Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut ditandai dengan peluncuran Aplikasi SIAGA KOPI sebagai inovasi untuk mempercepat dan meningkatkan mutu pelayanan publik.

Pemkab Grobogan merancang aplikasi ini sebagai sistem terintegrasi yang mampu menata agenda kerja pimpinan secara lebih tertib, terukur, dan mudah dipantau oleh seluruh perangkat daerah.

BACA JUGA : Tim PKM Universitas Semarang Lakukan Sosialisasi Keamanan Pangan

Peluncuran Aplikasi SIAGA KOPI menjadi jawaban atas tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, presisi, transparan, serta berbasis teknologi informasi.

Pemkab Grobogan memperkenalkan aplikasi tersebut dalam sebuah pertemuan resmi yang digelar di Sekretariat Daerah sebagai bagian dari penguatan sistem kerja pemerintahan yang modern dan adaptif.

Melalui Aplikasi SIAGA KOPI, setiap agenda pimpinan kini tercatat secara rapi, terpantau secara berkala, dan dapat diakses dengan mudah oleh perangkat daerah yang berkepentingan.

BACA JUGA : Kemenkum Jateng Berpartisipasi dalam Peningkatan Pemahaman Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah 

Sistem ini memungkinkan seluruh organisasi perangkat daerah bekerja lebih terarah karena setiap kegiatan tersusun secara sistematis sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Pemkab Grobogan menggelar peluncuran resmi Aplikasi SIAGA KOPI di ruang rapat lantai 1 Setda Grobogan pada Kamis (27/11/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Grobogan sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan pelayanan publik berbasis digital.

Asisten Administrasi Umum Sekda Grobogan, Catur Suhantoro, secara langsung memperkenalkan Aplikasi SIAGA KOPI kepada seluruh peserta yang hadir.

Ia menyampaikan bahwa Pemkab Grobogan menghadirkan aplikasi ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong efisiensi kerja birokrasi.

Menurutnya, kehadiran Aplikasi SIAGA KOPI diharapkan mampu menjadi contoh inovasi layanan yang dapat diterapkan secara menyeluruh di seluruh instansi di Kabupaten Grobogan.

Catur juga menegaskan bahwa Pemkab Grobogan berkomitmen memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah melalui pemanfaatan teknologi yang terintegrasi.

Sementara itu, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Grobogan, Agus Darmanto, menjelaskan bahwa Aplikasi SIAGA KOPI lahir dari kebutuhan akan ketepatan dan presisi dalam mengelola agenda pimpinan.

Ia menuturkan bahwa pengelolaan agenda tidak hanya sebatas mencatat waktu kegiatan, tetapi juga mencakup lokasi, susunan acara, hingga kesiapan seluruh kebutuhan teknis pendukung.

Menurut Agus, pengelolaan agenda yang tertata dengan baik akan sangat menentukan kelancaran seluruh rangkaian kegiatan pejabat maupun tamu pemerintahan.

Banyak agenda pimpinan Pemkab Grobogan yang melibatkan lembaga lain, komunitas, serta media massa, sehingga keakuratan informasi menjadi kunci utama dalam menjaga kelancaran kegiatan.

Melalui sistem terintegrasi dalam Aplikasi SIAGA KOPI, tim kehumasan daerah kini dapat memantau alur kegiatan sejak tahap awal perencanaan.

Sistem tersebut juga memudahkan humas menyiapkan bahan publikasi, rilis berita, serta mengoordinasikan kehadiran media secara lebih terarah dan efektif.

Pemkab Grobogan menilai kehadiran Aplikasi SIAGA KOPI mampu memangkas proses manual yang selama ini memakan waktu dan berpotensi menimbulkan keterlambatan informasi.

BACA JUGA : Kuala Kencana, Kota Modern Pertama di Indonesia di Tengah Hutan Tropis Papua

Pemerintah daerah juga meyakini aplikasi ini dapat mempercepat komunikasi antarpihak serta menekan potensi kesalahan dalam koordinasi kegiatan pemerintahan.

Dengan pemantauan agenda secara real time dan terdokumentasi secara sistematis, Aplikasi SIAGA KOPI diyakini mampu memperkuat sistem pelayanan publik di lingkungan Pemkab Grobogan.

