Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin, mengikuti sesi panel pertama di Ruang V 1.1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM).

Sesi ini dipandu oleh Dr. Maradona. Sementara narasumber pada sesi ini meliputi Dr. M. Fatahillah Akbar yang membahas Arah Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Dr. Chairul Huda yang mengulas Pembaruan dalam Penyelidikan, Penyidikan, dan Upaya Paksa dalam KUHAP.

Selain itu, juga bergabung Dr. Febby Mutiara Nelson yang memaparkan Pembaharuan dalam Penuntutan KUHAP baru (DPA, Plea bargain, dan Koordinasi Penyidikan Penuntutan) dan Dr. Ahmad Sofian yang membahas pembaharuan Persidangan Perkara Pidana dalam KUHAP Baru.

Arah Pembaruan Hukum Acara Pidana
Pembicara pertama, Dr. M. Fatahillah Akbar memaparkan bahwa KUHAP Baru dibangun di atas dua prinsip utama, yakni sistem peradilan pidana terpadu dengan diferensiasi fungsional serta penguatan hakim aktif dan peradilan berimbang.

“Dalam sistem peradilan pidana terpadu, koordinasi antara penyidik dan penuntut umum diperjelas melalui pembatasan pra-penuntutan, pengaturan saksi mahkota, pengakuan bersalah, serta Deferred Prosecution Agreement (DPA),” paparnya, Rabu (11/2/2026).

Kewenangan hakim juga diperkuat melalui mekanisme judicial scrutiny, termasuk pemberian izin penggeledahan, penyitaan, dan pemblokiran, serta penilaian atas keabsahan perolehan alat bukti. Perluasan praperadilan menjadi bagian dari penguatan kontrol yudisial.

Selain itu, peran advokat ditegaskan untuk hadir dalam setiap pemeriksaan dan diperkuat kewenangannya dalam mendampingi saksi, korban, tersangka, maupun terdakwa. Pembimbing kemasyarakatan juga diberi peran dalam pembinaan terpidana pada pidana penjara, kerja sosial, dan pengawasan.

Terkait peradilan berimbang, ia menegaskan bahwa model due process of law atau fair trial mengharuskan perlindungan setara bagi tersangka dan terdakwa, sejalan dengan Pasal 14 ICCPR dan General Comment 32, yang menekankan independensi peradilan, praduga tak bersalah, hak atas informasi, serta equality of arms.

Pembaharuan Penyelidikan, Penyidikan, dan Upaya Paksa
Dr. Chairul Huda menjelaskan bahwa dalam KUHAP 2025, asas diferensiasi fungsional menempatkan penyelidikan sebagai bagian dari penyidikan. Namun, perumusannya justru menjadikan penyelidikan sebagai tahap tersendiri sebelum penyidikan.

The post Kanwil Kemenkum Jateng Dalami Arah Pembaruan KUHAP appeared first on SuaraBaru.id.