Dilansir situs web resmi Kementerian PANRB, Wapres mengajak seluruh instansi pemerintah untuk mengeksplorasi metode baru pelayanan publik. Penghargaan inovasi pelayanan publik ini pun harus menjadi model dan dikembangkan melalui transfer pengetahuan.
“Cara dan metode baru pelayanan publik harus terus dieksplorasi sesuai kebutuhan,” ujar Wapres.
Wapres juga mengapresiasi para peraih penghargaan. Menurutnya, pandemi COVID-19 justru menjadi pemicu untuk menciptakan inovasi dan mengelola pengaduan pelayanan publik yang optimal.
“Karena ujung reformasi birokrasi adalah peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai harapan masyarakat, melalui birokrasi yang lincah dan cepat mengambil keputusan,” katanya.
Selain itu, Wapres pun menjelaskan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian penyelenggara pelayanan. Pertama adalah optimalisasi sumber daya, anggaran, teknologi informasi, serta jejaring kerja yang mendukung inovasi.
Kedua, yakni mendorong seluruh unit kerja untuk melahirkan terobosan dalam rangka penyederhanaan proses bisnis pelayanan publik.
Ketiga adalah mendorong implementasi inovasi terbaik untuk dapat diadopsi dan diimplementasikan secara nasional.
“Keempat, manfaatkan kanal informasi yang ada untuk diseminasi informasi pelayanan publik dan media partisipasi aktif masyarakat,” tutur Wapres.
Sementara itu, Menteri PANRB RI Tjahjo Kumolo mengatakan, keberhasilan reformasi birokrasi terlihat dari pelayanan publik yang memenuhi harapan masyarakat.
Oleh karena itu, Kementerian PANRB RI bersama instansi pemerintah pusat dan daerah melakukan berbagai upaya, termasuk stimulus untuk membangkitkan kualitas layanan.
“Dorongan dimaksud adalah menciptakan partisipasi publik yang luas bagi masyarakat agar menjadi masukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Tjahjo dalam laporannya.
Dorongan lainnya adalah menumbuhkan inovasi pada sektor pemerintahan agar terjadi terobosan dan lompatan pelayanan yang menjadi harapan masyarakat. Salah satu strateginya adalah dengan memberikan penghargaan bagi kementerian, lembaga, dan pemda yang memiliki prestasi pada bidang inovasi serta pengaduan pelayanan publik.
Adapun acara pemberian penghargaan digelar Kementerian PANRB RI dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Kegiatan penyerahan penghargaan berkolaborasi dengan Kantor Staf Kepresidenan, Ombudsman Republik Indonesia, Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional, dan Lembaga Mitra Pembangunan USAID.
Kegiatan dilakukan dalam jumlah undangan dan peserta yang terbatas dengan melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat. Turut hadir di antaranya sejumlah menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, direktur utama BUMN, dan pimpinan lembaga lainnya.
Claudia SB
The post Kemen PAN-RB Berikan Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik 2020 appeared first on SuaraBaru.id.
]]>