Melalui inovasi ini, Pemkab Grobogan berharap kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja birokrasi daerah yang profesional dan transparan.

TYA WIDYA

The post Aplikasi SIAGA KOPI Resmi Diluncurkan, Pemkab Grobogan Perkuat Koordinasi dan Layanan Publik appeared first on SuaraBaru.id.

Berbagai penghargaan bergengsi di bidang pelayanan publik diraih oleh beberapa polres, sebagai bentuk komitmen dan inovasi pelayanan yang ramah, profesional, dan inklusif kepada masyarakat.

Polrestabes Semarang menjadi salah satu yang mendapatkan capaian tertinggi dengan meraih tiga penghargaan. Diantaranya sebagai penyelenggara pelayanan publik ramah kelompok rentan terbaik dari Kementerian PANRB, serta dua penghargaan dari Kapolri kategori pelayanan prima predikat A dalam pelayanan publik mandiri tingkat Polri, dan predikat terbaik nasional dalam penyediaan sarana prasarana ramah kelompok rentan.

Sementara enam polres lain juga mendapatkan penghargaan dari Kapolri atas pelayanan publik mandiri dengan predikat A. Mereka adalah Polresta Banyumas, Polresta Surakarta, Polres Sukoharjo, Polres Salatiga, Polres Wonosobo, dan Polres Karanganyar. Khusus Polresta Surakarta, satu penghargaan tambahan juga diraih berupa Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang menunjukkan upaya reformasi birokrasi yang nyata.

Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, menyampaikan apresiasinya atas capaian luar biasa jajaran wilayah di Polda Jateng. Penghargaan ini disebutnya bukan semata prestasi institusi, tetapi wujud dedikasi dan kerja keras seluruh personel dalam meningkatkan kepercayaan publik melalui pelayanan yang berkualitas, transparan, dan humanis.

“Penghargaan ini wujud dedikasi seluruh personel yang bekerja keras meningkatkan kepercayaan publik dengan memberikan pelayanan yang berkualitas, transparan dan humanis,” ungkapnya di Mapolda Jateng, Sabtu (21/6/2025).

Artanto menambahkan, keberhasilan ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus melakukan pembenahan dan inovasi, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada kelompok rentan seperti disabilitas, lansia, ibu hamil, dan anak-anak.

“Kami berharap, penghargaan ini tidak membuat kita cepat puas. Justru menjadikan tambah semangat untuk terus berbenah, meningkatkan kinerja, dan menjaga amanah masyarakat,” tegasnya.

Artanto mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendukung transformasi pelayanan Polri yang lebih baik. Ia juga berharap sinergi antara kepolisian dan masyarakat dapat terus terjalin, khususnya dalam menciptakan rasa aman dan nyaman menjelang perayaan Hari Bhayangkara ke-79.

“Polri hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga pelayan dan pelindung masyarakat. Mari kita kawal bersama semangat perubahan ini agar Bhayangkara semakin dicintai dan dipercaya rakyat,” tandasnya.

Ning S

The post Jelang Hari Bhayangkara Ke-79, Sejumlah Polres di Jateng Dapat Penghargaan Pelayanan Publik appeared first on SuaraBaru.id.

Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, Rabu (28/5/2025) menyebut, Diklat Kepamongprajaan bukan sekadar pemenuhan regulasi, melainkan bagian dari upaya membentuk karakter ASN yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan.

”Saya berharap, pelatihan ini menjadi ruang pembelajaran yang memperkuat kembali jatidiri sebagai pamong praja. Menjadi pendengar yang empatik, penggerak yang sigap, pelayan masyarakat, sekaligus penuntun yang bijak,” ujarnya.

BACA JUGA: Stok Elpiji 3 Kg di Kudus dan Muria Raya Aman Selama Libur Panjang Kenaikan Isa Almasih

Selain itu, Afif juga menekankan pentingnya syarat kompetensi sebagai pamongpraja, dalam menduduki jabatan strategis seperti Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Bidang dan Kepala Kelurahan. Mereka merupakan pelayan publik yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

”Untuk meningkatkan kompetensi pejabat manajerial, selain memenuhi ketentuan UU ASN, salah satu syarat menjadi camat yakni, memiliki kompetensi pemerintahan, yang dibuktikan dengan Diklat Kepamongprajaan,” tambahnya.

