Padahal, program HKGS merupakan salah satu program andalan yang masuk dalam visi misi Bupati Kudus Sam’ani Intakoris dan Wabup Bellinda Birton.

Penolakan tersebut disampaikan oleh Forum Komunikasi Wiyata Bakti (FKWB), Forum Peduli Pendidikan Madrasah Swasta (FPPMS), Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan Al Qur’an (BADKO LPQ), dan Forum Komunikasi Madrasah Diniyah (FKMD) dalam pertemuan yang berlangsung di Ulamsari, Rabu (13/8/2025).

Ketua FKMD Kudus, Syufa’at, mengungkapkan bahwa dugaan pemangkasan ini terkuak saat pembahasan anggaran antara Komisi D DPRD Kudus dan sejumlah OPD. Ia menjelaskan, Bupati Kudus melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelumnya mengajukan alokasi HKGS untuk 12 bulan, namun muncul indikasi pemotongan menjadi 9 bulan pada tahap pembahasan.

“Di RPJMD, visi dan misi Bupati Kudus sudah jelas menyebutkan bahwa HKGS diberikan Rp1 juta per bulan selama lima tahun. Jika kemudian dikurangi menjadi 9 bulan, itu sama saja melanggar RPJMD dan komitmen visi misi bupati,” ujar Syufa’at.

Menurutnya, kebijakan itu dapat melukai hati para guru yang telah mengabdikan diri untuk mencerdaskan generasi muda. Keempat forum pun mendesak pimpinan DPRD, Badan Anggaran, dan TAPD agar mempertahankan penyaluran HKGS selama 12 bulan penuh di tahun 2026. Bahkan, jika diperlukan, ribuan guru penerima HKGS siap datang ke DPRD untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kudus, Mardijanto, membantah adanya rencana pemangkasan tersebut. Ia menegaskan, pihaknya justru memastikan HKGS tetap disalurkan selama 12 bulan. Selain itu, Komisi D juga mendorong verifikasi ulang penerima untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

“Sudah ada laporan bahwa ada guru yang baru mengajar setahun dengan jam mengajar minim, tetapi tetap menerima Rp1 juta per bulan. Kriteria penerima harus jelas. Dalam rapat koordinasi dengan Disdikpora, kami akan meminta data hasil verifikasi tersebut,” ungkapnya.

Mardijanto menambahkan, dalam pembahasan bersama Banggar dan TAPD, pihaknya memprioritaskan keberlanjutan program unggulan bupati tersebut. Ia mengimbau para guru swasta yang tergabung dalam empat forum untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu yang beredar. “DPRD Kudus berkomitmen mengawal penuh visi, misi, dan program unggulan bupati,” tegasnya.

Ali Bustomi

The post Program Unggulan Bupati Kudus HKGS 12 Bulan, Terancam Hanya Jadi 9 Bulan appeared first on SuaraBaru.id.