Rakor dihadiri Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Constantinus Kristomo, Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo, serta Kepala Divisi (Kadiv) Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Delmawati, beserta tim penyuluh hukum.

Sementara itu, peserta rakor meliputi perwakilan Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten/kota, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades), Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta para camat, lurah, dan kepala desa se-Jawa Tengah.

Kakanwil Heni menegaskan pentingnya pembentukan Posbankum desa sebagai bagian dari implementasi Asta Cita Presiden, khususnya poin ke-7 mengenai reformasi hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

“Pembentukan Posbankum merupakan langkah dalam menghadirkan layanan hukum yang berkeadilan di tingkat paling bawah. Posbankum dapat menjadi ruang penyelesaian masalah hukum secara damai serta sarana konsultasi dan rujukan ke OBH terakreditasi,” jelas Heni.

“Posbankum menjadi salah satu target kinerja Kementerian Hukum tahun 2025. Karena itu, kami mendorong sinergi dengan pemerintah daerah agar kelembagaan Posbankum dapat terbentuk di seluruh desa dan kelurahan, dengan paralegal yang siap berperan aktif membantu masyarakat,” sambungnya.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Bagian Hukum, dan Dispermades yang telah berperan aktif mengkoordinasikan pembentukan Posbankum di seluruh wilayah.

“Semoga langkah ini menjadi wujud nyata pelayanan publik yang berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat Jawa Tengah,” tambah Heni.

Sementara itu Kristomo menjelaskan peran strategis Posbankum di tingkat desa/kelurahan. Ia menyebutkan bahwa terdapat dua penggerak utama Posbankum, yaitu kepala desa atau lurah sebagai juru damai, dan Paralegal sebagai garda terdepan dalam penyelesaian masalah hukum secara musyawarah.

“Posbankum harus menjadi ruang penyelesaian hukum di tingkat akar rumput. Paralegal dan kepala desa harus bersinergi menjadi juru damai agar persoalan hukum dapat selesai di tingkat mediasi,” ujar Kristomo.

The post Kanwil Kemenkum Jateng Gelar Rakor Pembentukan Posbankum Desa appeared first on SuaraBaru.id.