Transformasi birokrasi yang tengah berjalan, lanjutnya, menuntut perubahan paradigma dari birokrasi yang administratif menuju birokrasi yang agile, digital dan berdampak. Saat ini, semua pelayanan publik, harus dilakukan dengan cepat dan berbasis teknologi digital.

BACA JUGA: Magister Hukum USM Gelar Kuliah Praktisi

Karena itu, Bupati mendorong seluruh peserta mengikuti pelatihan secara sungguh-sungguh agar setiap materi dapat diresapi dan diimplementasikan secara optimal. Setelah Diklat selesai ilmu dan praktek yang didapat bisa diterapkan di lapangan.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Wonosobo, Tri Antoro menyampaikan, pelatihan yang diikuti 30 pejabat Eselon III dan IV itu, terdiri dari Kepala Bagian, Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Bidang dan Kepala Kelurahan. Pelatihan ini juga bukan semata-mata soal jabatan, tapi tentang penguatan kapasitas.

”Karena ketika ilmu kuat, maka praktik di lapangan pun akan lebih tepat. Diklat ini kami desain dengan pendekatan yang aktual, menggabungkan teori, best practice, diskusi studi kasus dan praktik lapangan secara langsung,” ungkap Tri.

BACA JUGA: Disaksikan Dubes Bosnia-Herzegovina, Tokoh Jepara Tandatangani Deklarasi Seni Ukir sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia

Pihaknya menambahkan, pelatihan yang berlangsung selama lima hari ini, akan memokuskan pada penguatan aspek kepemimpinan dan pelayanan publik. Pejabat saat ini dituntut lebih responsif, terhadap dinamika yang terjadi di pemerintahan maupun di masyarakat.

Selain itu juga, ada materi kebijakan strategi, praktik pengawasan desa, tata kelola keuangan, hingga pengadaan barang dan jasa. Jika pelayanan publik yang dilakukan bisa cepat, maka pemerintah pasti akan mendapatkan apresiasi yang positif dari masyarakat.

”Mereka para pejabat ini pada dasarnya sudah memiliki pengalaman yang baik. Namun melalui Diklat ini mereka dipoles kembali, dengan isu-isu terkini serta regulasi dan kebijakan strategis terbaru, agar mereka lebih siap menghadapi tantangan pelayanan publik yang terus berkembang,” ujarnya.

BACA JUGA: Mahasiswa KKN Tematik USM Ajak Warga Kelurahan Kemijen Kelola Sampah Organik

Diklat itu, menurut Tri, menunjukkan komitmen Pemkab Wonosobo dalam mendorong reformasi birokrasi berkelanjutan. Para pejabat sebagai pelayan publik harus bekerja cepat, tepat dan menguasai teknologi terkini.

”Kegiatan ini juga akan menjadikan ASN sebagai agen perubahan yang bisa melayani sepenuh hati, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berpihak pada masyarakat,” pungkasnya.

Muharno Zarka

The post Pemkab Wonosobo Komitmen Wujudkan Pejabat OPD yang Empatik dan Responsif appeared first on SuaraBaru.id.

Sidak berawal dari Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Brebes dan berakhir di Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Dalam apel yang berlangsung di halaman MPP Brebes, Wabup Wurja menyampaikan sambutan tertulis dari Bupati Brebes. Ia mengucapkan selamat Idul Fitri 1446 H dan mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kembali bekerja dengan semangat baru setelah libur panjang.

“Idul Fitri adalah momen kembali ke fitrah, saat yang tepat untuk saling memaafkan. Mari kita buka lembaran baru dan tingkatkan kinerja dalam melayani masyarakat,” ujar Wabup.

Wurja juga menyampaikan apresiasi terhadap kedisiplinan para ASN yang hadir dalam apel pagi dan kembali melaksanakan tugas dengan semangat pengabdian tinggi. Ia menegaskan pentingnya profesionalitas dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.

“Sebagai pelayan publik, kita punya tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan prima. Mari kita tingkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta membudayakan pelayanan yang baik dan ramah,” tambahnya.

