Modantara, organisasi penggerak teknologi dan mobilitas nasional ini mengingatkan pemerintah dan publik bahwa wacana pemaksaan batas maksimal komisi 10% serta reklasifikasi mitra pengemudi menjadi karyawan tetap dapat memicu krisis baru di sektor ekonomi digital Indonesia.

Direktur Eksekutif Modantara, Agung Yudha mengatakan, wacana pemaksaan komisi 10% dan reklasifikasi mitra menjadi pegawai bukan hanya berisiko, namun bisa menghentikan denyut ekonomi digital Indonesia. “Kami memahami keresahan mitra, namun solusi harus berpijak pada realitas ekonomi bukan sekadar wacana politik,” ujar Agung Yudha melalui keterangan tertulisnya, Rabu (21/5/2025).

Menurutnya, batasan atas 10% komisi platform akan memaksa beberapa platform untuk mengubah model bisnisnya sangat signifikan dan mendadak. Wacana ini terdengar sederhana namun efeknya bisa kompleks, sistemik, dan mengancam kestabilan ekonomi.

Disampaikan bahwa setiap platform memiliki model bisnis yang berbeda dengan tawaran komisi yang berbeda-beda, menyesuaikan dengan segmentasi layanan, target pasar, inovasi teknologi, dan kebutuhan mitra. Sehingga mitra memiliki pilihan untuk memilih layanan dengan platform fee sesuai kebutuhan tanpa harus memaksa penyeragaman.

Modantara menyatakan, tidak semua platform digital bisa dipaksakan mengikuti batas komisi 10%, karena masing-masing memiliki karakteristik bisnis dan biaya operasional yang berbeda.

Menurut Agung, bisnis transportasi berbeda dengan pengantaran makanan atau barang. Komisi 10% bisa berdampak negatif pada keberlangsungan layanan, terutama di luar wilayah urban. “Wacana mengubah status mitra menjadi karyawan tetap sangat berisiko. Berdasarkan riset Svara Institute tahun 2023, kebijakan ini dapat menyebabkan hilangnya 1,4 juta lapangan kerja dan penurunan PDB hingga 5,5%,” terang dia.

Modantara juga mengingatkan bahwa pengaturan tarif minimum setara UMR dan pendapatan minimum tetap harus mempertimbangkan daya beli masyarakat serta potensi naiknya harga layanan.

Pihaknya mendukung peningkatan kesejahteraan mitra, keberadaan mitra yang sejahtera akan menopang perkembangan industri yang sehat, namun dalam setiap kebijakan yang dibuat, sudah seharusnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempertimbangkan berbagai faktor.

Sektor pengantaran barang dan makanan berbasis digital (On-Demand Service/ODS) tumbuh di luar kerangka regulasi yang sudah tidak relevan. “Saat ini, layanan ini masih berada di bawah payung UU Pos No. 38/2009, sebuah regulasi yang disusun untuk era logistik konvensional bukan untuk layanan cepat, dinamis, dan berbasis aplikasi seperti sekarang,” katanya.

The post Modantara: Wacana Pemaksaan Komisi 10% Ojol Tak Hanya Berisiko, Namun Bisa Hentikan Ekonomi Digital Indonesia appeared first on SuaraBaru.id.