Usai apel, Wabup Wurja bersama rombongan dan sejumlah kepala OPD melakukan sidak ke sejumlah booth layanan di MPP. Antara lain meninjau langsung pelayanan di tenant Dindukcapil yang melayani pembuatan Kartu Keluarga, serta tenant Samsat Brebes yang sedang melayani masyarakat dalam program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor.

Rombongan kemudian melanjutkan sidak ke Kantor Dindukcapil. Di sana, Wabup mendapati antrean warga yang mengurus berbagai dokumen administrasi kependudukan, mulai dari perekaman KTP, pembuatan akta kelahiran hingga Kartu Keluarga. Ia memastikan semua pelayanan berjalan lancar, cepat, dan ramah kepada warga serta gratis.

“Kami ingin memastikan semua masyarakat Brebes mendapatkan pelayanan terbaik, tidak hanya cepat tetapi juga ramah,” tegas Wabup Wurja.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Brebes menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, bahkan di hari-hari awal pasca cuti bersama Lebaran.

Sutrisno

The post Wabup Brebes Pastikan Pelayanan Publik Berjalan Lancar appeared first on SuaraBaru.id.

Siti Farida menyatakan itu, saat menjadi narasumber dalam Special Talkshow USM Update, di Studio Radio USM Jaya, Gedung N kampus setempat, Selasa (25/3/2025). Talkshow yang dipandu penyiar Radio USM Jaya, Elsa Safira itu, mengangkat tema ‘Optimalisasi Pemantauan Serta Pelayanan Publik Selama Ramadan dan Libur Lebaran’.

Diungkapkan Siti, pelayanan publik yang baik memiliki korelasi langsung dengan kualitas pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, semakin baik pelayanan publik suatu negara, maka semakin bahagia dan sejahtera masyarakatnya.

BACA JUGA: Terakreditasi Unggul, Kualitas SDM Universitas Semarang Akan Ditingkatkan Lagi

Menurutnya, tata kelola pemerintah yang baik menjadi syarat agar pelayanan publik dapat ikut baik. Ombdusman sendiri didirikan untuk melakukan pengawasan dan memastikan agar tata kelola pemerintah menjadi baik.

”Kami memiliki kewenangan yaitu, melakukan pengawasan dengan cara kita bisa memberikan saran-saran kebaikan. Namun yang sangat penting, masyarakat boleh melaporkan ke Ombudsman apabila menerima pelayanan yang buruk. Karena dengan cara seperti itu, maka akan ada kontrol dan pengawasan yang akhirnya nanti akan ada perbaikan,” ungkapnya.

Dia menyebutkan, selama Ramadan pelayanan publik yang dilaporkan masyarakat kepada Ombdusman, berkaitan dengan jalan, sampah, hingga listrik.

BACA JUGA: Rektor USM Santuni Anak-anak Yatim dan Dhuafa di Batur Agung Grobogan

Tak hanya itu, laporan masyarakat yang juga paling banyak diterima Ombudsman terkait dengan layanan keamanan dari kepolisian. Bahkan setiap tahunnya, kepolisian menempati posisi tiga besar, sebagai instansi yang paling banyak dilaporkan masyarakat. Pasalnya, layanan keamanan sangat penting, terutama di momen Ramadan dan Lebaran.

Pihaknya pun terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Selain itu, pihaknya turut berkoordinasi dengan BPJS, terkait dengan pelayanan kesehatan, khususnya selama momen Ramadan dan mudik Lebaran.

Pemudik pengguna BPJS juga memiliki kesempatan untuk berpindah FKTP. Sehingga meskipun pemudik terdaftar di kota perantauan, namun tetap memiliki kesempatan dan hak untuk tetap dilayani di FKTP tempat tujuan mudik.

BACA JUGA: Dewan Mahasiswa Fakultas Psikologi USM Gelar Dialog Mahasiswa 1

Bagi masyarakat yang ingin melaporkan permasalahan pelayanan publik kepada Ombudsman, dapat dilakukan dengan memenuhi syarat terlebih dahulu. Seperti identitas, layanan yang dilaporkan, kronologi peristiwa, dan siapa yang dilaporkan. Masyarakat dapat melapor melalui akun medsos Ombudsman Jateng, atau WhatsApp 0811 998 3737.

Jika yang dilaporkan merupakan masalah reguler, atau tidak berhubungan dengan kedaruratan atau tidak berhubungan dengan keselamatan jiwa, maka syarat yang harus dipenuhi yakni, KTP, kronologi kejadian, sudah pernah melaporkan ke instansi penyelenggara pelayanan, serta terlapor.

”Kami juga ada Respon Cepat Ombudsman. Jadi misalnya berkaitan dengan keselamatan orang banyak, kedaruratan, hak hidup, maka kami sementara tidak melihat syarat-syarat formil tadi. Tapi yang penting kita tangani dulu, kita selesaikan. Kalau sudah selesai, baru dipenuhi syarat-syaratnya,” jelasnya.

Meskipun mendekati masa-masa cuti Lebaran, Ombudsman membangun Vocal Point, atau suatu komunikasi yang bersifat intens dengan penyelenggara layanan. Jadi masyarakat tetap bisa melapor, dan mendapatkan layanan meskipun di masa cuti Lebaran.

Riyan

The post Special Talkshow USM Update: Kualitas Pelayanan Publik Berkorelasi dengan Pelayanan Masyarakat appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam laporannya, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Deni Kristiawan, menegaskan, jaminan terhadap status kewarganegaraan adalah hak fundamental yang diatur dalam konstitusi. Oleh karena itu, setiap instansi yang terlibat dalam layanan ini harus memiliki pemahaman yang sama mengenai regulasi yang berlaku.

“Sosialisasi ini bertujuan menyelaraskan pemahaman antara instansi pusat dan daerah agar masyarakat bisa mendapatkan layanan yang cepat, tepat, dan akurat,” ujarnya.

Ia menambahkan, regulasi yang menjadi dasar kegiatan ini mencakup Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, serta berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang mengatur tata cara memperoleh, kehilangan, serta memperoleh kembali kewarganegaraan.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo. Ia menekankan bahwa pelayanan kewarganegaraan bukan sekadar prosedur administratif, tetapi juga bentuk perlindungan hukum bagi setiap individu.

“Status kewarganegaraan adalah hak dasar yang harus dipastikan oleh negara. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu bekerja sama agar masyarakat mendapatkan informasi dan layanan yang terbaik,” ujar Tjasdirin.

Ia mengungkapkan, hingga 12 Maret 2025, layanan kewarganegaraan dan pewarganegaraan di Jawa Tengah telah menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 130 juta. Dari jumlah tersebut, Rp 125 juta berasal dari layanan pewarganegaraan, sementara Rp 5 juta berasal dari layanan status kewarganegaraan.

Direktur Tata Negara Ditjen Administrasi Hukum Umum, Dulyono saat memberikan keynote speech menegaskan, negara memberikan kebebasan untuk memilih kewarganegaraan dan dilindungi secara penuh oleh perundang-undangan.

“Negara tidak membiarkan warga negara tidak memiliki kewarganegaraan. Indonesia menganut asas ius sanguinis. Adapula kewarganegaraan ganda terbatas untuk melindungi Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG),” tuturnya.

Sementara itu Analis Hukum Ahli Muda Direktorat Tata Negara Ditjen Administrasi Hukum Umum, Rezka menjelaskan berbagai Layanan Status Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan yang ada pada Ditjen Administrasi Hukum Umum. Antara lain layanan memilih kewarganegaraan Indonesia bagi ABG, layanan permohonan kehilangan kewarganegaraan RI, dan penegasan status kewarganegaraan RI.

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Tengah beserta Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian di Jawa Tengah.

Ning S

The post Kemenkum Jateng Sosialisasikan Layanan Status Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan, Dorong Sinergi Pelayanan Publik appeared first on SuaraBaru.id.

Penghargaan itu disampaikan Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, kepada Menag Yaqut Cholil Qoumas, dalam Gebyar Pelayanan Prima, di Jakarta, Selasa (8/10/2024). Azwar Anas menilai, Kemenag berhasil melakukan terobosan untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan tata kelola birokrasi.

Dalam forum yang dihadiri perwakilan seluruh Kementerian/Lembaga hingga pemerintah daerah ini, Azwar Anas mengapresiasi komitmen Menag Yaqut Cholil Qoumas, untuk memperbaiki tata kelola Kemenag.

BACA JUGA: Gawat, Maarten Paes Dikabarkan Cedera

Diungkapkan olehnya, administrasi Kementerian Agama disorot, karena data kepegawaiannya berantakan. ”Alhamdulillah, setelah berkolaborasi dengan Menteri Agama, sekarang data kepegawaiannya sudah rapi. Sudah selesai 90 persen,” kata Azwar Anas.

Setelah data kepegawaian, ketersediaan formasi jabatan pun menjadi perhatian. Dulu rata-rata per tahun hanya tersedia 5.000 formasi. Namun sekarang sudah berisi 110 ribu formasi di seluruh Indonesia.

Formasi ini termasuk di dalamnya adalah, penghulu, penyuluh, dan guru. Hal ini dilakukan, agar pelayanan keagamaan akan semakin baik.

BACA JUGA: Pastikan Keamanan Jalur Rel, KAI Daop 4 Terjunkan Ratusan Petugas Keselamatan Perjalanan Kereta Api

Sementara itu, Menag Yaqut Cholil Qoumas mengaku bersyukur, atas apresiasi yang diberikan itu. Menurutnya, ini adalah wujud dari komitmen seluruh keluarga besar Kemenag, yang terus menerus ingin memperbaiki dan mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat.

”Saya bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN Kemenag, yang siap berlari melakukan berbagai inovasi berdampak, guna meningkatkan kualitas pelayanan kita,” ungkap Menag Yaqut.

Dalam era kepemimpinannya, Kemenag berhasil mewujudkan transformasi digital dalam layanan keagamaan. Aplikasi yang diberi nama Pusaka SuperApp ini, dihadirkan untuk memudahkan masyarakat dalam menjangkau berbagai layanan keagamaan di era digital.

BACA JUGA: Polres Amankan 38 Paket Sabu dari Pemuda Semanding Gombong

Inovasi layanan publik lainnya, juga dilakukan Kemenag di berbagai bidang. Seperti penerapan program Haji Ramah Lansia, Sertifikasi Halal Gratis (Sehati), Revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA), Kemandirian Pesantren, hingga Cyber Islamic University (CIU).

Peningkatan layanan publik juga dilakukan Kemenag bagi semua agama. Di antaranya, inovasi penyediaan Kitab Suci Upadesa Braille bagi umat Hindu, Dhammapada Braille bagi umat Buddha, hingga penyediaan injil bahasa isyarat bagi umat Kristen dan Katolik.

”Saya berharap, berbagai inovasi ini dapat terus dilanjutkan. Ini bukan akhir, melainkan awal era baru pelayanan pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia. Jangan berhenti untuk berinovasi,” pinta Menag Yaqut.

Selain penghargaan dari Kementerian PANRB, Kemenag juga mendapatkan apresiasi dari lembaga lainnya. Komisi Informasi Pusat (KIP), mengganjar Kemenag sebagai Lembaga Informatif dalam keterbukaan informasi publik.

Lalu ada juga Badan Pusat Statistik (BPS), yang menyebut Kemenag sebagai lembaga dengan kategori Baik, dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).

Riyan

The post Kemenag Terima Penghargaan sebagai Penyelenggara Inovasi Pelayanan Publik Terbaik 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Guna mengoptimalkan kerja sama dalam negeri sekaligus memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait Perjanjian Kerja Sama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Jenderal melalui Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama menggelar kegiatan Implementasi dan Dampak Kerja Sama Dalam Negeri terhadap Peningkatan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM di Hotel Aryaduta Lippo Village, Tangerang (25/9/2024).

Kegiatan yang direncanakan berlangsung hingga hari Jumat 27 September 2024, dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama, Hantor Situmorang. Delegasi dari Kemenkumham Jawa Tengah, hadir Kepala Subag HRBTI, Hazmi Saefi dan Operator Penyimpanan Publikasi Kerja Sama (P2MA).

Karo Hukerma menyampaikan bahwa kerja sama antar lembaga pemerintah/non pemerintah merupakan sesuatu yang harus dilakukan dalam rangka mengoptimasi tugas dan fungsi Kemenkumham dan mitranya.

“Kerja sama merupakan upaya pemecahan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik,” jelasnya.

Hantor menambahkan jika seluruh Unit Kerja di lingkungan Kemenkumham harus benar-benar memahami dan mengimplementasikan mekanisme penataan kerja sama dalam negeri sesuai Permenkumham No. 14 Tahun 2023. “Mulai dari tahap perencanaan, koordinasi hingga terciptanya kerja sama dengan mitra,” ungkapnya secara virtual.

Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah mendukung penuh peningkatan pelayanan publik melalui kerja sama dengan mitra kerja.

Kakanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto, mengatakan jika hal tersebut selaras dengan resolusi Kemenkumham 2024, yakni Perkuat Sinergi Semakin PASTI dan Berakhlak Untuk Kinerja Kemenkumham yang Berdampak.

“Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah beserta UPT jajaran gencar dalam meningkatkan kerja sama dengan mitra, baik dengan Kementerian/Lembaga maupun dengan Perguruan Tinggi, ” kata Tejo.

Kakanwil Tejo Harwanto berharap kerja sama yang dilakukan dapat memberikan manfaat tidak hanya kedua belah pihak, tapi juga berdampak luas untuk masyarakat. Kegiatan yang digelar Biro Hukerma menghadirkan narasumber dari Kemendagri, Perguruan Tinggi dan Perbankan.

Ning S

The post Tingkatkan Pelayanan Publik, Kemenkumham Jateng Dukung Implementasi Kerja Sama dalam Negeri appeared first on SuaraBaru.id.

Agar pelayanan kewarganegaraan dapat berjalan optimal, setiap instansi terkait perlu saling memahami tugas dan fungsi serta output layanan antara yang satu dengan yang lain.

Hal ini menjadi dasar penyelenggaraan Sosialisasi Pelayanan Publik Bidang Kewarganegaraan yang diinisiasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah di Ballroom Hotel Wujil Ungaran, Selasa (7/5/2024).

Kegiatan kali ini mengusung tema “Persamaan Persepsi Antar Instansi Terhadap Regulasi Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Keimigrasian dan Administrasi Kependudukan Bagi Warga Negara Indonesia dan Orang Asing”.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Tejo Harwanto melalui Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Agustinus Yosi Setyawan mengatakan, sosialisasi ini penting dilaksanakan guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

“Agar masyarakat pengguna layanan dapat memperoleh petunjuk yang tepat untuk memperoleh layanan yang sesuai dengan kebutuhannya, dan terwujud kepastian dan supremasi hukum” ujar Yosi.

Yosi mengungkapkan, berdasarkan data bulan Januari 2024 hingga April 2024, Kemenkumham Jateng sudah melakukan pengambilan sumpah/pernyataan janji setia terhadap tiga WNI yang baru.

The post Kemenkumham Jateng Gelar Sosialisasi Pelayanan Publik Bidang Kewarganegaraan appeared first on SuaraBaru.id.

Menggandeng Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, Kemenkumham Jateng menggelar Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) bagi jajaran satuan kerja di Jawa Tengah di Aula Kresna Basudewa, Rabu (6/3/2024).

Kepala Divisi Administrasi, Hajrianor menjelaskan, ada empat hal yang menjadi fokus pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Pertama adalah meningkatkan kualitas SDM Aparatur penyelenggara pelayanan publik, kemudian melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik,” terang Kadivmin.

“Ketiga memanfaatkan teknologi dan inovasi yang dapat mempercepat dan mempermudah pelayanan publik, dan terakhir standar pelayanan harus jelas dan terukur,” sambungnya.

Kegiatan PEKPPP ini merupakan wujud komitmen Kemenkumham untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan responsif kepada masyarakat.

Kadivmin berharap hasil kegiatan ini bisa menjadi pedoman untuk merumuskan kebijakan dan langkah-langkah implementatif dalam rangka menghadirkan pelayanan publik yang prima dan berkualitas.

“Kepada seluruh Satuan Kerja, kegiatan ini harus dimaknai sebagai sarana untuk menambah komitmen, pemahaman dan pengetahuan kita,” pesannya.

Ning S

The post Kumham Jateng Bersama Biro Perencanaan Gelar Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik appeared first on SuaraBaru.id.